Program 6 calon Bupati Cirebon mengawang-ngawang
Jum'at, 27 September 2013 - 04:29 WIB
Program 6 calon Bupati Cirebon mengawang-ngawang
A
A
A
Sindonews.com - Rencana program keenam pasangan calon kepala daerah Kabupaten Cirebon yang dibeberkan dalam kegiatan Debat Calon Bupati-Wakil Bupati dinilai masih mengawang-awang.
Ahli pemerintahan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Dede Mariana tak menampik rata-rata rencana program yang dikemukakan para calon sebenarnya merupakan program pemerintahan yang telah ada.
Diantaranya pendidikan gratis, kesehatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, dan lainnya, sehingga dirinya tak melihat ada strategi lain yang membedakannya dengan program yang sudah ada.
“Para calon masih kurang menguasai basis data. Dalam waktu tiga menit untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan, sebenarnya mereka harus bisa menentukan critical pointnya,” ungkap dia, usai menjadi salah satu panelis dalam debat calon di Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, Kamis (26/9/2103).
Selain Dede, panelis lain yang dihadirkan yakni akademisi asal Universitas Pasundan Rully Indrawan, dan akademisi Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Sugiyanto.
Sayangnya, lanjut dia, para calon rata-rata kurang mampu mengelaborasi program-program yang ditawarkannya. Dia mencontohkan, program pendidikan gratis sebaiknya bukan menekankan pada penggratisannya, melainkan bagaimana pendidikan terjangkau semua lapisan masyarakat.
Begitu juga dengan program kesehatan gratis, yang jika dielaborasi dengan lembaga-lembaga di masyarakat seperti posyandu. Dia mengingatkan, pemerintah harus mampu menggerakkan energi di masyarakat. “Cirebon wilayah yang luas, maka harus pandai mengelolanya,” kata dia.
Dede pun mengkritisi belum mampunya kepala daerah merestrukturisasi pegawai. Hal ini terutama terkait masih tingginya belanja pegawai dibanding belanja publik. Sementara, program-program yang ditawarkan membutuhkan pendanaan tak sedikit.
Sementara itu, debat calon yang digelar KPU Kabupaten Cirebon bersama salah satu stasiun televisi lokal Cirebon itu, sempat memanas di pertengahan acara.
Pada segmen akhir di mana setiap calon mendapat giliran untuk bertanya kepada pasangan calon lain, pasangan nomor urut enam yakni Raden Sri Heviyana-Rakhmat justru tak mendapat giliran bertanya dan menjawab.
Situasi itu sontak membuat massa pendukungnya mengajukan keberatan dan mengundang keheranan semua yang hadir. KPU pun dituding telah bersikap berat sebelah. Parahnya, baik KPU sebagai empunya “hajat” maupun panwaslu terkesan kurang mampu meredam situasi.
Bahkan, akhirnya sejumlah calon bupati berupaya mengambil langkah insiatif untuk mengatasi situasi itu, sehingga akhirnya Heviyana-Rakhmat mendapat giliran bertanya kepada pasangan calon lain dan menjawab pertanyaan dari pasangan calon lain.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut sempat ditemukan pembagian atribut pasangan calon kepada audiens, diantaranya kipas hingga salah satu media cetak lokal yang diantaranya berisi iklan kegiatan salah satu pasangan calon.
Ketua Panwaslu Kabupaten Cirebon Nunu Sobari menjelaskan, segala jenis atribut kampanye sebenarnya tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan debat. Namun, dia mengaku sejumlah orang kerap mengakali agar atribut kampanye masuk. “Semua pasangan calon telah melanggar itu,” ujar dia.
Ketua KPU Iding Wahidin meyakinkan, debat tersebut digelar sebagai bahan pembelajaran politik bagi masyarakat. “Bukan untuk mencari pemenang,” tegasnya.
Ahli pemerintahan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Dede Mariana tak menampik rata-rata rencana program yang dikemukakan para calon sebenarnya merupakan program pemerintahan yang telah ada.
Diantaranya pendidikan gratis, kesehatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, dan lainnya, sehingga dirinya tak melihat ada strategi lain yang membedakannya dengan program yang sudah ada.
“Para calon masih kurang menguasai basis data. Dalam waktu tiga menit untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan, sebenarnya mereka harus bisa menentukan critical pointnya,” ungkap dia, usai menjadi salah satu panelis dalam debat calon di Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, Kamis (26/9/2103).
Selain Dede, panelis lain yang dihadirkan yakni akademisi asal Universitas Pasundan Rully Indrawan, dan akademisi Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Sugiyanto.
Sayangnya, lanjut dia, para calon rata-rata kurang mampu mengelaborasi program-program yang ditawarkannya. Dia mencontohkan, program pendidikan gratis sebaiknya bukan menekankan pada penggratisannya, melainkan bagaimana pendidikan terjangkau semua lapisan masyarakat.
Begitu juga dengan program kesehatan gratis, yang jika dielaborasi dengan lembaga-lembaga di masyarakat seperti posyandu. Dia mengingatkan, pemerintah harus mampu menggerakkan energi di masyarakat. “Cirebon wilayah yang luas, maka harus pandai mengelolanya,” kata dia.
Dede pun mengkritisi belum mampunya kepala daerah merestrukturisasi pegawai. Hal ini terutama terkait masih tingginya belanja pegawai dibanding belanja publik. Sementara, program-program yang ditawarkan membutuhkan pendanaan tak sedikit.
Sementara itu, debat calon yang digelar KPU Kabupaten Cirebon bersama salah satu stasiun televisi lokal Cirebon itu, sempat memanas di pertengahan acara.
Pada segmen akhir di mana setiap calon mendapat giliran untuk bertanya kepada pasangan calon lain, pasangan nomor urut enam yakni Raden Sri Heviyana-Rakhmat justru tak mendapat giliran bertanya dan menjawab.
Situasi itu sontak membuat massa pendukungnya mengajukan keberatan dan mengundang keheranan semua yang hadir. KPU pun dituding telah bersikap berat sebelah. Parahnya, baik KPU sebagai empunya “hajat” maupun panwaslu terkesan kurang mampu meredam situasi.
Bahkan, akhirnya sejumlah calon bupati berupaya mengambil langkah insiatif untuk mengatasi situasi itu, sehingga akhirnya Heviyana-Rakhmat mendapat giliran bertanya kepada pasangan calon lain dan menjawab pertanyaan dari pasangan calon lain.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut sempat ditemukan pembagian atribut pasangan calon kepada audiens, diantaranya kipas hingga salah satu media cetak lokal yang diantaranya berisi iklan kegiatan salah satu pasangan calon.
Ketua Panwaslu Kabupaten Cirebon Nunu Sobari menjelaskan, segala jenis atribut kampanye sebenarnya tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan debat. Namun, dia mengaku sejumlah orang kerap mengakali agar atribut kampanye masuk. “Semua pasangan calon telah melanggar itu,” ujar dia.
Ketua KPU Iding Wahidin meyakinkan, debat tersebut digelar sebagai bahan pembelajaran politik bagi masyarakat. “Bukan untuk mencari pemenang,” tegasnya.
(san)
