Rapat penetapan UMP ditunda besok
Rabu, 30 Oktober 2013 - 16:59 WIB
Rapat penetapan UMP ditunda besok
A
A
A
Sindonews.com - Karena perwakilan buruh mangkir dalam rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, akhirnya rapat tersebut dijadwalkan ulang besok.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono menyatakan rapat kesepakatan penentuan upah hari ini tidak jadi dilakukan karena hanya ada satu perwakilan buruh yang hadir.
"Karena tidak memenuhi forum jadi rapat dijadwalkan ulang, besok. Hanya ada satu perwakilan buruh yang datang," kata Priyono pada wartawan, Selasa (30/10/2013).
Ditanya soal berapa upah ideal yang layak bagi buruh di DKI Jakarta versi pemerintah, Priyono enggan menjelaskannya karena belum ada hasil rapat yang menghasilkan kesepakatan.
"Saya tidak bisa memastikannya. Kita tunggu hasil kesepakatan dari dewan buruh," ungkapnya.
Priyono juga menjelaskan ada beberapa pertimbangan dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta seperti KHL dan pertumbuhan ekonomi dan itu yang perlu disepakati bersama.
Ditanya soal berapa banyak perusahaan yang hengkang pada tahun 2013 dengan tuntutan buruh berkaitan dengan kenaikan upah, Priyono mengatakan sampai saat ini belum ada perusahaan yang keluar dari Jakarta. "Sejauh ini belum ada yang keluar," singkatnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono menyatakan rapat kesepakatan penentuan upah hari ini tidak jadi dilakukan karena hanya ada satu perwakilan buruh yang hadir.
"Karena tidak memenuhi forum jadi rapat dijadwalkan ulang, besok. Hanya ada satu perwakilan buruh yang datang," kata Priyono pada wartawan, Selasa (30/10/2013).
Ditanya soal berapa upah ideal yang layak bagi buruh di DKI Jakarta versi pemerintah, Priyono enggan menjelaskannya karena belum ada hasil rapat yang menghasilkan kesepakatan.
"Saya tidak bisa memastikannya. Kita tunggu hasil kesepakatan dari dewan buruh," ungkapnya.
Priyono juga menjelaskan ada beberapa pertimbangan dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta seperti KHL dan pertumbuhan ekonomi dan itu yang perlu disepakati bersama.
Ditanya soal berapa banyak perusahaan yang hengkang pada tahun 2013 dengan tuntutan buruh berkaitan dengan kenaikan upah, Priyono mengatakan sampai saat ini belum ada perusahaan yang keluar dari Jakarta. "Sejauh ini belum ada yang keluar," singkatnya.
(ysw)
