Ini alasan buruh tak ikut rapat penetapan UMP 2014
Kamis, 31 Oktober 2013 - 06:00 WIB
Ini alasan buruh tak ikut rapat penetapan UMP 2014
A
A
A
Sindonews.com - Rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014, yang digelar Dewan Pengupahan terpaksa ditunda lantaran enam dari tujuh perwakilan buruh tidak datang.
Menjawab hal itu, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Muhammad Toha mengatakan, pihaknya tidak akan mengikuti rapat penetapan UMP 2014 sebelum dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Kami tidak mau hadir dalam sidang penetapan, sampai ketemu dan berdiskusi sama Pak Gubernur DKI," katanya saat dihubungi Sindonews, Rabu, 30 Oktober 2013.
Muhammad menuturkan, para buruh ingin berkeluh kesah dengan Gubernur DKI yang katanya pro rakyat dan peduli terhadap nasib buruh.
"Kami mau keluarin unek-unek dulu ke Pak Jokowi, sebelum ikut rapat sebagai anggota Dewan Pengupahan," jelasnya.
Atas dasar itu, lanjut Muhammad, perwakilan buruh selaku satu dari tiga unsur Dewan Pengupahan enggan mengikuti rapat penetapan UMP 2014 pagi tadi.
"Kami berharap, rapat baru dilanjutkan setelah kami dipertemukan dengan Pak Jokowi," pungkasnya.
Seperti diketahui, rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang berlangsung pagi tadi ditunda, karena tidak dihadiri perwakilan buruh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Priyono mengatakan, rapat penetapan UMP yang seharusnya diputuskan hari ini, agar bisa disahkan dan diumumkan pada Jumat (01/11/2013) mendatang terpaksa ditunda.
Sebab, dalam penetapan UMP, pihaknya harus rapat dengan dewan pengupahan yang mewakilkan buruh, pengusaha dan pemerintah.
Baca juga buruh mangkir.
Menjawab hal itu, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Muhammad Toha mengatakan, pihaknya tidak akan mengikuti rapat penetapan UMP 2014 sebelum dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Kami tidak mau hadir dalam sidang penetapan, sampai ketemu dan berdiskusi sama Pak Gubernur DKI," katanya saat dihubungi Sindonews, Rabu, 30 Oktober 2013.
Muhammad menuturkan, para buruh ingin berkeluh kesah dengan Gubernur DKI yang katanya pro rakyat dan peduli terhadap nasib buruh.
"Kami mau keluarin unek-unek dulu ke Pak Jokowi, sebelum ikut rapat sebagai anggota Dewan Pengupahan," jelasnya.
Atas dasar itu, lanjut Muhammad, perwakilan buruh selaku satu dari tiga unsur Dewan Pengupahan enggan mengikuti rapat penetapan UMP 2014 pagi tadi.
"Kami berharap, rapat baru dilanjutkan setelah kami dipertemukan dengan Pak Jokowi," pungkasnya.
Seperti diketahui, rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang berlangsung pagi tadi ditunda, karena tidak dihadiri perwakilan buruh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Priyono mengatakan, rapat penetapan UMP yang seharusnya diputuskan hari ini, agar bisa disahkan dan diumumkan pada Jumat (01/11/2013) mendatang terpaksa ditunda.
Sebab, dalam penetapan UMP, pihaknya harus rapat dengan dewan pengupahan yang mewakilkan buruh, pengusaha dan pemerintah.
Baca juga buruh mangkir.
(stb)
