KPK endus aroma korupsi di PT BBWM
Kamis, 28 November 2013 - 08:35 WIB
KPK endus aroma korupsi di PT BBWM
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium dugaan praktik korupsi di internal PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM). Pasalnya, perusahaan yang notabene BUMD Kabupaten Bekasi di sektor minyak dan gas (migas) itu tidak transparansi pendapatan dan pengelolaan gas hingga menimbulkan kejanggalan.
Bagian Humas dan Pengaduan KPK Mulyadi mengatakan, pihaknya tertarik dengan pemberitaan di media massa yang mulai memanas mengenai PT BBWM milik Kabupaten Bekasi. Namun, pihak KPK akan proses atau lidik dugaan praktik korupsi PT BBWM jika mendapat kronologis dan data yang kuat.
Dia berharap, pada semua elemen Bekasi untuk membantu menyerahkan bukti dugaan korupsi di lingkungan migas PT BBWM. Hal itu juga berkaitan korupsi nasional di pejabat tertinggi SKK Migas yang masih diproses di KPK karena tersandung kasus suap.
"Saya cuma butuh perhitungan yang dikorupsi itu berapa? Dan kronologinya gimana, disertakan bukti yang valid. Nanti biar kami proses ke PT BBWM," katanya kepada Sindonews, Rabu 27November 2013.
Mulyadi melanjutkan, bukti-bukti yang diserahkan ke KPK itu bisa berbentuk file yang dimasukkan ke dalam CD atau dokumen. "Kami terima apapun itu bukti atau datanya," imbuhnya.
Di tempat berbeda, Humas Pertamina Ali Mundakir membenarkan PT BBWM merupakan BUMD Kabupaten Bekasi. Pertamina mengakui, jika PT BBWM itu membeli gas dari Pertamina EP yang selanjutnya sebagian gasnya dikirim melalui pipa Pertamina Gas ke Tegal Gede.
"Untuk tahun ini rata-rata realisasi gas milik PT BBWM 16 MMSCFD atau 16 ribu/day MMBTU," katanya.
Sebelumnya, awal mencuatnya kasus di PT BBWM karena DPRD Kabupaten Bekasi merasa tidak pernah menerima data hasil pendapatan gas dan keuangan perusahaan. Bahkan banyak yang janggal dalam laporan pertanggungjawaban dan setoran PT BBWM ke PAD jika melihat harga trend pasaran gas saat ini.
Baca berita berikut:
DPRD curigai pejabat PT BBWM Bekasi korupsi
Giliran Pemkab Bekasi curigai PT BBWM
Bagian Humas dan Pengaduan KPK Mulyadi mengatakan, pihaknya tertarik dengan pemberitaan di media massa yang mulai memanas mengenai PT BBWM milik Kabupaten Bekasi. Namun, pihak KPK akan proses atau lidik dugaan praktik korupsi PT BBWM jika mendapat kronologis dan data yang kuat.
Dia berharap, pada semua elemen Bekasi untuk membantu menyerahkan bukti dugaan korupsi di lingkungan migas PT BBWM. Hal itu juga berkaitan korupsi nasional di pejabat tertinggi SKK Migas yang masih diproses di KPK karena tersandung kasus suap.
"Saya cuma butuh perhitungan yang dikorupsi itu berapa? Dan kronologinya gimana, disertakan bukti yang valid. Nanti biar kami proses ke PT BBWM," katanya kepada Sindonews, Rabu 27November 2013.
Mulyadi melanjutkan, bukti-bukti yang diserahkan ke KPK itu bisa berbentuk file yang dimasukkan ke dalam CD atau dokumen. "Kami terima apapun itu bukti atau datanya," imbuhnya.
Di tempat berbeda, Humas Pertamina Ali Mundakir membenarkan PT BBWM merupakan BUMD Kabupaten Bekasi. Pertamina mengakui, jika PT BBWM itu membeli gas dari Pertamina EP yang selanjutnya sebagian gasnya dikirim melalui pipa Pertamina Gas ke Tegal Gede.
"Untuk tahun ini rata-rata realisasi gas milik PT BBWM 16 MMSCFD atau 16 ribu/day MMBTU," katanya.
Sebelumnya, awal mencuatnya kasus di PT BBWM karena DPRD Kabupaten Bekasi merasa tidak pernah menerima data hasil pendapatan gas dan keuangan perusahaan. Bahkan banyak yang janggal dalam laporan pertanggungjawaban dan setoran PT BBWM ke PAD jika melihat harga trend pasaran gas saat ini.
Baca berita berikut:
DPRD curigai pejabat PT BBWM Bekasi korupsi
Giliran Pemkab Bekasi curigai PT BBWM
(mhd)
