Kejaksaan SP3 kasus korupsi 4 mantan anggota DPRD Kudus
Senin, 16 September 2013 - 17:16 WIB
Kejaksaan SP3 kasus korupsi 4 mantan anggota DPRD Kudus
A
A
A
Sindonews.com - Jajaran kejaksaan akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan korupsi dana purna bhakti APBD Kudus 2002 – 2004 senilai Rp18,6 miliar yang membelit empat mantan anggota DPRD Kudus periode 1999 – 2004.
Meski begitu, nasib 16 mantan anggota Dewan periode sama yang juga terbelit kasus dana purna bhakti itu hingga kini masih belum jelas alias terkatung-katung.
Empat mantan anggota Dewan yang penyidikan kasusnya dihentikan seiring terbitnya SP3 itu adalah Hamdan Suyuti, Wiyono, Jayusman Arif, dan Moh Dwi Santiko. Aktivitas yang digeluti empat mantan wakil rakyat ini beragam. Ada yang “pensiun” dari dunia politik, namun ada juga yang masih aktif sebagai anggota Dewan seperti yang saat ini masih dijalani Jayusman Arif. Yang bersangkutan saat ini bahkan tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng dari Partai PAN.
Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Paidi, mengatakan keempat nama yang sudah mendapat SP3 tersebut adalah mantan anggota panitia anggaran DPRD Kudus periode 1999-2004. Menurut Paidi, ada sejumlah alasan terkait keputusan SP3 kasus dugaan korupsi empat mantan anggota Dewan ini.
Yakni mulai alasan usia, kondisi kesehatan hingga adanya i’tikad baik keempatnya untuk mengembalikan uang kerugian negara. Berdasar catatan kejaksaan, Jayusman Arif Rp378,65 juta, Wiyono Rp360,18 juta, Moh Dwi Santiko Rp358,96 juta dan terakhir Hamdan Suyuti sebesar Rp359,94 juta.
“Jadi penyidikan perkara empat nama tersebut sekarang sudah resmi dihentikan,” kata Paidi, di Kudus, Senin (16/9/2013).
Kasus dana purna bhakti ini menyeret puluhan nama mantan anggota DPRD Kudus periode 1999 – 2004. Karena banyaknya tersangka, penyidikan kasus ini pun dipisah menjadi jilid I dan II. Kasus nama-nama yang masuk dalam kasus jilid I yang mayoritas berasal dari unsur pimpinan Dewan (Pimwan) hingga panitia anggaran bahkan sudah bergulir di meja pengadilan negeri (PN) Kudus.
Sejumlah nama tersebut seperti Ketua DPRD Kudus periode 1999 – 2004, Heris Paryono yang dijatuhi vonis enam tahun penjara; Ali Muntohar (almarhum), Chusni Mubaraq, dan Abdullah Zaini yang masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara; Edy Yusuf dan Djamilun (almarhum) yang masing-masing divonis empat tahun.
Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia saat kasusnya disidangkan di pengadilan, seperti yang dialami Abdul Hanan. Sedang anggota Dewan dari Fraksi TNI yakni Kolonel Murjinem dikembalikan ke kesatuannya.
Setelah kasus jilid I masuk ke meja hijau pengadilan, aparat kejaksaan pun meneruskan penyidikan terhadap mantan anggota Dewan 1999 – 2004 lainnya dari unsur Panitia Musyawarah (Panmus) dan anggota dari berbagai komisi yang masuk kategori jilid II.
Hanya sayangnya, proses penyidikan yang sudah dimulai sejak tahun 2007 tersebut, seakan berjalan di tempat. Pihak kejaksaan menunggu keputusan hukum yang tetap dan mengikat (inkrah) seiring adanya sejumlah mantan anggota Dewan 1999 – 2004 yang mengajukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) terkait kasus yang membelitnya.
Dan ternyata setelah memakan waktu bertahun-tahun, akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya kasasi yang diajukan Edy Yusuf dan Abdullah Zaini. Tak hanya itu, MA juga mengabulkan upaya PK yang diajukan Chusni Mubaraq dan Heris Paryono. Heris sendiri baru bebas April 2013 lalu setelah sekitar enam tahun lamanya menghuni Rutan Kudus.
Paidi menambahkan terkait kasus 16 mantan anggota Dewan periode 1999 – 2004 yang masuk kategori jilid II pihaknya belum mendapat petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Apakah penyidikan kasus mereka juga turut dihentikan atau diteruskan, menurut Paidi adalah wewenang pimpinannya.
