378 calon Praja IPDN ikuti tes kompetensi
Sabtu, 05 Oktober 2013 - 18:01 WIB
378 calon Praja IPDN ikuti tes kompetensi
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 378 calon praja Institur Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Selatan mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD).
Ratusan calon ini akan memerebutkan 119 kursi dari total 2.000 kuota yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari seluruh Indonesia. Mereka akan disebar ke tujuh kampus regional IPDN seperti Makassar, Manado, Bandung, dan Padang.
Kepala BKD Sulsel Mustari Soba mengatakan, sebelum sampai ke TKD, peserta telah menjalani serangkaian tes. Mulai dari tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, tes karakteristik pribadi, kesehatan, psikologi, integritas dan kejujuran, serta tes kesamaptaan.
"Tahun ini jumlah pendaftar mencapai 776. Tapi kuota kita tetap 119 orang sama dengan tahun kemarin. Peserta terbanyak tetap didominasi oleh Makassar dan Kabupaten Gowa," ungkap Mustari Soba kepada Koran SINDO, Sabtu (5/10/2013).
Untuk meghindari praktik perjokian, setiap kartu peserta ujian dilengkapi dengan foto. Soal dari pusat yang tiba kemarin, dijaga ketat keamanan.
Pengawasan ruangan dimaksimalkan dengan memanfaatkan tenaga guru SMA Negeri 1 tempat berlangsungnya ujian serta pegawai BKD di lingkup Pemprov Sulsel.
BKD juga sudah mengimbau jauh-jauh hari kepada masyarakat agar percaya kemampuan sendiri dan tidak terbujuk rayuan calo. Terutama yang mengatasnamakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan kepala BKD.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah melakukan pemantauan. Sehingga penerimaan akan berlangsung jujur dan adil.
Sementara itu, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan KPK Niken mengatakan, dia sudah ada di Makassar sejak hari rabu. Selain TKD, KPK akan mengawal sampai pemantauan terakhir yakni pemberian skor dan peringkat kelulusan ke masing-masing calon praja.
Hal ini kata dia, untuk menciptakan calon pemimpin yang sejak awal dikondisikan bersaing secara sehat. Pada semester satupun kelak, mereka akan memeroleh matakuliah pemberantasan korupsi.
"Pematerinya pun dari KPK nanti. Kita berharap dengan keterlibatan KPK sejak awal penyelesian hingga menjadi praja, kualitas IPDN jauh lebih baik,"katanya.
Ratusan calon ini akan memerebutkan 119 kursi dari total 2.000 kuota yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari seluruh Indonesia. Mereka akan disebar ke tujuh kampus regional IPDN seperti Makassar, Manado, Bandung, dan Padang.
Kepala BKD Sulsel Mustari Soba mengatakan, sebelum sampai ke TKD, peserta telah menjalani serangkaian tes. Mulai dari tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, tes karakteristik pribadi, kesehatan, psikologi, integritas dan kejujuran, serta tes kesamaptaan.
"Tahun ini jumlah pendaftar mencapai 776. Tapi kuota kita tetap 119 orang sama dengan tahun kemarin. Peserta terbanyak tetap didominasi oleh Makassar dan Kabupaten Gowa," ungkap Mustari Soba kepada Koran SINDO, Sabtu (5/10/2013).
Untuk meghindari praktik perjokian, setiap kartu peserta ujian dilengkapi dengan foto. Soal dari pusat yang tiba kemarin, dijaga ketat keamanan.
Pengawasan ruangan dimaksimalkan dengan memanfaatkan tenaga guru SMA Negeri 1 tempat berlangsungnya ujian serta pegawai BKD di lingkup Pemprov Sulsel.
BKD juga sudah mengimbau jauh-jauh hari kepada masyarakat agar percaya kemampuan sendiri dan tidak terbujuk rayuan calo. Terutama yang mengatasnamakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan kepala BKD.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah melakukan pemantauan. Sehingga penerimaan akan berlangsung jujur dan adil.
Sementara itu, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan KPK Niken mengatakan, dia sudah ada di Makassar sejak hari rabu. Selain TKD, KPK akan mengawal sampai pemantauan terakhir yakni pemberian skor dan peringkat kelulusan ke masing-masing calon praja.
Hal ini kata dia, untuk menciptakan calon pemimpin yang sejak awal dikondisikan bersaing secara sehat. Pada semester satupun kelak, mereka akan memeroleh matakuliah pemberantasan korupsi.
"Pematerinya pun dari KPK nanti. Kita berharap dengan keterlibatan KPK sejak awal penyelesian hingga menjadi praja, kualitas IPDN jauh lebih baik,"katanya.
(lns)
