Dinas tak bernyali ladeni dewan
Rabu, 06 November 2013 - 02:09 WIB
Dinas tak bernyali ladeni dewan
A
A
A
Sindonews.com – Realisasi pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta nampaknya tidak akan berlangsung cepat. Sebab, banyak program pemberdayaan salah sasaran akibat ulah oknum dewan. Sedangkan dinas tidak bernyali menghentikan penyimpangan ini.
Wakil Ketua Forkom Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Yusron Ahmadi mengatakan, penyimpangan bantuan pemberdayaan yang melibatkan dewan sangat kasat mata. Selain merugikan penerima bantuan, tindakan itu juga menyalahi ketentuan karena tidak didukung indikator jelas.
Tindakan oknum dewan tidak bertujuan memberdayakan masyarakat agar hidup lebih layak, melainkan hanya sebatas untuk kepentingan politis. Yakni mengamankan suara konstituen.
“Tolok ukurnya tidak ada, hanya karena konstituen saja,” katanya kesal, Selasa (5/11/2013).
Dia mencontohkan, belum lama ini ada program pemerdayaan dari pusat yang dikawal dinas untuk 10 kelurahan. Termasuk di antaranya kelurahan di mana dia tinggal, yakni Kelurahan Prawirodirjan. Sayang, begitu bantuan cair, seluruh daftar penerima sudah berganti dengan nama baru.
“Tidak ada satu pun yang menerima bantuan pemberdayaan itu. Semuanya diganti nama baru. Di belakang itu ada oknum dewan yang bermain. SKPD seharusnya kompak agar ini tidak terus terulang, dan bantuan bisa tepat sasaran nantinya,” terang dia.
Dia mengatakan, selain persoalan di atas, SDM menjadi persoalan yang tak kalah pelik. Terutama SDM di level bawah. Saat ini, mereka yang ditempatkan di kelurahan atau kecamatan misalnya, dianggap sebagai orang buangan. Padahal, kecamatan menjadi garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Problem lain, program yang disiapkan untuk masyarakat sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini membuat program pemberdayan yang dirancang hanya sia-sia karena tidak menemui sasaran.
Wakil Ketua Forkom Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Yusron Ahmadi mengatakan, penyimpangan bantuan pemberdayaan yang melibatkan dewan sangat kasat mata. Selain merugikan penerima bantuan, tindakan itu juga menyalahi ketentuan karena tidak didukung indikator jelas.
Tindakan oknum dewan tidak bertujuan memberdayakan masyarakat agar hidup lebih layak, melainkan hanya sebatas untuk kepentingan politis. Yakni mengamankan suara konstituen.
“Tolok ukurnya tidak ada, hanya karena konstituen saja,” katanya kesal, Selasa (5/11/2013).
Dia mencontohkan, belum lama ini ada program pemerdayaan dari pusat yang dikawal dinas untuk 10 kelurahan. Termasuk di antaranya kelurahan di mana dia tinggal, yakni Kelurahan Prawirodirjan. Sayang, begitu bantuan cair, seluruh daftar penerima sudah berganti dengan nama baru.
“Tidak ada satu pun yang menerima bantuan pemberdayaan itu. Semuanya diganti nama baru. Di belakang itu ada oknum dewan yang bermain. SKPD seharusnya kompak agar ini tidak terus terulang, dan bantuan bisa tepat sasaran nantinya,” terang dia.
Dia mengatakan, selain persoalan di atas, SDM menjadi persoalan yang tak kalah pelik. Terutama SDM di level bawah. Saat ini, mereka yang ditempatkan di kelurahan atau kecamatan misalnya, dianggap sebagai orang buangan. Padahal, kecamatan menjadi garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Problem lain, program yang disiapkan untuk masyarakat sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini membuat program pemberdayan yang dirancang hanya sia-sia karena tidak menemui sasaran.
(lns)
