Ganjar nilai wajar protes buruh
Selasa, 19 November 2013 - 19:23 WIB
Ganjar nilai wajar protes buruh
A
A
A
Sindonews.com - Bupati Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai wajar terhadap protes yang dilakukan sejumlah buruh atas penetapan UMK Jateng.
"UMK kan sudah ditetapkan. Kalau ada yang protes ya itu wajar," ujar Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan di Dusun Salakan, Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Selasa (19/11/2013).
Menurutnya, penetapan UMK tersebut sudah melalui prosedur yang tepat dengan melibatkan unsur tripartit dalam Dewan Pengupahan, yakni pengusaha, pemerintah, dan pekerja. UMK tersebut, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.
"UMK yang diusulkan oleh 35 bupati dan wali kota sudah saya tandatangani," lanjutnya.
Disinggung langkah yang akan dilakukan terkait protes tersebut, Ganjar mengaku sudah menawarkan wacana akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang di dalamnya tertuang metode untuk mengatur KHL dan UMK. Kedua, akan ada kelembagaan khusus yang mengatur UMK, dan juga indeks.
"Rencana ini sudah saya konsultasikan ke DPRD, dan mereka menyambut baik," ucapnya.
Untuk itu, dia meminta kepada buruh untuk bisa memahami dan menjalani UMK yang sudah disepakati.
"Pertemuan saat di Wisma Perdamaian pekan lalu. Buruh sudah bertemu langsung dengan pengusaha, dan sepakat Gubernur yang menentukannya. Jadi, tidak ada masalah lagi," tandasnya.
"UMK kan sudah ditetapkan. Kalau ada yang protes ya itu wajar," ujar Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan di Dusun Salakan, Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Selasa (19/11/2013).
Menurutnya, penetapan UMK tersebut sudah melalui prosedur yang tepat dengan melibatkan unsur tripartit dalam Dewan Pengupahan, yakni pengusaha, pemerintah, dan pekerja. UMK tersebut, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.
"UMK yang diusulkan oleh 35 bupati dan wali kota sudah saya tandatangani," lanjutnya.
Disinggung langkah yang akan dilakukan terkait protes tersebut, Ganjar mengaku sudah menawarkan wacana akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang di dalamnya tertuang metode untuk mengatur KHL dan UMK. Kedua, akan ada kelembagaan khusus yang mengatur UMK, dan juga indeks.
"Rencana ini sudah saya konsultasikan ke DPRD, dan mereka menyambut baik," ucapnya.
Untuk itu, dia meminta kepada buruh untuk bisa memahami dan menjalani UMK yang sudah disepakati.
"Pertemuan saat di Wisma Perdamaian pekan lalu. Buruh sudah bertemu langsung dengan pengusaha, dan sepakat Gubernur yang menentukannya. Jadi, tidak ada masalah lagi," tandasnya.
(lns)
