GMNI minta Karawang jadi Kota Lumbung Padi
Senin, 02 Desember 2013 - 17:16 WIB
GMNI minta Karawang jadi Kota Lumbung Padi
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi kantor Pemkab Karawang, mendesak pemerintah untuk mempertahankan Karawang sebagai lumbung padi nasional.
Hilman Tamimi Korlap aksi GMNI mengatakan, bahwa kedatangan GMNI ke pemkab guna menuntut pemerintah daerah merevisi kebijakan Karawang sebagai kota industri, dan mengembalikannya menjadi lumbung padi. Sebab dengan visi tersebut lahan pertanian produktif di karawang semakin menipis, sejalan dengan pertumbuhan pembangunan kawasan industri.
"Maraknya pembangunan kawasan industri di Karawang sudah merenggut Karawang sebagai kota lumbung padi," ujarnya, yang ditemui di sela-sela aksi di Pemkab Karawang, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Senin (2/12/2013).
Aksi tersebut, dilatar belakangi oleh perjanjian multirateral WTO (World Trade Organization) yang berdampak signifikan pada hampir semua sektor perdagangan barang dan jasa, yang mengarahkan kondisi Indonesia pada keterpurukan.
"Kita menolak KTM ke 9 WTO yang akan diselenggarakan di Bali (3-6 desember 2013) dan mendesak pemerintah RI untuk keluar dari WTO," terangnya.
Dikatakan, kebijakan pasar bebas Indonesia bergantung pada asing, baik dari kurs rupiah, hingga kontistusi undang-undang sudah diatur oleh asing. "Salah satunya UU Industri Kekayaan Intelektual, holtikultur, UU pekerja, semua dikuasai asing," ungkapnya.
Mengingat hal tersebut, pihaknya mendatangi bupati dan Ketua DPRD Karawang untuk menandatangani surat pernyataaan menolak WTO. Dengan dasar perjanjian WTO berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di daerah-daerah, tak terkecuali Kabupaten Karawang. "Aksi ini dilaksanankan di serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, daerah lumbung padi saat ini mulai kehilangan identitasnya dengan terjadinya pergeseran lahan menjadi daerah industri. "Lahan-lahan teknis pertanian semakin menipis, dan beralih fungsi menjadi pabrik-pabrik industri, tempat-tempat hiburan, dan gedung-gedung perdaganagn modern," sambungnya.
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah yang ingin menjadikan Karawang sebagai Kota Industri tanpa memikirkan dampak sistemik yang akan terjadi akibat kebijaknnya tersebut.
Hilman Tamimi Korlap aksi GMNI mengatakan, bahwa kedatangan GMNI ke pemkab guna menuntut pemerintah daerah merevisi kebijakan Karawang sebagai kota industri, dan mengembalikannya menjadi lumbung padi. Sebab dengan visi tersebut lahan pertanian produktif di karawang semakin menipis, sejalan dengan pertumbuhan pembangunan kawasan industri.
"Maraknya pembangunan kawasan industri di Karawang sudah merenggut Karawang sebagai kota lumbung padi," ujarnya, yang ditemui di sela-sela aksi di Pemkab Karawang, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Senin (2/12/2013).
Aksi tersebut, dilatar belakangi oleh perjanjian multirateral WTO (World Trade Organization) yang berdampak signifikan pada hampir semua sektor perdagangan barang dan jasa, yang mengarahkan kondisi Indonesia pada keterpurukan.
"Kita menolak KTM ke 9 WTO yang akan diselenggarakan di Bali (3-6 desember 2013) dan mendesak pemerintah RI untuk keluar dari WTO," terangnya.
Dikatakan, kebijakan pasar bebas Indonesia bergantung pada asing, baik dari kurs rupiah, hingga kontistusi undang-undang sudah diatur oleh asing. "Salah satunya UU Industri Kekayaan Intelektual, holtikultur, UU pekerja, semua dikuasai asing," ungkapnya.
Mengingat hal tersebut, pihaknya mendatangi bupati dan Ketua DPRD Karawang untuk menandatangani surat pernyataaan menolak WTO. Dengan dasar perjanjian WTO berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di daerah-daerah, tak terkecuali Kabupaten Karawang. "Aksi ini dilaksanankan di serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, daerah lumbung padi saat ini mulai kehilangan identitasnya dengan terjadinya pergeseran lahan menjadi daerah industri. "Lahan-lahan teknis pertanian semakin menipis, dan beralih fungsi menjadi pabrik-pabrik industri, tempat-tempat hiburan, dan gedung-gedung perdaganagn modern," sambungnya.
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah yang ingin menjadikan Karawang sebagai Kota Industri tanpa memikirkan dampak sistemik yang akan terjadi akibat kebijaknnya tersebut.
(san)
