Jokowi setop izin pembangunan mal di Jakarta
Senin, 16 September 2013 - 18:39 WIB
Jokowi setop izin pembangunan mal di Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Mal untuk masyarakat Jakarta menegah ke atas sudah terlalu banyak. Maka itu, Gubernur DKI Jakarta tidak akan memberi izin pembangunan untuk mal kelas ekonomi ke atas.
Menurutnya, mal yang ada di Ibu Kota saat ini sebanyak 170 unit. Jumlah tersebut dianggap sudah banyak, bahkan bisa dibilang terbanyak di dunia.
Atas dasar itu, izin pengembangan mal tidak akan dikeluarkan lagi karena jumlahnya telah membludak.
"Saya sudah setop izin pengembangan mal dan enggak akan tanda tangani itu lagi," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/9/2013).
Ia menjelaskan, hingga kini terhitung ada 14 mal yang disodorkan pengembang ke meja kerjanya dan menunggu direalisasikan.
"Ada 14 mal yang belum direalisasi. Memang idealnya tidak sampai segitu.
Jumlahnya sekira 170-an mal, dan itu terbanyak di dunia," tukasnya.
Jokowi menambahkan, jika masih adanya proyek pembangunan di Jakarta itu bukanlah atas izinnya, melainkan izin yang sudah terlanjur diberikan pemimpin DKI sebelumnya. "Kalau pun ada, itu bukan atas izin saya, tapi pemerintahan sebelumnya," cetusnya.
Menurutnya, mal yang ada di Ibu Kota saat ini sebanyak 170 unit. Jumlah tersebut dianggap sudah banyak, bahkan bisa dibilang terbanyak di dunia.
Atas dasar itu, izin pengembangan mal tidak akan dikeluarkan lagi karena jumlahnya telah membludak.
"Saya sudah setop izin pengembangan mal dan enggak akan tanda tangani itu lagi," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/9/2013).
Ia menjelaskan, hingga kini terhitung ada 14 mal yang disodorkan pengembang ke meja kerjanya dan menunggu direalisasikan.
"Ada 14 mal yang belum direalisasi. Memang idealnya tidak sampai segitu.
Jumlahnya sekira 170-an mal, dan itu terbanyak di dunia," tukasnya.
Jokowi menambahkan, jika masih adanya proyek pembangunan di Jakarta itu bukanlah atas izinnya, melainkan izin yang sudah terlanjur diberikan pemimpin DKI sebelumnya. "Kalau pun ada, itu bukan atas izin saya, tapi pemerintahan sebelumnya," cetusnya.
(mhd)
