Ini penyebab jasa Jamkesmas belum dibayar
Selasa, 12 November 2013 - 17:27 WIB
Ini penyebab jasa Jamkesmas belum dibayar
A
A
A
Sindonews.com – Belum disahkannya APBD Perubahan Tahun 2013, diakui pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menjadi penyebab keterlambatan pembayaran jasa Jamkesmas.
Kepala Bidang Anggaran DPPKA Kabupaten Garut, Dedi, menjelaskan, lambannya pengesahan APBD perubahan juga berdampak ke sejumlah intansi lainnya.
“Jadi dampaknya bukan hanya dirasakan RSUD dr Slamet Garut saja. Tapi juga seluruh instansi lain di Garut,” kata Dedi, saat dihubungi SINDO, Selasa (12/11/2013).
Menurut Dedi, belum disahkannya APBD perubahan disebabkan tertundanya evaluasi anggaran yang mesti dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Sebab sebelumnya, evaluasi ditunda karena adanya agenda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut.
“Namun koreksi dari Pemprov Jabar kini sudah selesai. Hari ini evaluasinya sudah turun ke Pemkab Garut. Proses koreksi di kita akan memakan waktu paling lama tiga hari,” jelasnya.
Lebih jauh Dedi memaparkan, anggaran yang telah dikoreksi ini kemudian akan segera diajukan ke DPRD Garut untuk disahkan. Ia memastikan, proses pengesahan tidak akan berlangsung lama.
“Nanti sekitar tanggal 15 atau 16 November 2013, anggaran itu sudah disahkan. Pada tanggal ini juga, anggarannya bisa dicairkan oleh semua intansi, termasuk oleh rumah sakit pemerintah,” ucapnya.
Selain RSUD dr Slamet Garut, beberapa intansi penting yang sangat membutuhkan ketersediaan anggaran adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Garut, Bagian Informatika Setda Garut, Dinas Binamarga Garut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut dan lainnya.
Kepala Bidang Anggaran DPPKA Kabupaten Garut, Dedi, menjelaskan, lambannya pengesahan APBD perubahan juga berdampak ke sejumlah intansi lainnya.
“Jadi dampaknya bukan hanya dirasakan RSUD dr Slamet Garut saja. Tapi juga seluruh instansi lain di Garut,” kata Dedi, saat dihubungi SINDO, Selasa (12/11/2013).
Menurut Dedi, belum disahkannya APBD perubahan disebabkan tertundanya evaluasi anggaran yang mesti dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Sebab sebelumnya, evaluasi ditunda karena adanya agenda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut.
“Namun koreksi dari Pemprov Jabar kini sudah selesai. Hari ini evaluasinya sudah turun ke Pemkab Garut. Proses koreksi di kita akan memakan waktu paling lama tiga hari,” jelasnya.
Lebih jauh Dedi memaparkan, anggaran yang telah dikoreksi ini kemudian akan segera diajukan ke DPRD Garut untuk disahkan. Ia memastikan, proses pengesahan tidak akan berlangsung lama.
“Nanti sekitar tanggal 15 atau 16 November 2013, anggaran itu sudah disahkan. Pada tanggal ini juga, anggarannya bisa dicairkan oleh semua intansi, termasuk oleh rumah sakit pemerintah,” ucapnya.
Selain RSUD dr Slamet Garut, beberapa intansi penting yang sangat membutuhkan ketersediaan anggaran adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Garut, Bagian Informatika Setda Garut, Dinas Binamarga Garut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut dan lainnya.
(lns)
