Tuntut upah Rp2 juta, buruh Malang demo Bupati
Senin, 18 November 2013 - 11:57 WIB
Tuntut upah Rp2 juta, buruh Malang demo Bupati
A
A
A
Sindonews.com - Kaum buruh di Malang yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu, berunjuk rasa di Kantor Bupati dan Wali Kota Malang. Mereka menuntut kenaikan upah buruh menjadi Rp2 juta.
Juru Bicara Aksi Yusik mengatakan, tuntutan buruh Malang kepada Bupati dan Wali Kota Malang sebesar Rp1.989.415 untuk Kota Malang, dan Rp2.045.000 untuk Kabupaten Malang.
Dia menjelaskan, sejak tahun 2001-2010 produktivitas tenaga kerja meningkat hingga 199 persen atau Rp164,12 juta pada tahun 2001 menjadi Rp490,62 juta. "Sementara upah buruh selama tahun 2007-2011 cenderung turun," kata Yusik, kepada wartawan, Senin (18/11/2013).
Yusik menambahkan, upaya mensejahterakan buruh melalui konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam UU No 13/2003 melalui petunjuk teknis Permenakertrans No PER-17/ MEN/VIII/2005 cukup ideal.
Namun masih banyak kebijakan pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten tentang upah minimum yang terlalu rendah dan tidak rasional. "Upah sebagian buruh hanya untuk bisa bertahan hidup," katanya.
Tak hanya itu, para buruh juga banyak yang masih dibayar di bawah ketetapan yang berlaku yang jelas-jelas hal itu merupakan tindak pidana kejahatan.
Pengawas ketenagakerjaan, katanya, harus melaksanakan fungsinya secara ketat dan benar untuk menangkap dan memenjarakan pengusaha yang tidak membayar upah buruhnya sesuai peraturan yang ditetapkan.
Juru Bicara Aksi Yusik mengatakan, tuntutan buruh Malang kepada Bupati dan Wali Kota Malang sebesar Rp1.989.415 untuk Kota Malang, dan Rp2.045.000 untuk Kabupaten Malang.
Dia menjelaskan, sejak tahun 2001-2010 produktivitas tenaga kerja meningkat hingga 199 persen atau Rp164,12 juta pada tahun 2001 menjadi Rp490,62 juta. "Sementara upah buruh selama tahun 2007-2011 cenderung turun," kata Yusik, kepada wartawan, Senin (18/11/2013).
Yusik menambahkan, upaya mensejahterakan buruh melalui konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam UU No 13/2003 melalui petunjuk teknis Permenakertrans No PER-17/ MEN/VIII/2005 cukup ideal.
Namun masih banyak kebijakan pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten tentang upah minimum yang terlalu rendah dan tidak rasional. "Upah sebagian buruh hanya untuk bisa bertahan hidup," katanya.
Tak hanya itu, para buruh juga banyak yang masih dibayar di bawah ketetapan yang berlaku yang jelas-jelas hal itu merupakan tindak pidana kejahatan.
Pengawas ketenagakerjaan, katanya, harus melaksanakan fungsinya secara ketat dan benar untuk menangkap dan memenjarakan pengusaha yang tidak membayar upah buruhnya sesuai peraturan yang ditetapkan.
(san)
