Ditanya besaran UMP 2014, Jokowi bungkam
Senin, 28 Oktober 2013 - 10:46 WIB
Ditanya besaran UMP 2014, Jokowi bungkam
A
A
A
Sindonews.com - Aksi buruh yang melakukan mogok nasional untuk meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ternyata kurang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih bungkam saat disinggung besaran kenaikan UMP DKI tahun depan.
"Belum sampai ke meja saya. Kalkulasinya seperti apa belum. Kalau sudah dapat detailnya, baru saya ngomong," kata Jokowi saat ditemui usai memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda, di Monas, Senin (28/10/2013).
Saat dimintai tanggapan mengenai aksi mogok kerja para buruh, Jokowi menilai hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Meski demikian, tuntutan kenaikan UMP yang diminta buruh, harus logis dan memperhatikan sisi ekonomi.
"Enggak apa-apa, namanya juga tuntutan. Tapi mesti masuk logika atau tidak. Namanya tuntutan enggak apa-apa mau 80-100 poin enggak masalah," ujarnya.
Jokowi berharap, keputusan penetapan UMP 2014 jangan sampai terjadi kekeliruan. Hasil keputusan itu, nantinya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Apindo (Asosisasi Pengusaha Indonesia), serikat pekerja dan Dewan Pengupahan.
"Kalau sudah sepakat baru disampaikan ke saya. Sampai saat ini belum dapat. Nanti disampaikan ke saya, baru ditanda tangan," terangnya.
Baca juga: Demo buruh, 1.870 polisi disiagakan
"Belum sampai ke meja saya. Kalkulasinya seperti apa belum. Kalau sudah dapat detailnya, baru saya ngomong," kata Jokowi saat ditemui usai memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda, di Monas, Senin (28/10/2013).
Saat dimintai tanggapan mengenai aksi mogok kerja para buruh, Jokowi menilai hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Meski demikian, tuntutan kenaikan UMP yang diminta buruh, harus logis dan memperhatikan sisi ekonomi.
"Enggak apa-apa, namanya juga tuntutan. Tapi mesti masuk logika atau tidak. Namanya tuntutan enggak apa-apa mau 80-100 poin enggak masalah," ujarnya.
Jokowi berharap, keputusan penetapan UMP 2014 jangan sampai terjadi kekeliruan. Hasil keputusan itu, nantinya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Apindo (Asosisasi Pengusaha Indonesia), serikat pekerja dan Dewan Pengupahan.
"Kalau sudah sepakat baru disampaikan ke saya. Sampai saat ini belum dapat. Nanti disampaikan ke saya, baru ditanda tangan," terangnya.
Baca juga: Demo buruh, 1.870 polisi disiagakan
(ysw)
