Aher janji seriusi proyek jalan lintas Jabar selatan
Rabu, 06 November 2013 - 02:01 WIB
Aher janji seriusi proyek jalan lintas Jabar selatan
A
A
A
Sindonews.com – Pengerjaan jalan lintas Jawa Barat (Jabar) selatan harus ditangani serius. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) meminta agar proyek senilai Rp1 triliun itu diawasi ketat.
“Dibandingkan dengan sebelum tahun 2008 lalu, jalan pantai selatan Jabar sekarang sudah lebih baik. Dulu, kondisi ruas jalan rusak berat disertai jembatan banyak yang putus. Sekarang tidak begitu lagi,” kata Aher saat ditemui di Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah Priangan, Selasa (5/11/2013).
Selain melakukan pengerjaan dan pelebaran jalan, dana proyek yang dibiayai dari APBN ini juga akan digunakan untuk memelihara kondisi jalan. Sebab, beberapa ruas jalan di sejumlah titik mengalami kerusakan.
“Itu terjadi karena ada pengangkutan pasir besi. Misalnya di wilayah Cianjur yang mobil pengangkut pasir besinya sempat menggunakan jalur darat. Tapi karena sudah ada moratorium, pasir besi itu sekarang diangkut melalui laut. Jalan yang kembali rusak, kini diperbaiki lagi. Dana untuk perbaikannya masih ada karena belum terserap semua,” ujarnya.
Terkait adanya permasalahan yang terjadi antara kontraktor proyek dengan subkontraktor mengenai soal pembayaran, Aher mengaku tidak mengetahuinya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar selalu membayar tepat waktu. Aher juga mengaku, dirinya belum pernah menerima laporan terkait hal tersebut.
“Tidak ada laporan ke saya. Namun untuk soal keuangan, pemerintah selalu membayar tepat waktu. Ini kan dibiayai oleh APBN,” ucapnya.
Dia sendiri tidak mempermasalahkan bila ada kontraktor atau pemenang tender mempekerjakan subkontraktor di proyek tersebut. Ia khawatir, sistem seperti ini hanya akan mengurangi kualitas pengerjaan dari apa yang diharapkan.
“Dalam undang-undang tidak ada larangan mempekerjakan subkontraktor, tetapi jauh lebih baik bila kontraktor sendirilah yang mengerjakannya. Kalau kasusnya begitu, berarti itu kerjasamanya antara subkontraktor dengan kontraktor. Bukan dengan pemerintah,” jelasnya.
Namun, Aher menegaskan, pihaknya tetap akan turun tangan bila masalah diantara subkontraktor dengan kontraktor ini terulang kembali. Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban pemerintah dalam menjalankan pengawasannya.
“Kalau ada masalah begini lagi, sebaiknya laporkan atau adukan langsung ke pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jabar. Sebutkan kontraktor mana yang bermasalah. Biar mudah menjewernya. Kami masukkan nanti ke dalam blacklist kontraktor semacam ini,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat Presidium Garut Selatan, Suryaman AS, mengatakan, keterlambatan pembayaran dari kontraktor kepada subkontraktor hingga kini masih terjadi. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena Pemprov Jabar kurang teliti dalam memilih kontraktor untuk mengerjakan mega proyek tersebut.
“Ini disebabkan oleh ketidakhati-hatian pemerintah. Pemerintah selaku pemegang kebijakan, malah memilih kontraktor miskin dalam proyek ini,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan infrastruktur lintas Jabar selatan diyakini akan terhambat. Penyebabnya, karena sejumlah subkontraktor di beberapa kabupaten yang menjadi wilayah kerja proyek tersebut mengeluhkan seringnya keterlambatan pembayaran mereka.
Salah seorang subkontraktor di Kabupaten Garut berinisial DRS, mengungkapkan lambatnya pembayaran atas pengerjaan yang mereka lakukan.
Menurut dia, keterlambatan ini selalu terjadi hingga 11 hari dari waktu yang telah disepakati antara dia dengan kontraktor.
“Memang, kalau dari pengakuan subkontraktor lain, pihak kontraktor akan melakukan pembayaran meski terlambat dari tempo yang telah ditetapkan. Katanya kadang-kadang enam hari, tapi seringnya sampai 11 hari setelah jatuh tempo baru dibayar. Namun saya memerlukan dana sebagai modal untuk pengerjaan proyek selanjutnya. Para pekerja lapangan, butuh penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Kalau tidak ada uang, bagaimana saya bisa menjalankan pekerjaan selanjutnya,” ungkapnya.
Dalam proyek tersebut, DRS bertugas membuat jalan dan kirmir di sepanjang kawasan Cihurang, Sancang, Bantarlimus dan Cibera Kecamatan Cibalong serta sebagian wilayah lain di Kecamatan Pameungpeuk.
Tidak hanya melakukan pengerjaan jalan dan kirmir, DRS juga berperan sebagai pemasok material bahan batu alam untuk dinding pembatas sungai.
Selain di Garut, proyek ini dilakukan juga di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Pangandaran. Adapun jalan beserta infrastruktur penunjang lain yang dibangun ini dilakukan dari mulai sepanjang kawasan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Bagbagan, Kabupaten Sukabumi, Tegalbuleud, Agrabinta, Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Cidaun, Rancabuaya, Cikaengan, Kabupaten Garut, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, hingga kawasan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.
Tercatat sedikitnya ada 11 kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek ini. Mereka tersebar di lima kabupaten. Para kontraktor ini sendiri masing-masing mempekerjakan subkontraktor sebagai mitra kerja.
