Buruh di Tangerang lakukan sweeping
Rabu, 30 Oktober 2013 - 14:41 WIB
Buruh di Tangerang lakukan sweeping
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang aksi mogok nasional yanga akn dilakukan besok (Kamis, 30 Oktober 2013), aksi buruh di Tangerang yang semula damai kini mulai memanas.
Ribuan buruh yang melakukan aksi konvoi juga men-sweeping sejumlah pabrik yang berada di Jalan Daan Mogot, Kebon Besar, Batu Ceper, Gatot Subroto, dan Kawasan Industri Jatiuwung.
Sweeping damai ini dilakukan untuk menjemput masa aksi dari setiap perusahan untuk ikut menyuarakan kenaikan UMK 2014 menjadi Rp3,7 juta.
Selain melakukan sweeping ke perusahaan, ratusan buruh yang berkonvoi dengan kendaraan roda dua juga sempat menyambangi kantor Pemkot Tangerang untuk berorasi di depan kantor dewan dan kantor Wali kota.
"Kami minta pemerintah menyetujui kenaikan UMK sebadar 50 persen dari UMK 2013," kata Maman, kordinator aksi, Rabu (30/10/2013).
Maman juga mengajak segenap kaum buruh yang ada di kota untuk bersama-sama berjuang agar tuntutan buruh dipenuhi.
Selain meminta kenaikan UMK, buruh juga meminta penghapusan Inpres No.9 tahun 2013 yang isinya membatasi upah minimum, menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan Permen No.19 tahun 2012.
Ribuan buruh yang melakukan aksi konvoi juga men-sweeping sejumlah pabrik yang berada di Jalan Daan Mogot, Kebon Besar, Batu Ceper, Gatot Subroto, dan Kawasan Industri Jatiuwung.
Sweeping damai ini dilakukan untuk menjemput masa aksi dari setiap perusahan untuk ikut menyuarakan kenaikan UMK 2014 menjadi Rp3,7 juta.
Selain melakukan sweeping ke perusahaan, ratusan buruh yang berkonvoi dengan kendaraan roda dua juga sempat menyambangi kantor Pemkot Tangerang untuk berorasi di depan kantor dewan dan kantor Wali kota.
"Kami minta pemerintah menyetujui kenaikan UMK sebadar 50 persen dari UMK 2013," kata Maman, kordinator aksi, Rabu (30/10/2013).
Maman juga mengajak segenap kaum buruh yang ada di kota untuk bersama-sama berjuang agar tuntutan buruh dipenuhi.
Selain meminta kenaikan UMK, buruh juga meminta penghapusan Inpres No.9 tahun 2013 yang isinya membatasi upah minimum, menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan Permen No.19 tahun 2012.
(ysw)
