Perhitungan ini bikin DKI sulit tetapkan UMP Rp3,7 juta
Kamis, 31 Oktober 2013 - 13:55 WIB
Perhitungan ini bikin DKI sulit tetapkan UMP Rp3,7 juta
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan patokan Upah Minimum Provinsi (UMP), ditentukan oleh berbagai aspek seperti produktifitas buruh, pertumbuhan ekonomi serta aspek lain.
Untuk itu kenaikan upah tentu tidak akan berbeda secara signifikan dengan komponen KHL yang terdiri dari 60 item berdasarkan aturan kementrian.
"Jadi patokannya survei KHL. Lalu mementukan UMP kita hitung, produktifitas buruh bagaimana, pertumbuhan ekomoni gimana, inflasi gimana, nah itu kita hitung," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, kamis 31/10/2013.
"Pertumbuhan ekonomi kita tentunya lebih rendah dari tahun inikan. Tentu saja kenikannya tidak akan jauh berbeda dari KHL," lanjutnya.
Karena itu upah yang dituntut buruh sebesar Rp3,7 juta, agak sulit untuk disetujui, walaupun kebutuhan di Jakarta bisa mencapai Rp4 juta.
"Tidak mungkin, kalau angka Rp3,7 juta itu itungannya darimana? Kalau kebutuhan pasti berapa di Jakarta. Ya, saya bilang Rp4 juta," tuturnya.
Untuk itu kenaikan upah tentu tidak akan berbeda secara signifikan dengan komponen KHL yang terdiri dari 60 item berdasarkan aturan kementrian.
"Jadi patokannya survei KHL. Lalu mementukan UMP kita hitung, produktifitas buruh bagaimana, pertumbuhan ekomoni gimana, inflasi gimana, nah itu kita hitung," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, kamis 31/10/2013.
"Pertumbuhan ekonomi kita tentunya lebih rendah dari tahun inikan. Tentu saja kenikannya tidak akan jauh berbeda dari KHL," lanjutnya.
Karena itu upah yang dituntut buruh sebesar Rp3,7 juta, agak sulit untuk disetujui, walaupun kebutuhan di Jakarta bisa mencapai Rp4 juta.
"Tidak mungkin, kalau angka Rp3,7 juta itu itungannya darimana? Kalau kebutuhan pasti berapa di Jakarta. Ya, saya bilang Rp4 juta," tuturnya.
(ysw)
