Tolak putusan MK & DKPP, warga demo ke DPRD
Sabtu, 07 Desember 2013 - 02:13 WIB
Tolak putusan MK & DKPP, warga demo ke DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan warga yang merupakan perwakilan dari empat suku besar yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (6/12/2013) siang tadi melakukan aksi demonstrasi ke DPRD setempat.
Mereka meminta DPRD bersikap tegas dan tidak tinggal diam terkait kemelut hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Sumba Barat itu. Dengan membawa aneka spanduk dan poster, massa mendatangi gedung halaman depan gedung DPRD.
Dengan meneriakkan pekikan khas Sumba, massa meminta Anggota DPRD untuk keluar menemui mereka. Mereka tidak berkenan untuk diterima didalam gedung.
“Anggota DPRD keluar ke lapangan ini, mari berpanas-panas dengan kami, jangn akrena keenakan duduk dikursi yang bisa berputar sana-sini, lantas butakan mata dan hati denganaspirasi kami. Kami minta DPRD ke Gubernur, MK dan Mendagri untuk menyatakan penolkan terhadap putusan MK yang cacat hukum, di mana memenangkan paket Markus Dairo Talu dan Dara Tanggu sebagi Bupati dan Wakil Bupati. Padahal mereka bukan pilihan mayoritas warga, mereka menang karena intimidasi dan penggelmbungan suara,” tegas Yohanes Ngongo salah satu Koordinator aksi dalam orasinya.
Massa juga menyerukan penolakan pada hasil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mana memutuskan Kapolres Sumba Barat dan dua anggota KPUD sebagai tersangka dalam kasus Pemilukada SBD itu.
”Jangan coba coba DKPP, KPUD Provinsi datang kesini, jika tidak mau kami berlaku keras dan kasar, karena nurani kami terluka. Kami minta, DPRD dalam waktu dekat ke Gubernur, MK dan Mendagri, kalau tidak kami akan kembali dengan ribuan massa untuk menduduki gedung DPRD yang merupakan gedung yang dibangun dari keringat rakyat membayar pajak,”tandas seorang orator mass pendemo.
Massa juga sempat dibuat kecewa terhadap anggota DPRD, pasalnya massa hanya ditemui dan diterima oleh enam orang anggota DPRD dari 30 anggota DPRD Kabupaten itu. S Tari Wungu dan Yosef N. Malo, dua legislator DPRD setempat, dihadapan massa berjanji akan membawa aspirasi para pendemo secara utuh.
“Kami akan berjuang untuk menyuarakan aspirasi saudara-saudara, beri kami waktu, paling lama satu minggu, kami akan membawa aspirasi ini dengan sepenuh hati ke Gubernur, MK dan Mendagri,”tandas Yosef.
Adapun aksi itu mendapat pengawalan ketat aparat bersenjata, karena sebelumnya beredar kabar aksi itu berpotensi beringas dan anarkis. Namun karena pendekatan persuasif yang dilakukan sejak Kamis, 5 Desember 2013 malam kemarin, dari 10 ribu massa yang direncanakan akan dikerahkan. akhirnya hanya diwakili seratusan massa dari empat suku besar yang berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten itu.
Mereka meminta DPRD bersikap tegas dan tidak tinggal diam terkait kemelut hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Sumba Barat itu. Dengan membawa aneka spanduk dan poster, massa mendatangi gedung halaman depan gedung DPRD.
Dengan meneriakkan pekikan khas Sumba, massa meminta Anggota DPRD untuk keluar menemui mereka. Mereka tidak berkenan untuk diterima didalam gedung.
“Anggota DPRD keluar ke lapangan ini, mari berpanas-panas dengan kami, jangn akrena keenakan duduk dikursi yang bisa berputar sana-sini, lantas butakan mata dan hati denganaspirasi kami. Kami minta DPRD ke Gubernur, MK dan Mendagri untuk menyatakan penolkan terhadap putusan MK yang cacat hukum, di mana memenangkan paket Markus Dairo Talu dan Dara Tanggu sebagi Bupati dan Wakil Bupati. Padahal mereka bukan pilihan mayoritas warga, mereka menang karena intimidasi dan penggelmbungan suara,” tegas Yohanes Ngongo salah satu Koordinator aksi dalam orasinya.
Massa juga menyerukan penolakan pada hasil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mana memutuskan Kapolres Sumba Barat dan dua anggota KPUD sebagai tersangka dalam kasus Pemilukada SBD itu.
”Jangan coba coba DKPP, KPUD Provinsi datang kesini, jika tidak mau kami berlaku keras dan kasar, karena nurani kami terluka. Kami minta, DPRD dalam waktu dekat ke Gubernur, MK dan Mendagri, kalau tidak kami akan kembali dengan ribuan massa untuk menduduki gedung DPRD yang merupakan gedung yang dibangun dari keringat rakyat membayar pajak,”tandas seorang orator mass pendemo.
Massa juga sempat dibuat kecewa terhadap anggota DPRD, pasalnya massa hanya ditemui dan diterima oleh enam orang anggota DPRD dari 30 anggota DPRD Kabupaten itu. S Tari Wungu dan Yosef N. Malo, dua legislator DPRD setempat, dihadapan massa berjanji akan membawa aspirasi para pendemo secara utuh.
“Kami akan berjuang untuk menyuarakan aspirasi saudara-saudara, beri kami waktu, paling lama satu minggu, kami akan membawa aspirasi ini dengan sepenuh hati ke Gubernur, MK dan Mendagri,”tandas Yosef.
Adapun aksi itu mendapat pengawalan ketat aparat bersenjata, karena sebelumnya beredar kabar aksi itu berpotensi beringas dan anarkis. Namun karena pendekatan persuasif yang dilakukan sejak Kamis, 5 Desember 2013 malam kemarin, dari 10 ribu massa yang direncanakan akan dikerahkan. akhirnya hanya diwakili seratusan massa dari empat suku besar yang berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten itu.
(lal)
