Didemo ribuan warga, ini kata Bupati Majalengka
Didemo ribuan warga, ini kata Bupati Majalengka
A
A
A
Sindonews.com - Bupati Majalengka, Sutrisno, angkat bicara saat ribuan massa aksi melakukan unjukrasa terkait dugaan korupsi dan ijazah palsunya.
Di depan ribuan massa, Sutrisno mengatakan jika dirinya sudah mempersilakan lembaga terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsinya. Untuk kasus dugaan korupsi Upah Pungut PBB, kata Sutrisno, bahwa Upah Pungut PBB tersebut legal karena didasari Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.04/2000 tentang bagi hasil PBB bagi pusat dan daerah.
Dijelaskan dia, aturan Upah Pungut PBB juga ditindaklanjuti oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 973/Kep.727. Depen/2008 tentang pembagian biaya pungut PBB untuk Provinsi dan kabupaten/kota.
Atas dasar itulah, menurut Bupati Sutrisno, Pemkab Majalengka membuat Keputusan Bupati nomor 219/2009 tentang pengalokasian Biaya pungut PBB untuk desa, kecamatan, untuk pembina dan pengelola terkait besaran nilainya. Dan untuk merealisasikannya, kemudian ditindaklanjuti dengan SK Bupati nomor 218/200c tentang pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi BP PBB.
“Persoalan hukum muncul karena tidak disampaikan oleh oknum, bukan pada programnya. Kemudian, oknum tersebut memenuhi kewajibannya dengan menyetor BP PBB dan SPJ keuangan ditanda-tangani serta tidak ada tuntutan dan semua pihak yang berhak sudah menerima. Atas dasar inilah Kejari menerbitkan SP3 dan kasus ini selesai," jelas Sutrisno, Kamis (29/9/2013).
“Tentang desa peradaban, saya sudah mengizinkan silakan diproses manakala ada pelanggaran hukum,” lanjut Sutrisno yang didampingi oleh Dandim 0617 Majalengka Letkol Inf Togu Parmonangan, dan Kapolres Majalengka, AKBP Bulang Bayu Samudra.
Terkait kasus yang melibatkan dirinya secara pribadi, Sutrisno menegaskan, pihaknya telah menunjuk pengacara untuk melakukan langkah hukum.
“Masalah tuduhan ijazah palsu, saya sudah menugaskan lawyer saya untuk melaporkan yang memitnah saya. Begitu juga tuduhan dalang pembunuhan terhadap seseorang. Diproses secara hukum agar ada kejelasan,” tegas dia.
Sutrisno mengaku, kasus-kasus yang dialamatkan kepada dirinya, baik kapasitasnya sebagai Bupati maupun Pribadi, dapat merusak perjalanan politiknya. Oleh karena itu, jelas dia, dirinya memutuskan untuk menempuh proses hukum untuk menanggapi kasus tersebut.
“Kalau dibiarkan saja, hak politik saya dibrangus. oleh karena itu saya punya hak untuk membersihakn apa yang berekembang, agar perjalanan politik saya ke depan tidak terganggu,” tegas dia.
Baca juga: Bupatinya diduga korupsi, ribuan warga Majalengka demo
Di depan ribuan massa, Sutrisno mengatakan jika dirinya sudah mempersilakan lembaga terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsinya. Untuk kasus dugaan korupsi Upah Pungut PBB, kata Sutrisno, bahwa Upah Pungut PBB tersebut legal karena didasari Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.04/2000 tentang bagi hasil PBB bagi pusat dan daerah.
Dijelaskan dia, aturan Upah Pungut PBB juga ditindaklanjuti oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 973/Kep.727. Depen/2008 tentang pembagian biaya pungut PBB untuk Provinsi dan kabupaten/kota.
Atas dasar itulah, menurut Bupati Sutrisno, Pemkab Majalengka membuat Keputusan Bupati nomor 219/2009 tentang pengalokasian Biaya pungut PBB untuk desa, kecamatan, untuk pembina dan pengelola terkait besaran nilainya. Dan untuk merealisasikannya, kemudian ditindaklanjuti dengan SK Bupati nomor 218/200c tentang pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi BP PBB.
“Persoalan hukum muncul karena tidak disampaikan oleh oknum, bukan pada programnya. Kemudian, oknum tersebut memenuhi kewajibannya dengan menyetor BP PBB dan SPJ keuangan ditanda-tangani serta tidak ada tuntutan dan semua pihak yang berhak sudah menerima. Atas dasar inilah Kejari menerbitkan SP3 dan kasus ini selesai," jelas Sutrisno, Kamis (29/9/2013).
“Tentang desa peradaban, saya sudah mengizinkan silakan diproses manakala ada pelanggaran hukum,” lanjut Sutrisno yang didampingi oleh Dandim 0617 Majalengka Letkol Inf Togu Parmonangan, dan Kapolres Majalengka, AKBP Bulang Bayu Samudra.
Terkait kasus yang melibatkan dirinya secara pribadi, Sutrisno menegaskan, pihaknya telah menunjuk pengacara untuk melakukan langkah hukum.
“Masalah tuduhan ijazah palsu, saya sudah menugaskan lawyer saya untuk melaporkan yang memitnah saya. Begitu juga tuduhan dalang pembunuhan terhadap seseorang. Diproses secara hukum agar ada kejelasan,” tegas dia.
Sutrisno mengaku, kasus-kasus yang dialamatkan kepada dirinya, baik kapasitasnya sebagai Bupati maupun Pribadi, dapat merusak perjalanan politiknya. Oleh karena itu, jelas dia, dirinya memutuskan untuk menempuh proses hukum untuk menanggapi kasus tersebut.
“Kalau dibiarkan saja, hak politik saya dibrangus. oleh karena itu saya punya hak untuk membersihakn apa yang berekembang, agar perjalanan politik saya ke depan tidak terganggu,” tegas dia.
Baca juga: Bupatinya diduga korupsi, ribuan warga Majalengka demo
(rsa)
Explore More