Atasi banjir, pemerintah pusat harus turun gunung
Rabu, 27 November 2013 - 20:57 WIB
Atasi banjir, pemerintah pusat harus turun gunung
A
A
A
Sindonews.com - Banjir di DKI Jakarta selalu dihubungkan dengan daerah penyangga seperti Bogor dan Depok. Padahal, terjadinya banjir juga dipicu dari pola hidup masyarakat yang kurang peduli terhadap masalah sampah.
Lihat saja, masih banyak masyarakat yang seenaknya membuang sampah sembarangan sehingga ketika banjir sampah di pintu air Manggarai mencapai 30 ton.
Untuk mengatasi masalah itu, sudah sepatutnya pemerintah pusat turun tangan secara langsung. Dengan demikian terjadi sinergitas yang baik dan masalah banjir dapat teratasi. Sebagaimana diketahui, saat Jakarta dilanda banjir maka kerugian ekonomi yang diderita mencapai Rp 2,7 triliun.
"Kalau hanya debat kusir tentu tidak akan selesai. Pemerintah (pusat) harus turun gunung. Dan dengan progam NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) diharapkan mampu mengatasi banjir Jakarta," kata mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) periode 1992-1995 Enggartiasto Lukita di Depok, Rabu (26/11/2013).
Dikatakan dia, bentuk konkret yang dapat dilakukan pemerintah pusat dalam Pemda DKI terkait upaya membangun kawasan resapan air (water catchment area). Termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah terkait lainnya. Dan pemda daerah lain pun seharusnya mendukung upaya tersebut.
"Mengenai mekanisme anggaran dapat melalui APBN yang diajukan oleh Pemda DKI kepada Kementrian PU," ungkapnya.
Enggar mendorong agar DPR sensitif terhadap persoalan perbaikan kawasan bantaran sungai yang membentang di DKI hingga daerah di luar DKI. Ditegaskan, solusi penataan kota Jakarta yang bebas banjir sudah barang tentu memerlukan kerjasama lintas provinsi.
"Pemerintah pusat semestinya pro aktif memfasilitasi kebutuhan ini lewat mekanisme anggaran di DPR. Seluruh pemda juga harus bekerjasama," ucap mantan anggota DPR RI ini.
Lihat saja, masih banyak masyarakat yang seenaknya membuang sampah sembarangan sehingga ketika banjir sampah di pintu air Manggarai mencapai 30 ton.
Untuk mengatasi masalah itu, sudah sepatutnya pemerintah pusat turun tangan secara langsung. Dengan demikian terjadi sinergitas yang baik dan masalah banjir dapat teratasi. Sebagaimana diketahui, saat Jakarta dilanda banjir maka kerugian ekonomi yang diderita mencapai Rp 2,7 triliun.
"Kalau hanya debat kusir tentu tidak akan selesai. Pemerintah (pusat) harus turun gunung. Dan dengan progam NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) diharapkan mampu mengatasi banjir Jakarta," kata mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) periode 1992-1995 Enggartiasto Lukita di Depok, Rabu (26/11/2013).
Dikatakan dia, bentuk konkret yang dapat dilakukan pemerintah pusat dalam Pemda DKI terkait upaya membangun kawasan resapan air (water catchment area). Termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah terkait lainnya. Dan pemda daerah lain pun seharusnya mendukung upaya tersebut.
"Mengenai mekanisme anggaran dapat melalui APBN yang diajukan oleh Pemda DKI kepada Kementrian PU," ungkapnya.
Enggar mendorong agar DPR sensitif terhadap persoalan perbaikan kawasan bantaran sungai yang membentang di DKI hingga daerah di luar DKI. Ditegaskan, solusi penataan kota Jakarta yang bebas banjir sudah barang tentu memerlukan kerjasama lintas provinsi.
"Pemerintah pusat semestinya pro aktif memfasilitasi kebutuhan ini lewat mekanisme anggaran di DPR. Seluruh pemda juga harus bekerjasama," ucap mantan anggota DPR RI ini.
(mhd)
