Dinkes Aceh akan evaluasi kuesioner 'porno'
Jum'at, 06 September 2013 - 15:41 WIB
Dinkes Aceh akan evaluasi kuesioner 'porno'
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap isi kuesioner yang menanyakan ukuran alat kelamin siswa sebagai syarat masuk ke jenjang sselanjutnya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Taqwallah, dalam siaran persanya, Jumat (6/9/2013). Menurutnya, kuesioner penjaringan data kesehatan siswa didik yang belakangan ini mendapat protes dari orangtua murid merupakan program rutin Dinas Kesehatan bagi siswa baru di tingkat SLTP dan SLTA sejak tahun 2007 lalu.
Program ini berlaku di seluruh Indonesia untuk pemetaan kesehatan peserta didik, seperti anemia, gangguan mental, ataupun aktivitas fisik siswa.
Meski demikian, Taqwallah, membantah jika di dalam kuisioner itu terdapat pertanyaan soal ukuran kelamin. Dia pun membantah bahwa isian itu bukan penelitian, melainkan penjaringan demi mengetahui derajat kesehatan peserta didik.
Seperti yang diberitakan, siswa SMP di Kota Sabang dikabarkan harus menyebutkan ukuran kelamin dalam kuisioner tersebut. Hal ini merebak setelah para orangtua murid angkat bicara dan melontarkan protes melalui jejaring sosial.
Kasus tersebut telah disikapi oleh DPRK, Dinkes dan Dinas Pendidikan Kota Sabang. Mereka telah menggelar pertemuan dengan wali murid untuk mengklarifikasi permasalahan.
Taqwallah menguraikan, pada Selasa (3/9/2013) lalu, petugas Puskesmas Cot Bau, Sabang, memberikan kuisioner penjaringan informasi kesehatan siswa kepada guru penanggung jawab Usaha Kesehatan Sekolah (USK) SMP 1 Sabang.
Namun, karena guru tersebut sedang mengajar, kuisioner itu dititipkan kepada guru kesiswaan. Bahan itu lalu dibagikan dan dibawa pulang oleh siswa untuk diisi dan dikumpulkan keesokan harinya.
Menurut Taqwallah, pada bagian itulah kesalahan terjadi. Seharusnya kuisioner tidak dibagi dan tidak boleh dibawa pulang karena bersifat rahasia. Sebab, gurulah yang akan mengisi formulir itu berdasarkan hasil wawancara dengan siswa.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Taqwallah, dalam siaran persanya, Jumat (6/9/2013). Menurutnya, kuesioner penjaringan data kesehatan siswa didik yang belakangan ini mendapat protes dari orangtua murid merupakan program rutin Dinas Kesehatan bagi siswa baru di tingkat SLTP dan SLTA sejak tahun 2007 lalu.
Program ini berlaku di seluruh Indonesia untuk pemetaan kesehatan peserta didik, seperti anemia, gangguan mental, ataupun aktivitas fisik siswa.
Meski demikian, Taqwallah, membantah jika di dalam kuisioner itu terdapat pertanyaan soal ukuran kelamin. Dia pun membantah bahwa isian itu bukan penelitian, melainkan penjaringan demi mengetahui derajat kesehatan peserta didik.
Seperti yang diberitakan, siswa SMP di Kota Sabang dikabarkan harus menyebutkan ukuran kelamin dalam kuisioner tersebut. Hal ini merebak setelah para orangtua murid angkat bicara dan melontarkan protes melalui jejaring sosial.
Kasus tersebut telah disikapi oleh DPRK, Dinkes dan Dinas Pendidikan Kota Sabang. Mereka telah menggelar pertemuan dengan wali murid untuk mengklarifikasi permasalahan.
Taqwallah menguraikan, pada Selasa (3/9/2013) lalu, petugas Puskesmas Cot Bau, Sabang, memberikan kuisioner penjaringan informasi kesehatan siswa kepada guru penanggung jawab Usaha Kesehatan Sekolah (USK) SMP 1 Sabang.
Namun, karena guru tersebut sedang mengajar, kuisioner itu dititipkan kepada guru kesiswaan. Bahan itu lalu dibagikan dan dibawa pulang oleh siswa untuk diisi dan dikumpulkan keesokan harinya.
Menurut Taqwallah, pada bagian itulah kesalahan terjadi. Seharusnya kuisioner tidak dibagi dan tidak boleh dibawa pulang karena bersifat rahasia. Sebab, gurulah yang akan mengisi formulir itu berdasarkan hasil wawancara dengan siswa.
(rsa)
