Ratusan pegawai PLN kecam Dahlan Iskan
Kamis, 14 November 2013 - 18:31 WIB
Ratusan pegawai PLN kecam Dahlan Iskan
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan buruh cater (pencatat meter) se-Karesidenan Surakarta berunjuk rasa mengecam Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menakertrans Muhaimin Iskandar. Karena, dianggap tidak berpihak kepada buruh yang menginginkan penghapusan sistim kontrak outsourcing.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Komisariat Pekerja PLN SBSI 92 area Surakarta ini menggelar aksi di halaman kantor DPRD Kota Solo. Dalam aksinya, mereka mengecam Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dianggap tak mengindahkan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI.
Tak hanya menuntut penghapusan sistem kerja kontrak outsourching, dan mengecam Menteri BUMN Dahlan Iskan, mereka juga mengecam Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Keduanya dinilai mengabaikan undangan DPR RI saat digelar rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Menurut buruh, dalam rapat tersebut akan dibahas tentang rekomendasi panja outsourcing. Mereka mengabaikan undangan DPR RI dan memilih pergi ke luar negeri, dan membatalkan rapat.
Rekomendasi tersebut, diantaranya tak ada PHK, memenuhi hak normatif pekerja, larangan perusahaan melakukan intimidasi dan menindak tegas tindak pidana ketenaga kerjaan.
Sementara itu, Ketua DPRD YF Sukasno saat menemui pendemo berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI. Usai menyuarakan tuntutannya, mereka membubarkan diri dan memegang janji Ketua DPRD Solo.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Komisariat Pekerja PLN SBSI 92 area Surakarta ini menggelar aksi di halaman kantor DPRD Kota Solo. Dalam aksinya, mereka mengecam Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dianggap tak mengindahkan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI.
Tak hanya menuntut penghapusan sistem kerja kontrak outsourching, dan mengecam Menteri BUMN Dahlan Iskan, mereka juga mengecam Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Keduanya dinilai mengabaikan undangan DPR RI saat digelar rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Menurut buruh, dalam rapat tersebut akan dibahas tentang rekomendasi panja outsourcing. Mereka mengabaikan undangan DPR RI dan memilih pergi ke luar negeri, dan membatalkan rapat.
Rekomendasi tersebut, diantaranya tak ada PHK, memenuhi hak normatif pekerja, larangan perusahaan melakukan intimidasi dan menindak tegas tindak pidana ketenaga kerjaan.
Sementara itu, Ketua DPRD YF Sukasno saat menemui pendemo berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI. Usai menyuarakan tuntutannya, mereka membubarkan diri dan memegang janji Ketua DPRD Solo.
(san)