Di Kabupaten Garut, proyek ini melibatkan dua kontraktor. Sementara jumlah subkontraktor tercatat sebanyak 15 orang
“Dibandingkan dengan sebelum tahun 2008 lalu, jalan pantai selatan Jabar sekarang sudah lebih baik. Dulu, kondisi ruas jalan rusak berat disertai jembatan banyak yang putus. Sekarang tidak begitu lagi,” kata Aher saat ditemui di Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah Priangan, Selasa (5/11/2013).
Selain melakukan pengerjaan dan pelebaran jalan, dana proyek yang dibiayai dari APBN ini juga akan digunakan untuk memelihara kondisi jalan. Sebab, beberapa ruas jalan di sejumlah titik mengalami kerusakan.
“Itu terjadi karena ada pengangkutan pasir besi. Misalnya di wilayah Cianjur yang mobil pengangkut pasir besinya sempat menggunakan jalur darat. Tapi karena sudah ada moratorium, pasir besi itu sekarang diangkut melalui laut. Jalan yang kembali rusak, kini diperbaiki lagi. Dana untuk perbaikannya masih ada karena belum terserap semua,” ujarnya.
Terkait adanya permasalahan yang terjadi antara kontraktor proyek dengan subkontraktor mengenai soal pembayaran, Aher mengaku tidak mengetahuinya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar selalu membayar tepat waktu. Aher juga mengaku, dirinya belum pernah menerima laporan terkait hal tersebut.
“Tidak ada laporan ke saya. Namun untuk soal keuangan, pemerintah selalu membayar tepat waktu. Ini kan dibiayai oleh APBN,” ucapnya.
Dia sendiri tidak mempermasalahkan bila ada kontraktor atau pemenang tender mempekerjakan subkontraktor di proyek tersebut. Ia khawatir, sistem seperti ini hanya akan mengurangi kualitas pengerjaan dari apa yang diharapkan.
“Dalam undang-undang tidak ada larangan mempekerjakan subkontraktor, tetapi jauh lebih baik bila kontraktor sendirilah yang mengerjakannya. Kalau kasusnya begitu, berarti itu kerjasamanya antara subkontraktor dengan kontraktor. Bukan dengan pemerintah,” jelasnya.
Namun, Aher menegaskan, pihaknya tetap akan turun tangan bila masalah diantara subkontraktor dengan kontraktor ini terulang kembali. Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban pemerintah dalam menjalankan pengawasannya.
“Kalau ada masalah begini lagi, sebaiknya laporkan atau adukan langsung ke pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jabar. Sebutkan kontraktor mana yang bermasalah. Biar mudah menjewernya. Kami masukkan nanti ke dalam blacklist kontraktor semacam ini,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat Presidium Garut Selatan, Suryaman AS, mengatakan, keterlambatan pembayaran dari kontraktor kepada subkontraktor hingga kini masih terjadi. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena Pemprov Jabar kurang teliti dalam memilih kontraktor untuk mengerjakan mega proyek tersebut.
“Ini disebabkan oleh ketidakhati-hatian pemerintah. Pemerintah selaku pemegang kebijakan, malah memilih kontraktor miskin dalam proyek ini,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan infrastruktur lintas Jabar selatan diyakini akan terhambat. Penyebabnya, karena sejumlah subkontraktor di beberapa kabupaten yang menjadi wilayah kerja proyek tersebut mengeluhkan seringnya keterlambatan pembayaran mereka.
Salah seorang subkontraktor di Kabupaten Garut berinisial DRS, mengungkapkan lambatnya pembayaran atas pengerjaan yang mereka lakukan.
Menurut dia, keterlambatan ini selalu terjadi hingga 11 hari dari waktu yang telah disepakati antara dia dengan kontraktor.
“Memang, kalau dari pengakuan subkontraktor lain, pihak kontraktor akan melakukan pembayaran meski terlambat dari tempo yang telah ditetapkan. Katanya kadang-kadang enam hari, tapi seringnya sampai 11 hari setelah jatuh tempo baru dibayar. Namun saya memerlukan dana sebagai modal untuk pengerjaan proyek selanjutnya. Para pekerja lapangan, butuh penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Kalau tidak ada uang, bagaimana saya bisa menjalankan pekerjaan selanjutnya,” ungkapnya.
Dalam proyek tersebut, DRS bertugas membuat jalan dan kirmir di sepanjang kawasan Cihurang, Sancang, Bantarlimus dan Cibera Kecamatan Cibalong serta sebagian wilayah lain di Kecamatan Pameungpeuk.
Tidak hanya melakukan pengerjaan jalan dan kirmir, DRS juga berperan sebagai pemasok material bahan batu alam untuk dinding pembatas sungai.
Selain di Garut, proyek ini dilakukan juga di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Pangandaran. Adapun jalan beserta infrastruktur penunjang lain yang dibangun ini dilakukan dari mulai sepanjang kawasan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Bagbagan, Kabupaten Sukabumi, Tegalbuleud, Agrabinta, Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Cidaun, Rancabuaya, Cikaengan, Kabupaten Garut, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, hingga kawasan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.
Tercatat sedikitnya ada 11 kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek ini. Mereka tersebar di lima kabupaten. Para kontraktor ini sendiri masing-masing mempekerjakan subkontraktor sebagai mitra kerja.
Di Kabupaten Garut, proyek ini melibatkan dua kontraktor. Sementara jumlah subkontraktor tercatat sebanyak 15 orang
(lns)
