Selalu dipandang sebelah mata, penyandang difabel protes
Kamis, 05 Desember 2013 - 13:27 WIB
Selalu dipandang sebelah mata, penyandang difabel protes
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan penyandang difabel (cacat tubuh) yang tergabung Forum Difabel Malang Raya menggelar aksi simpatik memperingati hari penyandang disabilitas internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember.
Aksi ini dilakukan dengan menggelar konvoi di beberapa ruas jalan protokol di Kota Malang. Konvoi dilakukan dengan mengendarai kendaraan modifikasi sendiri motor roda tiga.
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah daerah memenuhi hak-haknya yang hingga kini masih merasa diperlakukan diskrimnasi ketika mengakses pelayanan publik.
Koordinator aksi, Slamet Tohari, mengatakan, akses penyandang disabilitas masih sangat minim. "Jangankan mengajukan KPR, untuk menjadi seorang nasabah bank selalu ditolak dengan alasan tidak cakap hukum," kata Slamet, Kamis (5/12/2013).
Mereka menuntut pemerintah daerah memperbaiki fasilitas umum bagi penyandang disabilitas seperti trotoar, pasar, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. Selain itu, tuntutan utama mereka adalah penerapan kuota satu persen akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah, kata Slamet, harus memberikan sanksi atau hukuman pada instansi terkait baik negeri maupun swasta yang melakukan tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas.
"Kami juga punya hidup dan ingin menikmati fasilitas yang dirasakan warga lainnya," ujarnya.
Aksi ini dilakukan dengan menggelar konvoi di beberapa ruas jalan protokol di Kota Malang. Konvoi dilakukan dengan mengendarai kendaraan modifikasi sendiri motor roda tiga.
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah daerah memenuhi hak-haknya yang hingga kini masih merasa diperlakukan diskrimnasi ketika mengakses pelayanan publik.
Koordinator aksi, Slamet Tohari, mengatakan, akses penyandang disabilitas masih sangat minim. "Jangankan mengajukan KPR, untuk menjadi seorang nasabah bank selalu ditolak dengan alasan tidak cakap hukum," kata Slamet, Kamis (5/12/2013).
Mereka menuntut pemerintah daerah memperbaiki fasilitas umum bagi penyandang disabilitas seperti trotoar, pasar, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. Selain itu, tuntutan utama mereka adalah penerapan kuota satu persen akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah, kata Slamet, harus memberikan sanksi atau hukuman pada instansi terkait baik negeri maupun swasta yang melakukan tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas.
"Kami juga punya hidup dan ingin menikmati fasilitas yang dirasakan warga lainnya," ujarnya.
(rsa)
