Banyak penghulu mogok kerja, Menag mengaku tak tahu
Rabu, 04 Desember 2013 - 19:12 WIB
Banyak penghulu mogok kerja, Menag mengaku tak tahu
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali (SDA), mengaku belum mendapatkan informasi terkait aksi mogok yang dilakukan oleh sejumlah penghulu terkait polemik biaya nikah. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku masih akan mempelajari terkait polemik itu.
"Saya belum mendapat laporan. Nanti akan saya pelajari sampai ada aksi mogok para penghulu itu," singkat SDA usai menghadiri launching Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (4/12/2013).
Karena belum mendapat informasi itu, pihaknya belum bisa memberikan kebijakkan apa-apa. "Nanti akan saya cek," tambahnya.
Sebelumnya, ratusan penghulu di Jatim menolak menikahkan calon pengantin di luar balai nikah. Hal itu menyusul terjeratnya Kepala KUA Kecamatan Kota, Kediri, Jawa Timur, atas dugaan kasus korupsi biaya nikah.
Kejaksaan negeri setempat menemukan fakta, aliran dana gratifikasi biaya nikah sebesar Rp 10 ribu untuk setiap peristiwa pernikahan di luar balai nikah, yang masuk ke kantong pribadi selain biaya nikah resmi senilai Rp35 ribu.
Aksi mogok para penghulu ini juga disayangkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur (Jatim), Sudjak. Menurutnya, menikahkan pasangan mempelai di luar balai nikah memang diperbolahkan, tetapi gratifikasi memang tidak dibenarkan.
Dalam peraturan Menteri Agama Tahun 2007 yang diantaranya berbunyi, pernikahan dilakukan di balai nikah atau KUA, pernikahan diperbolehkan di luar balai nikah asalkan dengan persetujuan kepala KUA dan pasangan calon pengantin.
Baca juga: Amplop untuk penghulu dinilai bukan gratifikasi
"Saya belum mendapat laporan. Nanti akan saya pelajari sampai ada aksi mogok para penghulu itu," singkat SDA usai menghadiri launching Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (4/12/2013).
Karena belum mendapat informasi itu, pihaknya belum bisa memberikan kebijakkan apa-apa. "Nanti akan saya cek," tambahnya.
Sebelumnya, ratusan penghulu di Jatim menolak menikahkan calon pengantin di luar balai nikah. Hal itu menyusul terjeratnya Kepala KUA Kecamatan Kota, Kediri, Jawa Timur, atas dugaan kasus korupsi biaya nikah.
Kejaksaan negeri setempat menemukan fakta, aliran dana gratifikasi biaya nikah sebesar Rp 10 ribu untuk setiap peristiwa pernikahan di luar balai nikah, yang masuk ke kantong pribadi selain biaya nikah resmi senilai Rp35 ribu.
Aksi mogok para penghulu ini juga disayangkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur (Jatim), Sudjak. Menurutnya, menikahkan pasangan mempelai di luar balai nikah memang diperbolahkan, tetapi gratifikasi memang tidak dibenarkan.
Dalam peraturan Menteri Agama Tahun 2007 yang diantaranya berbunyi, pernikahan dilakukan di balai nikah atau KUA, pernikahan diperbolehkan di luar balai nikah asalkan dengan persetujuan kepala KUA dan pasangan calon pengantin.
Baca juga: Amplop untuk penghulu dinilai bukan gratifikasi
(rsa)
