Dewan minta potensi rusuh pilkades serentak dipantau
Rabu, 02 Oktober 2013 - 18:04 WIB
Dewan minta potensi rusuh pilkades serentak dipantau
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Kabupaten Blitar meminta eksekutif mewasdapai potensi kerusuhan yang bisa terjadi dalam pemilihan 156 kepala desa (kades) serentak pada 27 Oktober 2013 mendatang.
Kedekatan fisik dan emosional kandidat membuat potensi gesekan antar pendukung pilkades lebih besar dibanding pemilihan legislatif dan pemilihan gubernur (pilgub).
"Ini harus diwaspadai dan dipantau sejak dini oleh pemerintah daerah, "ujar Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Blitar Sukamdi kepada wartawan, Rabu (2/10/2013).
Antisipasi dengan pola pendekatan kepada setiap kandidat, hendaknya dilakukan secara terus menerus. Bahwa pilkades adalah pesta demokrasi.
Dimana menang dan kalah, sehingga lanjut Sukamdi harus ditegaskan sebagai sesuatu hal yang lumrah.
"Antisipasi tersebut harus terus dilakukan sebelum dan sesudah pemilihan. Selain itu juga harus ada kesepakatan siap menang dan siap kalah dari para kandidat," terangnya.
Dari pantauan SINDO, konflik kecil terkait dengan pemerintahan desa mulai bermunculan di sejumlah desa peserta pilkades serentak.
Mulai pelayanan desa yang tidak memuaskan, kerusakan lingkungan, hingga kabar penyelewengan keuangan desa menjadi isu yang naik ke permukaan.
"Jika hal-hal kecil tidak diwaspadai dan diantisipasi, kekhawatiran adanya konflik horizontal bisa benar-benar terjadi," pungkas Sukamdi.
Menanggapi hal itu, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar Suhendro Winarso berharap pelaksanaan pilkades serentak bisa berjalan aman dan lancar.
Sebagai wujud antisipasi, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan semua orang yang menjadi tokoh masyarakat desa setempat.
"Intinya kita semua diajak mensukseskan pilkades serentak sesuai ketentuan yang berlaku dan aman," ujarnya.
Kedekatan fisik dan emosional kandidat membuat potensi gesekan antar pendukung pilkades lebih besar dibanding pemilihan legislatif dan pemilihan gubernur (pilgub).
"Ini harus diwaspadai dan dipantau sejak dini oleh pemerintah daerah, "ujar Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Blitar Sukamdi kepada wartawan, Rabu (2/10/2013).
Antisipasi dengan pola pendekatan kepada setiap kandidat, hendaknya dilakukan secara terus menerus. Bahwa pilkades adalah pesta demokrasi.
Dimana menang dan kalah, sehingga lanjut Sukamdi harus ditegaskan sebagai sesuatu hal yang lumrah.
"Antisipasi tersebut harus terus dilakukan sebelum dan sesudah pemilihan. Selain itu juga harus ada kesepakatan siap menang dan siap kalah dari para kandidat," terangnya.
Dari pantauan SINDO, konflik kecil terkait dengan pemerintahan desa mulai bermunculan di sejumlah desa peserta pilkades serentak.
Mulai pelayanan desa yang tidak memuaskan, kerusakan lingkungan, hingga kabar penyelewengan keuangan desa menjadi isu yang naik ke permukaan.
"Jika hal-hal kecil tidak diwaspadai dan diantisipasi, kekhawatiran adanya konflik horizontal bisa benar-benar terjadi," pungkas Sukamdi.
Menanggapi hal itu, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar Suhendro Winarso berharap pelaksanaan pilkades serentak bisa berjalan aman dan lancar.
Sebagai wujud antisipasi, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan semua orang yang menjadi tokoh masyarakat desa setempat.
"Intinya kita semua diajak mensukseskan pilkades serentak sesuai ketentuan yang berlaku dan aman," ujarnya.
(lns)
