Anggota dewan diimbau mempunyai 'rumah aspirasi'
Minggu, 13 Oktober 2013 - 22:17 WIB
Anggota dewan diimbau mempunyai 'rumah aspirasi'
A
A
A
Sindonews.com - Wakil rakyat yang duduk di parlemen diimbau memiliki satu kantor perwakilan yang menjadi tempat untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Konsepnya bisa seperti rumah aspirasi atau semacamnya.
Dengan demikian komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen tidak akan terputus. Mengingat selama ini tidak banyak anggota dewan yang menerapkan pola ini padahal sudah dituangkan dalam aturan.
Director Center For Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah mengatakan, para caleg terpilih yang sudah duduk di DPR RI maupun DPRD harus memiliki kantor di daerah pemilihan (dapil)-nya.
"Semua wakil rakyat wajib punya kantor (rumah aspirasi) di daerah pemilihan (dapil). Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada caleg terpilih (anggota dewan)," kata Chusnul di UI, Depok, Minggu (13/10/2013).
Menurutnya, selama ini anggota dewan tidak memiliki rumah aspirasi di dapil untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Bila, gagasan membuat kantor untuk menampung aspirasi ini dilakukan di daerah, kenapa tidak, Depok menjadi daerah yang lebih dulu DPRD nya memiliki rumah aspirasi bagi anggota dewannya perdapil.
"Cukup satu kantor saja di dapilnya. Misalnya jika satu dapil ada tiga kecamatan, caleg terpilih cukup membuat satu kantor sebagai rumah aspirasi bagi warga," ucapnya.
Rumah aspirasi akan dikelola layaknya kantor yang memiliki pegawai kesekretariatan. Soal pembiayaan, dia berharap, agar caleg terpilih lebih kreatif untuk mensiasati anggaran, misalnya bisa dari reses dewan.
"Anggota dewan diminta untuk kreatif sehingga dapat menyiasati mengenai operasional. Ajak kader muda untuk mewujudkan gagasan rumah aspirasi ini, kritisi isu-isu Kota Depok yang menjadi kendala masyakat. Dan semua harus menjadi gerakan," ujar dia.
Dengan demikian komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen tidak akan terputus. Mengingat selama ini tidak banyak anggota dewan yang menerapkan pola ini padahal sudah dituangkan dalam aturan.
Director Center For Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah mengatakan, para caleg terpilih yang sudah duduk di DPR RI maupun DPRD harus memiliki kantor di daerah pemilihan (dapil)-nya.
"Semua wakil rakyat wajib punya kantor (rumah aspirasi) di daerah pemilihan (dapil). Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada caleg terpilih (anggota dewan)," kata Chusnul di UI, Depok, Minggu (13/10/2013).
Menurutnya, selama ini anggota dewan tidak memiliki rumah aspirasi di dapil untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Bila, gagasan membuat kantor untuk menampung aspirasi ini dilakukan di daerah, kenapa tidak, Depok menjadi daerah yang lebih dulu DPRD nya memiliki rumah aspirasi bagi anggota dewannya perdapil.
"Cukup satu kantor saja di dapilnya. Misalnya jika satu dapil ada tiga kecamatan, caleg terpilih cukup membuat satu kantor sebagai rumah aspirasi bagi warga," ucapnya.
Rumah aspirasi akan dikelola layaknya kantor yang memiliki pegawai kesekretariatan. Soal pembiayaan, dia berharap, agar caleg terpilih lebih kreatif untuk mensiasati anggaran, misalnya bisa dari reses dewan.
"Anggota dewan diminta untuk kreatif sehingga dapat menyiasati mengenai operasional. Ajak kader muda untuk mewujudkan gagasan rumah aspirasi ini, kritisi isu-isu Kota Depok yang menjadi kendala masyakat. Dan semua harus menjadi gerakan," ujar dia.
(mhd)
