DPRD: Pengawasan Disdik DKI lemah
Rabu, 23 Oktober 2013 - 20:31 WIB
DPRD: Pengawasan Disdik DKI lemah
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menilai, kasus video mesum pelajar SMP Negeri 4 Jakarta yang dilakukan di ruang kelas membuktikan pengawasan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI selama ini lemah.
"Pengawasan Disdik DKI ke sekolah itu lemah. Karena adegan mesum itu bisa sampai terjadi di lingkungan sekolah," kata anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali kepada Sindonews, Rabu (23/10/2013).
Menuru Asraf, Disdik DKI terkait kasus ini harus mengambil sikap, tindakan dan aturan yang jelas. Pertama, menegur keras kepala sekolah setempat karena lalai mengawasi anak didiknya hingga bisa merekam adegan mesum itu di ruang kelas.
"Kedua, orangtua siswa harus dipanggil. Itu kan ada undang-undangnya bagi pelakunya. Jadi harus diganjar hukuman sesuai undang-undang," pungkasnya.
Kendati demikian, kata Asraf, kasus ini juga tidak bisa memukul rata semua pelajar di Jakarta itu buruk. Sebab, kata dia, kasus yang menyeret perorangan jangan langsung digeneralisir.
"Kasus ini bukan berarti mencerminkan semua pelajar. Jadi jangan langsung digeneralisir. Tapi konsekuensinya memang harus dibina," tuturnya.
Baca berita terkait:
DPRD DKI desak perbaikan kurikulum
"Pengawasan Disdik DKI ke sekolah itu lemah. Karena adegan mesum itu bisa sampai terjadi di lingkungan sekolah," kata anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali kepada Sindonews, Rabu (23/10/2013).
Menuru Asraf, Disdik DKI terkait kasus ini harus mengambil sikap, tindakan dan aturan yang jelas. Pertama, menegur keras kepala sekolah setempat karena lalai mengawasi anak didiknya hingga bisa merekam adegan mesum itu di ruang kelas.
"Kedua, orangtua siswa harus dipanggil. Itu kan ada undang-undangnya bagi pelakunya. Jadi harus diganjar hukuman sesuai undang-undang," pungkasnya.
Kendati demikian, kata Asraf, kasus ini juga tidak bisa memukul rata semua pelajar di Jakarta itu buruk. Sebab, kata dia, kasus yang menyeret perorangan jangan langsung digeneralisir.
"Kasus ini bukan berarti mencerminkan semua pelajar. Jadi jangan langsung digeneralisir. Tapi konsekuensinya memang harus dibina," tuturnya.
Baca berita terkait:
DPRD DKI desak perbaikan kurikulum
(mhd)
