Gubernur Sulsel didesak evaluasi kadis pendidikan
Senin, 23 September 2013 - 17:33 WIB
Gubernur Sulsel didesak evaluasi kadis pendidikan
A
A
A
Sindonews.com - Indeks kompetensi siswa di Sulawesi Selatan (Sulsel) berada di posisi empat terbawah di Indonesia. DPRD Sulsel mendesak Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Abdullah Djabbar.
“Ini tanggung jawab kepala dinas dan jajarannya. Karena itu, kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Kita cari akar masalahnya untuk mengetahui jalan keluarnya,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel Jafar Sodding, kepada wartawan, Senin (23/9/2013).
Ditambahkan dia, data kementerian pendidikan itu tidak boleh diterima secara apriori. Dia berharap, hasil ini bisa dijadikan cerminan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan pendidikan, termasuk penerapan pendidikan gratis di Sulsel.
Sebelumnya, Kemendikbud melansir indeks kompetensi tingkat provinsi se-Indonesia yang menyatakan, Sulsel terpuruk di urutan keempat terbawah dari 33 provinsi di Indonesia dengan nilai 49,59.
Dengan nilai tersebut, Sulsel hanya menggungguli Provinsi Gorontalo (48,82), Sulteng (47,85), dan Maluku Utara (46,28) yang berada di posisi terakhir. Sedangkan Provinsi Papua, Bengkulu dan NTT, berhasil berada di atas Sulsel dengan nilai masing-masing 51,53, 51,02, dan 49,60.
Tidak hanya itu, nilai indeks kompetensi Sulsel ini juga ternyata berada di bawah indeks rata-rata 33 provinsi yakni 56,71 dan juga indeks nasional 60,58. Dari data tersebut, Kemendiknas menyimpulkan Sulsel sebagai daerah dengan hasil UN terendah.
"Jika hal ini terjadi, maka saya kira Sulsel tidak layak disebut sebagai pusat pendidikan di kawasan timur Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo membantah data tersebut. Menurutnya, peringkat indeks kompetensi yang dilansir Badan Penjaminan Mutu Kemendikbud tersebut salah.
Apalagi Sulsel di tahun lalu masuk dalam peringkat lima besar. Maka sangat mengherankan jika saat ini sulsel terpuruk sangat jauh hingga keperingkat 20 terbawah.
"Saya yakin salah. Data itu perlu dikoreksi. Bukan berarti membela diri. Tapi pendidikan gratis Sulsel adalah nomor satu di Indonesia. Alokasi anggaran untuk pendidikan gratis yang diberikan langsung mencapai ratusan miliar. Mungkin kita mesti duduk bersama untuk mengkaji lebih dalam data itu," katanya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, indikator UN tidak bisa dijadikan ukuran. Jumlah penduduk di Sulsel tidak boleh dibandingkan dengan di Nusa Tenggara Timur misalnya. "Di sini penduduknya hampir 10 juta, di sana kurang dua juta, jadi tidak bisa disamakan," pungkasnya
“Ini tanggung jawab kepala dinas dan jajarannya. Karena itu, kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Kita cari akar masalahnya untuk mengetahui jalan keluarnya,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel Jafar Sodding, kepada wartawan, Senin (23/9/2013).
Ditambahkan dia, data kementerian pendidikan itu tidak boleh diterima secara apriori. Dia berharap, hasil ini bisa dijadikan cerminan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan pendidikan, termasuk penerapan pendidikan gratis di Sulsel.
Sebelumnya, Kemendikbud melansir indeks kompetensi tingkat provinsi se-Indonesia yang menyatakan, Sulsel terpuruk di urutan keempat terbawah dari 33 provinsi di Indonesia dengan nilai 49,59.
Dengan nilai tersebut, Sulsel hanya menggungguli Provinsi Gorontalo (48,82), Sulteng (47,85), dan Maluku Utara (46,28) yang berada di posisi terakhir. Sedangkan Provinsi Papua, Bengkulu dan NTT, berhasil berada di atas Sulsel dengan nilai masing-masing 51,53, 51,02, dan 49,60.
Tidak hanya itu, nilai indeks kompetensi Sulsel ini juga ternyata berada di bawah indeks rata-rata 33 provinsi yakni 56,71 dan juga indeks nasional 60,58. Dari data tersebut, Kemendiknas menyimpulkan Sulsel sebagai daerah dengan hasil UN terendah.
"Jika hal ini terjadi, maka saya kira Sulsel tidak layak disebut sebagai pusat pendidikan di kawasan timur Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo membantah data tersebut. Menurutnya, peringkat indeks kompetensi yang dilansir Badan Penjaminan Mutu Kemendikbud tersebut salah.
Apalagi Sulsel di tahun lalu masuk dalam peringkat lima besar. Maka sangat mengherankan jika saat ini sulsel terpuruk sangat jauh hingga keperingkat 20 terbawah.
"Saya yakin salah. Data itu perlu dikoreksi. Bukan berarti membela diri. Tapi pendidikan gratis Sulsel adalah nomor satu di Indonesia. Alokasi anggaran untuk pendidikan gratis yang diberikan langsung mencapai ratusan miliar. Mungkin kita mesti duduk bersama untuk mengkaji lebih dalam data itu," katanya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, indikator UN tidak bisa dijadikan ukuran. Jumlah penduduk di Sulsel tidak boleh dibandingkan dengan di Nusa Tenggara Timur misalnya. "Di sini penduduknya hampir 10 juta, di sana kurang dua juta, jadi tidak bisa disamakan," pungkasnya
(san)
