Pusat dianggap gembosi kebijakan atasi macet
Rabu, 13 November 2013 - 09:53 WIB
Pusat dianggap gembosi kebijakan atasi macet
A
A
A
Sindonews.com - Wacana pembatasan kendaraan di DKI Jakarta dianggap tidak berjalan mulus sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan adanya benturan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya.
Pengamat transportasi Sutanto Suhodo beranggapan, benturan itu sangat jelas terlihat dengan adanya mobil murah yang segera dikeluarkan pemerintah.
"Mobil murah ini kan kebijakan yang berbeda karena ini kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan kebijakan Pemda DKI," kata Sutanto saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (13/11/2013).
Pertentangan itu jelas terlihat ketika Pemprov DKI berusaha melakukan pengurangan kemacetan dengan pengalihan ke kendaraan umum, namun kendaraan pribadi justru semakin diperbesar oleh pemerintah pusat.
"Padahal Pemda sedang mengupayakan angkutan publik tapi di sisi lain ada kebijakaan mobil murah yang bertolak belakang," tukasnya.
Menurut Sutanto, pada dasarnya tidak ajan mudah membatasi kepemilikan kendaraan. Tapi memang seharusnya yang bisa diatur dengan baik adalah pembatasan penggunaan kendaraan dan bukan kepemilikan kendaraan.
"Tapi itu kan kembali kepada urusan kepemilikan. Yang paling bisa diurus DKI bagaimana penggunaan kendaraan tersebut. Misal 3 in 1 atau ERP itu pembatasannya. Jadi silahkan kalau punya mobil banyak tapi kalau penggunaannya dibatasi juga itu suatu solusi," tukasnya.
Pengamat transportasi Sutanto Suhodo beranggapan, benturan itu sangat jelas terlihat dengan adanya mobil murah yang segera dikeluarkan pemerintah.
"Mobil murah ini kan kebijakan yang berbeda karena ini kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan kebijakan Pemda DKI," kata Sutanto saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (13/11/2013).
Pertentangan itu jelas terlihat ketika Pemprov DKI berusaha melakukan pengurangan kemacetan dengan pengalihan ke kendaraan umum, namun kendaraan pribadi justru semakin diperbesar oleh pemerintah pusat.
"Padahal Pemda sedang mengupayakan angkutan publik tapi di sisi lain ada kebijakaan mobil murah yang bertolak belakang," tukasnya.
Menurut Sutanto, pada dasarnya tidak ajan mudah membatasi kepemilikan kendaraan. Tapi memang seharusnya yang bisa diatur dengan baik adalah pembatasan penggunaan kendaraan dan bukan kepemilikan kendaraan.
"Tapi itu kan kembali kepada urusan kepemilikan. Yang paling bisa diurus DKI bagaimana penggunaan kendaraan tersebut. Misal 3 in 1 atau ERP itu pembatasannya. Jadi silahkan kalau punya mobil banyak tapi kalau penggunaannya dibatasi juga itu suatu solusi," tukasnya.
(ysw)
