AGK-Mantab tolak hasil Pilgub Malut putaran kedua
Minggu, 10 November 2013 - 22:20 WIB
AGK-Mantab tolak hasil Pilgub Malut putaran kedua
A
A
A
Sindonews.com - Pasangan calon gubernur provinsi Maluku Utara (Malut) nomor utut 5 Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Nasir Thaib (AGK-Manthab), menolak hasil akhir rekapitulasi manual yang sudah digelar di seluruh KPU kabupaten/kota se Malut dan menolak menghadiri Pleno hasil akhir KPU Malut yang diangendakan Senin 12 November 2013.
Mereka juga mendesak KPU Malut agar mengambil alih proses Pilkada Gubernur Maluku Utara yang bermasalah di Kabupaten Kepulauan Sula.
Dalam rilisnya, Dino Umahuk Juru bicara AGK-Manhtab mengatakan, pihaknya tidak akan menghadiri pleno KPU Provinsi Malut sebelum persoalan di Kabupaten Sula di "take over" dan dilakukan pencoblosan ulang pada 7 PPK yang bermasalah.
"Kami juga tidak akan menghadiri pleno Senin besok dan tetap mendesak Bawaslu serta KPU Provinsi untuk men-take over permasalahan di Kabupaten Sula dan melakukan pencoblosan ulang di 7 PPK yang bermasalah itu," ujar Dino, Minggu (10/11/2013).
Menurutnya, proses pilkada di 7 kecamatan di Kabupaten Sula penuh masalah. Selain itu, berlangsung di bawah intimidasi, pengusiran dan pemukulan saksi. Intimidasi terhadap wali murid, pengerahan aparat Desa, PNS, dan pejabat pemerintahan secara tersuktur, massif, dan sistematis.
Dino menambahkan, proses pilkada di Kepulauan Sula di luar azas demokrasi dan ketaatan pada hukum. Mereka berlaku seolah hidup di hutan rimba. Jangankan saksi-saksi kami, Bawaslu saja tidak memegang formulir C1 maupun kelengkapan administrasi lain terkait hasil pencoblosan di sana.
Untuk itu, kubu AGK-Manthab meminta agar Bawaslu dan KPU Provinsi serius dalam menangani persoalan yang terjadi di Sula. Dia juga meminta perhatian serius pemerintah daerah, dan aparat keamanan jangan main-main, karena ini persoalan masa depan rakyat Malut.
"Kalau sampai dipaksakan proses pleno berjalan tanpa pencoblosan ulang di Kabupaten Sula, maka kami tidak menjamin bila terjadi hal-hal di luar kendali. Rakyat sudah marah dan muak dengan sikap elit kita. Jadi jangan salahkan bila mereka marah", pungkasnya.
Mereka juga mendesak KPU Malut agar mengambil alih proses Pilkada Gubernur Maluku Utara yang bermasalah di Kabupaten Kepulauan Sula.
Dalam rilisnya, Dino Umahuk Juru bicara AGK-Manhtab mengatakan, pihaknya tidak akan menghadiri pleno KPU Provinsi Malut sebelum persoalan di Kabupaten Sula di "take over" dan dilakukan pencoblosan ulang pada 7 PPK yang bermasalah.
"Kami juga tidak akan menghadiri pleno Senin besok dan tetap mendesak Bawaslu serta KPU Provinsi untuk men-take over permasalahan di Kabupaten Sula dan melakukan pencoblosan ulang di 7 PPK yang bermasalah itu," ujar Dino, Minggu (10/11/2013).
Menurutnya, proses pilkada di 7 kecamatan di Kabupaten Sula penuh masalah. Selain itu, berlangsung di bawah intimidasi, pengusiran dan pemukulan saksi. Intimidasi terhadap wali murid, pengerahan aparat Desa, PNS, dan pejabat pemerintahan secara tersuktur, massif, dan sistematis.
Dino menambahkan, proses pilkada di Kepulauan Sula di luar azas demokrasi dan ketaatan pada hukum. Mereka berlaku seolah hidup di hutan rimba. Jangankan saksi-saksi kami, Bawaslu saja tidak memegang formulir C1 maupun kelengkapan administrasi lain terkait hasil pencoblosan di sana.
Untuk itu, kubu AGK-Manthab meminta agar Bawaslu dan KPU Provinsi serius dalam menangani persoalan yang terjadi di Sula. Dia juga meminta perhatian serius pemerintah daerah, dan aparat keamanan jangan main-main, karena ini persoalan masa depan rakyat Malut.
"Kalau sampai dipaksakan proses pleno berjalan tanpa pencoblosan ulang di Kabupaten Sula, maka kami tidak menjamin bila terjadi hal-hal di luar kendali. Rakyat sudah marah dan muak dengan sikap elit kita. Jadi jangan salahkan bila mereka marah", pungkasnya.
(san)
