687.667 warga Makassar tidak tercover BPJS
Jum'at, 06 Desember 2013 - 04:06 WIB
687.667 warga Makassar tidak tercover BPJS
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 687.667 warga atau sekira 50,86 persen dari total penduduk di Kota Makassar yang mencapai sekira 1.352.136 jiwa belum tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional 2014 yang dilakasanakan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
Dengan demikian, aggaran kesehatan tetap dibebankan kepada pemerintah daerah (pemda) melalui program kesehatan gratis. Program kesehatan gratis dibiayai dari sharing anggaran masing-masing 60 persen dari APBD Makassar dan 40 persen dari APBD Sulsel.
Tahun ini, penyelenggaraan program kesehatan gratis di Kota Makassar dianggarkan sebesar Rp54 miliar. Sedangkan pada 2014 direncanakan meningkat menjadi Rp57 miliar yang bersumber dari APBD Makassar Rp32 miliar lebih, dan APBD Sulsel Rp22 miliar lebih.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Nurainah Azikin mengemukakan, pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap separuh warga Makassar yang belum masuk dalam program BPJS. Pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ini akan dikelompokkan antara warga yang tidak mampu dengan yang tergolong mampu.
“Untuk pengguna Jamkesda belum, sementara kita persiapkan. Kita lakukan kajian dulu mengenai masalah penganggaran. Apakah pemerintah mau bayarkan seluruhnya. Akan dikelompokkan dulu, antara yang miskin dan yang kaya,” ujarnya, Kamis (5/12/2013).
Naisyah mengemukakan, ada kemungkinan APBD nantinya hanya akan membiayai asuransi bagi penduduk miskin. Sedangkan yang kaya akan dialihkan dalam asuransi mandiri.
Sementara, warga Makassar yang akan dipastikan tercover dalam program BPJS kesehatan 2014 sebanyak 664.469 jiwa. Selama ini, mereka adalah klien berbagai asuransi seperti Jamkesmas 310.339 jiwa (22,95 persen), Askes Sosial 239.737 (17,73 persen), Jamsostek 71.506 (5.29 persen), serta Askes Komersil, TNI/Polri sebanyak 42.887 (3,17 persen).
Khusus asuransi Jamkesmas, hanya untuk masyarakat miskin dengan jumlah premi yang dibayarkan dari APBN Rp19.255 perbulan setiap penduduk. Sementara warga miskin di Makassar yang tidak mendapatkan Jamkesmas ditanggung Jamkesda dengan premi dari APBD hanya Rp6.500.
“Tahun depan premi Jamkesda sudah Rp7.000. Kita punya kesempatan selama lima tahun untuk mempersiapkan seluruh warga masuk dalam program BPJS kesehatan,” ujar Naisyah.
Naisyah menambahkan, dari segi infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Makassar paling siap melaksanakan program BPJS dibanding kabupaten/kota lain di Sulsel. Di bawah naungan Pemkot Makassar, terdapat satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 43 Puskesmas.
Sebanyak delapan Puskesmas berstatus rawat inap. Naisyah mengemukakan, seluruh Puskesmas di Makassar minimal memiliki satu dokter umum dan satu dokter gigi.
Dengan demikian, aggaran kesehatan tetap dibebankan kepada pemerintah daerah (pemda) melalui program kesehatan gratis. Program kesehatan gratis dibiayai dari sharing anggaran masing-masing 60 persen dari APBD Makassar dan 40 persen dari APBD Sulsel.
Tahun ini, penyelenggaraan program kesehatan gratis di Kota Makassar dianggarkan sebesar Rp54 miliar. Sedangkan pada 2014 direncanakan meningkat menjadi Rp57 miliar yang bersumber dari APBD Makassar Rp32 miliar lebih, dan APBD Sulsel Rp22 miliar lebih.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Nurainah Azikin mengemukakan, pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap separuh warga Makassar yang belum masuk dalam program BPJS. Pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ini akan dikelompokkan antara warga yang tidak mampu dengan yang tergolong mampu.
“Untuk pengguna Jamkesda belum, sementara kita persiapkan. Kita lakukan kajian dulu mengenai masalah penganggaran. Apakah pemerintah mau bayarkan seluruhnya. Akan dikelompokkan dulu, antara yang miskin dan yang kaya,” ujarnya, Kamis (5/12/2013).
Naisyah mengemukakan, ada kemungkinan APBD nantinya hanya akan membiayai asuransi bagi penduduk miskin. Sedangkan yang kaya akan dialihkan dalam asuransi mandiri.
Sementara, warga Makassar yang akan dipastikan tercover dalam program BPJS kesehatan 2014 sebanyak 664.469 jiwa. Selama ini, mereka adalah klien berbagai asuransi seperti Jamkesmas 310.339 jiwa (22,95 persen), Askes Sosial 239.737 (17,73 persen), Jamsostek 71.506 (5.29 persen), serta Askes Komersil, TNI/Polri sebanyak 42.887 (3,17 persen).
Khusus asuransi Jamkesmas, hanya untuk masyarakat miskin dengan jumlah premi yang dibayarkan dari APBN Rp19.255 perbulan setiap penduduk. Sementara warga miskin di Makassar yang tidak mendapatkan Jamkesmas ditanggung Jamkesda dengan premi dari APBD hanya Rp6.500.
“Tahun depan premi Jamkesda sudah Rp7.000. Kita punya kesempatan selama lima tahun untuk mempersiapkan seluruh warga masuk dalam program BPJS kesehatan,” ujar Naisyah.
Naisyah menambahkan, dari segi infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Makassar paling siap melaksanakan program BPJS dibanding kabupaten/kota lain di Sulsel. Di bawah naungan Pemkot Makassar, terdapat satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 43 Puskesmas.
Sebanyak delapan Puskesmas berstatus rawat inap. Naisyah mengemukakan, seluruh Puskesmas di Makassar minimal memiliki satu dokter umum dan satu dokter gigi.
(san)
