Bangun lelang online, Jokowi sambangi BPK
Senin, 07 Oktober 2013 - 17:49 WIB
Bangun lelang online, Jokowi sambangi BPK
A
A
A
Sindonews.com - Untuk memudahkan proses lelang dengan sistem online, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, jalur lelang online tersebut akan berlangsung realtime.
Ketua BPK RI, Hadi Purnomo menjelaskan, kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin memaparkan mengenai sistem transaksi non tunai yang akan diperbaiki di Pemprov DKI.
"Pak Jokowi tadi memaparkan gambaran transaksi non tunai, juga memberi masukan ke kami mengenai sistem audit yang baru dilakukan di Pemda DKI," katanya di Gedung BPK, Senin (7/10/2013).
Ia menjelaskan, transaksi non tunai yang diusulkan itu lebih ditekankan pada peserta lelang tender di Pemprov DKI.
"Ini baru pertama kalinya BPK menerima usulan dari pemerintah provinsi. Usulan itu kita terima dengan cukup baik," paparnya.
Hadi menuturkan, dengan adanya usulan itu BPK nantinya akan mewajibkan peserta lelang memberikan surat pernyataan tidak memiliki utang di bank serta Dirjen Pajak dalam laporan keuangannya.
"Malah beliau menginginkan transaksi antara Pemprov DKI harus pakai rupiah bukan US dolar," bebernya.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan, pihaknya dengan BPK tengah membangun sebuah jalur online yang realtime dalam proses lelang pengadaan barang di DKI Jakarta.
"Menindaklanjuti transaksi non cash, kami akan perbaiki sistem-sistem di pemerintahan," jelasnya.
Ketua BPK RI, Hadi Purnomo menjelaskan, kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin memaparkan mengenai sistem transaksi non tunai yang akan diperbaiki di Pemprov DKI.
"Pak Jokowi tadi memaparkan gambaran transaksi non tunai, juga memberi masukan ke kami mengenai sistem audit yang baru dilakukan di Pemda DKI," katanya di Gedung BPK, Senin (7/10/2013).
Ia menjelaskan, transaksi non tunai yang diusulkan itu lebih ditekankan pada peserta lelang tender di Pemprov DKI.
"Ini baru pertama kalinya BPK menerima usulan dari pemerintah provinsi. Usulan itu kita terima dengan cukup baik," paparnya.
Hadi menuturkan, dengan adanya usulan itu BPK nantinya akan mewajibkan peserta lelang memberikan surat pernyataan tidak memiliki utang di bank serta Dirjen Pajak dalam laporan keuangannya.
"Malah beliau menginginkan transaksi antara Pemprov DKI harus pakai rupiah bukan US dolar," bebernya.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan, pihaknya dengan BPK tengah membangun sebuah jalur online yang realtime dalam proses lelang pengadaan barang di DKI Jakarta.
"Menindaklanjuti transaksi non cash, kami akan perbaiki sistem-sistem di pemerintahan," jelasnya.
(ysw)
