Pemprov DKI galakkan pemasangan ornamen Betawi
Minggu, 24 November 2013 - 15:45 WIB
Pemprov DKI galakkan pemasangan ornamen Betawi
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) terkait pengembangan budaya Betawi mulai gencar disosialisasikan. Kebijakan tersebut salah satunya berkaitan dengan kewajiban memasang ornamen Betawi di lingkungan pemerintahan ataupun swasta.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI, Ahmad Ghazali mengatakan, Jokowi mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kebudayaan Betawi. Karena itu, kebijakannya terkait pemasangan ornamen Betawi di lingkungan gedung pemerintahan atau swasta tidak main-main.
"Pemasangan ornamen Betawi belum diterapkan di seluruh ruang publik, seperti perkantoran dan maupun pusat perbelanjaan. Makanya perlu adanya upaya yang kuat, supaya kebijakan ini bisa dimaksimalkan,” kata Ghajali saat Menghadiri Pekan Kreasi Budaya Betawi di FX Senayan, Jakarta, Minggu (24/11/2013).
Ghajali mengatakan, Jokowi pun sangat mengapreasi kegiatan-kegiatan pertunjukan seni Betawi, contohnya Pekan Kreasi Budaya Betawi yang ia hadiri hari ini.
Menurut dia, Pekan budaya Betawi yang digelar oleh kelompok masyarakat Betawi sangat membantu pemerintah dalam upaya menjadikan ornamen Betawi memenuhi ruang publik di Jakarta.
"Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini masyarakat bisa menikmati berbagai seni betawi mulai dari gendang kromo maupun tarian-tarian Betawi yang harus terus dipelihara,”katanya.
Menurut dia, bila terus digalakkan suatu saat seluruh ornamen Betawi akan menghiasi seluruh ruang publiK di Jakarta baik pemerintah maupun swasta.
Di tempat yang sama, Pendiri Lembaga Kebudayaan Betawi Efendi Yusuf mengatakan, kebijakan pemasangan ornamen Betawi di seluruh perkantoran dan ruang publik lain perlu diperluas. Sebab, selain menjadi pembelajaran bagi generasi muda, kebijakan itu juga mampu mengangkat kebudayaan Betawi di tengah-tengah masyarakat Jakarta.
Dia menjelaskan, kebijakan pemasangan ornamen Betawi di perkantoran itu sangat membantu mengangkat kebudayaan Betawi. Untuk itu, kata Efendi, pihaknya mendorong agar kebijakan itu diterapkan di seluruh ruang publik di DKI, baik pemerintah maupun swasta.
”Ini pelestarian kreasi budaya. Dan harapan kita ini bisa terus dipelihara oleh generasi berikutnya, kita mendukung kebijakan ini sepenuhnya,” tegas Efendi.
Menurut dia, ornamen-ornamen Betawi yang menjadi konsen Pemprov DKI seharusnya bisa diterapkan di lingkungan swasta yang ada di Jakarta. Sebab, saat ini pemakaian ornamen-ornamen Betawi tersebut baru terlihat diterapkan di lingkungan pemerintahan, seperti pakaian dan ornamen bangunan gedung pemerintah.
”Memang belum merata, makanya perlu sosialisasi, sehingga masyarakat Jakarta bisa mencintai dan mengenal budaya Betawi," katanya.
Pihaknya berkeyakinan kebijakan ini akan berhasil diterapkan di Jakarta. Hanya, kata dia, program itu harus terus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Seluruh komponen di Jakarta menurutnya harus mengambil peran agar kebijakan itu dapat diterapkan di semua komponen masyarakat Jakarta.
"Saya berkeyakinan kebijakan ini bisa berjalan, kemauan politiknya Pemprov juga sudah kelihatan, terbukti sudah menjadi kewajiban PNS pada hari Jumat untuk menggunakan pakaian Betawi,”pungkasnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI, Ahmad Ghazali mengatakan, Jokowi mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kebudayaan Betawi. Karena itu, kebijakannya terkait pemasangan ornamen Betawi di lingkungan gedung pemerintahan atau swasta tidak main-main.
"Pemasangan ornamen Betawi belum diterapkan di seluruh ruang publik, seperti perkantoran dan maupun pusat perbelanjaan. Makanya perlu adanya upaya yang kuat, supaya kebijakan ini bisa dimaksimalkan,” kata Ghajali saat Menghadiri Pekan Kreasi Budaya Betawi di FX Senayan, Jakarta, Minggu (24/11/2013).
Ghajali mengatakan, Jokowi pun sangat mengapreasi kegiatan-kegiatan pertunjukan seni Betawi, contohnya Pekan Kreasi Budaya Betawi yang ia hadiri hari ini.
Menurut dia, Pekan budaya Betawi yang digelar oleh kelompok masyarakat Betawi sangat membantu pemerintah dalam upaya menjadikan ornamen Betawi memenuhi ruang publik di Jakarta.
"Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini masyarakat bisa menikmati berbagai seni betawi mulai dari gendang kromo maupun tarian-tarian Betawi yang harus terus dipelihara,”katanya.
Menurut dia, bila terus digalakkan suatu saat seluruh ornamen Betawi akan menghiasi seluruh ruang publiK di Jakarta baik pemerintah maupun swasta.
Di tempat yang sama, Pendiri Lembaga Kebudayaan Betawi Efendi Yusuf mengatakan, kebijakan pemasangan ornamen Betawi di seluruh perkantoran dan ruang publik lain perlu diperluas. Sebab, selain menjadi pembelajaran bagi generasi muda, kebijakan itu juga mampu mengangkat kebudayaan Betawi di tengah-tengah masyarakat Jakarta.
Dia menjelaskan, kebijakan pemasangan ornamen Betawi di perkantoran itu sangat membantu mengangkat kebudayaan Betawi. Untuk itu, kata Efendi, pihaknya mendorong agar kebijakan itu diterapkan di seluruh ruang publik di DKI, baik pemerintah maupun swasta.
”Ini pelestarian kreasi budaya. Dan harapan kita ini bisa terus dipelihara oleh generasi berikutnya, kita mendukung kebijakan ini sepenuhnya,” tegas Efendi.
Menurut dia, ornamen-ornamen Betawi yang menjadi konsen Pemprov DKI seharusnya bisa diterapkan di lingkungan swasta yang ada di Jakarta. Sebab, saat ini pemakaian ornamen-ornamen Betawi tersebut baru terlihat diterapkan di lingkungan pemerintahan, seperti pakaian dan ornamen bangunan gedung pemerintah.
”Memang belum merata, makanya perlu sosialisasi, sehingga masyarakat Jakarta bisa mencintai dan mengenal budaya Betawi," katanya.
Pihaknya berkeyakinan kebijakan ini akan berhasil diterapkan di Jakarta. Hanya, kata dia, program itu harus terus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Seluruh komponen di Jakarta menurutnya harus mengambil peran agar kebijakan itu dapat diterapkan di semua komponen masyarakat Jakarta.
"Saya berkeyakinan kebijakan ini bisa berjalan, kemauan politiknya Pemprov juga sudah kelihatan, terbukti sudah menjadi kewajiban PNS pada hari Jumat untuk menggunakan pakaian Betawi,”pungkasnya.
(kri)
