Polemik Pilwali Surabaya, Soekarwo angkat bicara
Jum'at, 08 November 2013 - 02:40 WIB
Polemik Pilwali Surabaya, Soekarwo angkat bicara
A
A
A
Sindonews.com - Alotnya pemilihan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, angkat bicara. Bahkan, orang nomor satu di Pemprov Jatim ini bakal melakukan take over pembahasan RAPBD Kota Surabaya tahun 2014.
Sebab, keputusan skorsing dengan batas waktu yang tidak ditentukan membuat sejumlah agenda Kota Surabaya terhambat.
"Gubernur bisa mengambil alih (Take Cover) jika pembahasan RAPBD tidak jalan. Saya bukan memback up Walikota tapi memback up kepentingan rakyat Surabaya," kata Pakde Karwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (7/11/2013).
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini mengaku bahwa Ketua DPRD Surabaya M Machmud telah berkonsultasi terkait persoalan tersebut.
Kepada Machmud, Soekarwo memberikan gambaran dan solusi atas alotnya pemilihan Wakil Walikota Surabaya. Alotnya pembahasan ini karena terjadi lantaran komunkasi politik sesama anggota dewan buntu.
"Pendapat saya, problemnya ada di komunikasi politik antar sesama anggota dewan. Saya enggak mau menyebutkan antara siapa dengan siapa. Mungkin satu pihak aktif komunikasi, lainnya pasif," tuturnya.
"Ini hanya masalah kepekaan politik lokal saja. Yang pasti, harus segera diisi kekosongan dari posisi jabatan Wawali Surabaya pasca ditinggal Bambang DH," tambahnya.
Soekarwo juga menepis akan melakukan intervensi karena Pilwawali batal Kuoforum. "Apa kepentingan pemprov mengintervensi. Yang benar kami memfasilitasi jika terjadi kebuntuan komunikasi politik. Yang pasti Demokrat juga tidak boleh oposisi dalam pemerintahan, kepentingan rakyat harus didahulukan. Mungkin APBD Surabaya pada 10 November bisa didok. Saya masih cari kajian hukum, apakah mereka yang tidak hadir selama tiga kali di paripurna, bisa diputus," tukasnya.
Sebab, keputusan skorsing dengan batas waktu yang tidak ditentukan membuat sejumlah agenda Kota Surabaya terhambat.
"Gubernur bisa mengambil alih (Take Cover) jika pembahasan RAPBD tidak jalan. Saya bukan memback up Walikota tapi memback up kepentingan rakyat Surabaya," kata Pakde Karwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (7/11/2013).
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini mengaku bahwa Ketua DPRD Surabaya M Machmud telah berkonsultasi terkait persoalan tersebut.
Kepada Machmud, Soekarwo memberikan gambaran dan solusi atas alotnya pemilihan Wakil Walikota Surabaya. Alotnya pembahasan ini karena terjadi lantaran komunkasi politik sesama anggota dewan buntu.
"Pendapat saya, problemnya ada di komunikasi politik antar sesama anggota dewan. Saya enggak mau menyebutkan antara siapa dengan siapa. Mungkin satu pihak aktif komunikasi, lainnya pasif," tuturnya.
"Ini hanya masalah kepekaan politik lokal saja. Yang pasti, harus segera diisi kekosongan dari posisi jabatan Wawali Surabaya pasca ditinggal Bambang DH," tambahnya.
Soekarwo juga menepis akan melakukan intervensi karena Pilwawali batal Kuoforum. "Apa kepentingan pemprov mengintervensi. Yang benar kami memfasilitasi jika terjadi kebuntuan komunikasi politik. Yang pasti Demokrat juga tidak boleh oposisi dalam pemerintahan, kepentingan rakyat harus didahulukan. Mungkin APBD Surabaya pada 10 November bisa didok. Saya masih cari kajian hukum, apakah mereka yang tidak hadir selama tiga kali di paripurna, bisa diputus," tukasnya.
(rsa)
