Korupsi marak di pedesaan hingga pusat
Senin, 09 Desember 2013 - 01:31 WIB
Korupsi marak di pedesaan hingga pusat
A
A
A
Sindonews.com - Korupsi saat ini menembus di segala lini pemerintahan mulai dari tingkat pedesaan sampai pusat. Dibutuhkan perlawanan dan pemberantasan secara bersama-sama.
Melawan korupsi harus terus dikampanyekan. Seperti juga dilakukan sejumlah siswa Sekolah Riset Hukum dalam aksi refleksi Hari Antikorupsi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh.
Mereka mengumpulkan tanda tangan, membagi stiker, menggelar teatrikal dan berorasi mengajak masyarakat memusuhi korupsi.
"Seluruh elemen masyarakat harus mengawsi stakeholder pemerintah terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran publik," kata Kordinator Aksi, Heriana Juanda, dalam pernyataan sikapnya, Minggu (8/12/2013).
Menurut Heriana, budaya korupsi di negeri ini menyuburkan kemiskinan. Meski uang melimpah, tapi rakyat banyak yang belum sejahtera. Contohnya Provinsi Aceh dengan APBD tahun ini mencapai Rp11,7 triliun, tapi penggunaannya dinilai tak tepat sasaran.
"Dana sebesar itu tidak selaras dengan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Padahal penduduk Aceh hanya 4,8 juta jiwa, tapi kenapa dengan dana yang sebesar itu masih banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan," ujar Heriana.
Menurutnya ini menunjukkan bahwa ada ketidak beresan dalam pengelolaan anggaran publik, akibat tak seriusnya eksekutif dan legislatif.
Melawan korupsi harus terus dikampanyekan. Seperti juga dilakukan sejumlah siswa Sekolah Riset Hukum dalam aksi refleksi Hari Antikorupsi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh.
Mereka mengumpulkan tanda tangan, membagi stiker, menggelar teatrikal dan berorasi mengajak masyarakat memusuhi korupsi.
"Seluruh elemen masyarakat harus mengawsi stakeholder pemerintah terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran publik," kata Kordinator Aksi, Heriana Juanda, dalam pernyataan sikapnya, Minggu (8/12/2013).
Menurut Heriana, budaya korupsi di negeri ini menyuburkan kemiskinan. Meski uang melimpah, tapi rakyat banyak yang belum sejahtera. Contohnya Provinsi Aceh dengan APBD tahun ini mencapai Rp11,7 triliun, tapi penggunaannya dinilai tak tepat sasaran.
"Dana sebesar itu tidak selaras dengan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Padahal penduduk Aceh hanya 4,8 juta jiwa, tapi kenapa dengan dana yang sebesar itu masih banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan," ujar Heriana.
Menurutnya ini menunjukkan bahwa ada ketidak beresan dalam pengelolaan anggaran publik, akibat tak seriusnya eksekutif dan legislatif.
(lns)
