Buruh diimbau tidak konsumtif
Jum'at, 29 November 2013 - 11:21 WIB
Buruh diimbau tidak konsumtif
A
A
A
Sindonews.com - Kenaikan gaji buruh tidak bisa dinilai sebagai indikator kesejahteraan buruh, meski berapapun harga yang diminta buruh itu. Karena, nominal tersebut tidak bisa dijadikan sebuah kesejahteraan.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, tingkat kelayakan harus dimaknai serius oleh para buruh. Pasalnya, itu akan menjadi alat ukur apakah dengan angka Rp2,4 juta yang telah diputuskan pemerintah membuat menjadi konsumtif atau produktif.
"Itu bukan harga mati selesainya sebuah masalah," kata Yayat saat berbincang dengan Sindonews, Jumat (29/11/2013).
Yayat menegaskan, seharusnya para buruh bisa lebih produktif dan tidak konsumtif, karena yang lebih banyak upah tinggi konsumtifnya tinggi.
"Karena dengan tuntutan seperti ini harus diimbangi dengan produktifitas mereka. Mereka harus menunjukan layak gaji sebesar Rp2,4 juta tapi dengan produktifitas tinggi. Jadi diiringi dengan disiplin dan kerja keras buruh," tegasnya.
Baca berita terkait:
Buruh diminta jangan 'egois'
Ribuan buruh tutup Jalan Semanggi menuju Cawang
Tak ditemui Jokowi, buruh ancam 'kuasai' jalan tol
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, tingkat kelayakan harus dimaknai serius oleh para buruh. Pasalnya, itu akan menjadi alat ukur apakah dengan angka Rp2,4 juta yang telah diputuskan pemerintah membuat menjadi konsumtif atau produktif.
"Itu bukan harga mati selesainya sebuah masalah," kata Yayat saat berbincang dengan Sindonews, Jumat (29/11/2013).
Yayat menegaskan, seharusnya para buruh bisa lebih produktif dan tidak konsumtif, karena yang lebih banyak upah tinggi konsumtifnya tinggi.
"Karena dengan tuntutan seperti ini harus diimbangi dengan produktifitas mereka. Mereka harus menunjukan layak gaji sebesar Rp2,4 juta tapi dengan produktifitas tinggi. Jadi diiringi dengan disiplin dan kerja keras buruh," tegasnya.
Baca berita terkait:
Buruh diminta jangan 'egois'
Ribuan buruh tutup Jalan Semanggi menuju Cawang
Tak ditemui Jokowi, buruh ancam 'kuasai' jalan tol
(mhd)
