Buruh diminta jangan 'egois'
Jum'at, 29 November 2013 - 10:27 WIB
Buruh diminta jangan 'egois'
A
A
A
Sindonews.com - Demo yang kerap dilakukan buruh merupakan sikap yang egois. Soalnya, demo itu sebagai bentuk penolakan yang dilakukan buruh terhadap upah yang sudah ditetapkan pemerintah.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, seharusnya buruh tidak memikirkan kelompoknya sendiri dengan menuntut kenaikan gaji yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda). Karena, kata dia, masih banyak masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.
"Contohnya petani yang tidak dibela pemerintah. Padahal mereka bekerja mandiri. Tidak mendapatkan bantuan dan pendapatan tetap. Aturan mereka melihat seperti itu," kata Yayat saat berbincang dengan Sindonews, Jumat (29/11/2013).
Menurut Yayat, ada baiknya buruh dan petani bekerja sama dan menekan sektor lain. Pasalnya, lanjutnya, buruh tidak bisa menekankan aksi pemaksaan.
"Karena dengan tuntutan seperti ini harus diimbangi dengan produktifitas mereka. Mereka harus menunjukan layak gaji sebesar Rp2,4 juta, tapi dengan produktifitas tinggi. Jadi diiringi dengan disiplin dan kerja keras buruh," tegasnya.
Sekadar diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp2,4 juta. Tetapi, upah tersebut terus mendapatkan penolakan dengan cara demo, dan buruh menuntut UMP itu direvisa dan diubah menjadi sebesar Rp3,7 juta.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, seharusnya buruh tidak memikirkan kelompoknya sendiri dengan menuntut kenaikan gaji yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda). Karena, kata dia, masih banyak masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.
"Contohnya petani yang tidak dibela pemerintah. Padahal mereka bekerja mandiri. Tidak mendapatkan bantuan dan pendapatan tetap. Aturan mereka melihat seperti itu," kata Yayat saat berbincang dengan Sindonews, Jumat (29/11/2013).
Menurut Yayat, ada baiknya buruh dan petani bekerja sama dan menekan sektor lain. Pasalnya, lanjutnya, buruh tidak bisa menekankan aksi pemaksaan.
"Karena dengan tuntutan seperti ini harus diimbangi dengan produktifitas mereka. Mereka harus menunjukan layak gaji sebesar Rp2,4 juta, tapi dengan produktifitas tinggi. Jadi diiringi dengan disiplin dan kerja keras buruh," tegasnya.
Sekadar diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp2,4 juta. Tetapi, upah tersebut terus mendapatkan penolakan dengan cara demo, dan buruh menuntut UMP itu direvisa dan diubah menjadi sebesar Rp3,7 juta.
(mhd)