"Kita masih menunggu petunjuk dari Kejati. Kalau sudah ada nanti kita buka," janji Paidi.
Meski begitu, nasib 16 mantan anggota Dewan periode sama yang juga terbelit kasus dana purna bhakti itu hingga kini masih belum jelas alias terkatung-katung.
Empat mantan anggota Dewan yang penyidikan kasusnya dihentikan seiring terbitnya SP3 itu adalah Hamdan Suyuti, Wiyono, Jayusman Arif, dan Moh Dwi Santiko. Aktivitas yang digeluti empat mantan wakil rakyat ini beragam. Ada yang “pensiun” dari dunia politik, namun ada juga yang masih aktif sebagai anggota Dewan seperti yang saat ini masih dijalani Jayusman Arif. Yang bersangkutan saat ini bahkan tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng dari Partai PAN.
Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Paidi, mengatakan keempat nama yang sudah mendapat SP3 tersebut adalah mantan anggota panitia anggaran DPRD Kudus periode 1999-2004. Menurut Paidi, ada sejumlah alasan terkait keputusan SP3 kasus dugaan korupsi empat mantan anggota Dewan ini.
Yakni mulai alasan usia, kondisi kesehatan hingga adanya i’tikad baik keempatnya untuk mengembalikan uang kerugian negara. Berdasar catatan kejaksaan, Jayusman Arif Rp378,65 juta, Wiyono Rp360,18 juta, Moh Dwi Santiko Rp358,96 juta dan terakhir Hamdan Suyuti sebesar Rp359,94 juta.
“Jadi penyidikan perkara empat nama tersebut sekarang sudah resmi dihentikan,” kata Paidi, di Kudus, Senin (16/9/2013).
Kasus dana purna bhakti ini menyeret puluhan nama mantan anggota DPRD Kudus periode 1999 – 2004. Karena banyaknya tersangka, penyidikan kasus ini pun dipisah menjadi jilid I dan II. Kasus nama-nama yang masuk dalam kasus jilid I yang mayoritas berasal dari unsur pimpinan Dewan (Pimwan) hingga panitia anggaran bahkan sudah bergulir di meja pengadilan negeri (PN) Kudus.
Sejumlah nama tersebut seperti Ketua DPRD Kudus periode 1999 – 2004, Heris Paryono yang dijatuhi vonis enam tahun penjara; Ali Muntohar (almarhum), Chusni Mubaraq, dan Abdullah Zaini yang masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara; Edy Yusuf dan Djamilun (almarhum) yang masing-masing divonis empat tahun.
Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia saat kasusnya disidangkan di pengadilan, seperti yang dialami Abdul Hanan. Sedang anggota Dewan dari Fraksi TNI yakni Kolonel Murjinem dikembalikan ke kesatuannya.
Setelah kasus jilid I masuk ke meja hijau pengadilan, aparat kejaksaan pun meneruskan penyidikan terhadap mantan anggota Dewan 1999 – 2004 lainnya dari unsur Panitia Musyawarah (Panmus) dan anggota dari berbagai komisi yang masuk kategori jilid II.
Hanya sayangnya, proses penyidikan yang sudah dimulai sejak tahun 2007 tersebut, seakan berjalan di tempat. Pihak kejaksaan menunggu keputusan hukum yang tetap dan mengikat (inkrah) seiring adanya sejumlah mantan anggota Dewan 1999 – 2004 yang mengajukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) terkait kasus yang membelitnya.
Dan ternyata setelah memakan waktu bertahun-tahun, akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya kasasi yang diajukan Edy Yusuf dan Abdullah Zaini. Tak hanya itu, MA juga mengabulkan upaya PK yang diajukan Chusni Mubaraq dan Heris Paryono. Heris sendiri baru bebas April 2013 lalu setelah sekitar enam tahun lamanya menghuni Rutan Kudus.
Paidi menambahkan terkait kasus 16 mantan anggota Dewan periode 1999 – 2004 yang masuk kategori jilid II pihaknya belum mendapat petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Apakah penyidikan kasus mereka juga turut dihentikan atau diteruskan, menurut Paidi adalah wewenang pimpinannya.
"Kita masih menunggu petunjuk dari Kejati. Kalau sudah ada nanti kita buka," janji Paidi.
(rsa)
