Marzuki: Kemacetan tanggung jawab Pemda
Sabtu, 21 September 2013 - 15:28 WIB
Marzuki: Kemacetan tanggung jawab Pemda
A
A
A
Sindonews.com - Kemacetan yang melanda Ibu Kota DKI Jakarta sudah semakin memprihatinkan. Bahkan hingga kini program untuk mengantisipasi kemacetan terus dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar kemacetan bisa dihilangkan dari muka Jakarta.
Kendati demikian, munculnya mobil murah dari pemerintah pusat dinilai hanya akan menambah kemacetan di Jakarta. Tetapi, pandangan berbeda datang dari DPR RI.
"Persoalan kemacetan jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Bangun industri itu penting loh," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie usai diskusi Pelemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).
Menurut Marzuki, masalah kemacetan di Jakarta merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda). Dia menambahkan, yang harus dilakukan Pemda adalah menyiapkan jalan transportasi umum dengan baik.
"(Kemacetan) itu kewajiban dari pada pemerintah daerah, jangan dikaitkan dengan industrialisasi, ini ngawur kita," pungkasnya.
Dia juga menegaskan, kebutuhan mobil murah ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Karena, pada tahun 2015 nanti akan ada pasar tunggal ASEAN. "Kalau kita tidak siap, kita juga akan terima mobil murah dari negara lain. Mau tidak mau, suka enggak suka loh," tukasnya.
Sekedar diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan orang yang pertama menolak kemunculan mobil murah. Menurut dia, hal itu akan menambah kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Bahkan untuk mengantisipasi itu, Jokowi akan menaikkan tarif parkir.
"Kita nanti mungkin akan menaikan pajak parkir yang tinggi, tapi ini masih terus digodok," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa 17 September 2013.
Kendati demikian, munculnya mobil murah dari pemerintah pusat dinilai hanya akan menambah kemacetan di Jakarta. Tetapi, pandangan berbeda datang dari DPR RI.
"Persoalan kemacetan jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Bangun industri itu penting loh," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie usai diskusi Pelemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).
Menurut Marzuki, masalah kemacetan di Jakarta merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda). Dia menambahkan, yang harus dilakukan Pemda adalah menyiapkan jalan transportasi umum dengan baik.
"(Kemacetan) itu kewajiban dari pada pemerintah daerah, jangan dikaitkan dengan industrialisasi, ini ngawur kita," pungkasnya.
Dia juga menegaskan, kebutuhan mobil murah ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Karena, pada tahun 2015 nanti akan ada pasar tunggal ASEAN. "Kalau kita tidak siap, kita juga akan terima mobil murah dari negara lain. Mau tidak mau, suka enggak suka loh," tukasnya.
Sekedar diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan orang yang pertama menolak kemunculan mobil murah. Menurut dia, hal itu akan menambah kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Bahkan untuk mengantisipasi itu, Jokowi akan menaikkan tarif parkir.
"Kita nanti mungkin akan menaikan pajak parkir yang tinggi, tapi ini masih terus digodok," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa 17 September 2013.
(mhd)
