Ada kekurangan, DPRD evaluasi pengelolaan Lokasari
Kamis, 19 September 2013 - 03:00 WIB
Ada kekurangan, DPRD evaluasi pengelolaan Lokasari
A
A
A
Sindonews.com - Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari memiliki potensi untuk memberikan kontribusi ke penerimaan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov DKI Jakarta.
Namun selama ini, menurut Wakil Ketua Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta Santoso, pihak swasta mendominasi dalam pengelolaan THR Lokasari. Untuk itu Selasa 17 September 2013, anggota komisi B melakukan sidak di Lokasari untuk mengevaluasi kerja sama yang saat ini dijalankan.
"Potensinya cukup besar untuk penerimaan daerah justru terhambat akibat perjanjian kontrak antara Badan Pengelola (BP) THR Lokasari dengan swasta," kata Santoso di Gedung DPRD, Rabu (18/9/2013).
Ia mengatakan, kontrak kerja sama Pemprov DKI dengan pengembang selesai pada tahun 2007. Tetapi, diperpanjang selama 20 tahun.
Dalam perpanjangan kontrak tersebut, Santoso menilai, dapat menimbulkan potensi berkurangnya PAD.
"Banyak potensi lahan yang bisa dikelola secara profesional oleh BP Lokasari. Namun hal itu tidak dilakukan. Harusnya bisa lima kali lipat kontribusinya ke pendapatan daerah, ya Rp500 juta per tahun lah. Artinya ada hal yang merugikan dalam perjanjian kontrak," terangnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi B akan membahas pembentukan panitia khusus (pansus). Pansus tersebut dibuat untuk melakukan penelusuran oknum oknum yang mengendalikan aset DKI di Lokasari.
Namun selama ini, menurut Wakil Ketua Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta Santoso, pihak swasta mendominasi dalam pengelolaan THR Lokasari. Untuk itu Selasa 17 September 2013, anggota komisi B melakukan sidak di Lokasari untuk mengevaluasi kerja sama yang saat ini dijalankan.
"Potensinya cukup besar untuk penerimaan daerah justru terhambat akibat perjanjian kontrak antara Badan Pengelola (BP) THR Lokasari dengan swasta," kata Santoso di Gedung DPRD, Rabu (18/9/2013).
Ia mengatakan, kontrak kerja sama Pemprov DKI dengan pengembang selesai pada tahun 2007. Tetapi, diperpanjang selama 20 tahun.
Dalam perpanjangan kontrak tersebut, Santoso menilai, dapat menimbulkan potensi berkurangnya PAD.
"Banyak potensi lahan yang bisa dikelola secara profesional oleh BP Lokasari. Namun hal itu tidak dilakukan. Harusnya bisa lima kali lipat kontribusinya ke pendapatan daerah, ya Rp500 juta per tahun lah. Artinya ada hal yang merugikan dalam perjanjian kontrak," terangnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi B akan membahas pembentukan panitia khusus (pansus). Pansus tersebut dibuat untuk melakukan penelusuran oknum oknum yang mengendalikan aset DKI di Lokasari.
(mhd)
