Angka golput di Kabupaten Jombang capai setengah juta
Selasa, 03 September 2013 - 21:32 WIB
Angka golput di Kabupaten Jombang capai setengah juta
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang, menggelar penghitungan manual hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pada 29 Agustus 2013. Penghitungan itu, dilakukan usai penghitungan di tingkat desa dan kecamatan selesai dilakukan.
Dalam penghitungan manual ini, pasangan Khofifah Indarparawansah-Herman Sumawireja, harus mengakui keunggulan incumben Soekarwo-Saefulloh Yusuf yang menang telak atas dirinya.
Ironisnya, angka golput di Kabupaten Jombang, ternyata sangat tinggi mencapai hampir setengah juta orang atau justru menjadi jawara mengalahkan empat pasangan cagub-cawagub.
Penghitungan secara manual ini dihadiri para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan saksi dari masing-masing pasangan cagub-cawagub.
Ketua KPUD Jombang Mahwal Huda mengungkapkan, pasangan incumben Karsa berhasil meraih 25.0234 suara atau 45,55 persen. Kemudian, pasangan nomor urut dua Eggy-Sihat 11.662 suara atau 2,12 persen.
Pasangan nomor urut tiga Bambang-Said memperoleh 52.137 suara atau 9,52 persen. Terakhir, pasangan nomor urut empat Khofifah-Herman memperoleh 235.203 suara atau 42,81 persen.
Dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.001.953 orang, jumlah warga yang tidak hadir alias golput dalam pemilihan sebanyak 429.400 orang.
"Dengan demikian, pemenang dalam Pilgub Jatim di Jombang berdasarkan hasil penghitungan manual KPUD sebenarnya bukanlah pasangan incumben atau Karsa, tetapi golput," ujar Mahwal, kepada wartawan, Selasa (3/9/2013).
Kendati begitu, pihaknya tidak mau disalahkan. Dia membahkan tingginya angka golput, karena pihaknya yang tidak maksimal dalam bekerja dan memberikan informasi yang benar kepada warga. Sebaliknya, dia mengaku sudah bekerja maksimal agar tingkat partisipasi warga tinggi.
Lebih lanjut, dia berdalih, faktor kedekatan menjadi pemicu tingkat partisipasi warga yang rendah. Dia membandingkan pada pemilihan bupati dan kepala desa, warga lebih terlihat antusias memilih.
Hal itu, dikarenakan hubungan yang sangat dekat antara warga dengan orang yang mencalonkan diri. Namun dalam Pilgub Jatim, warga tidak memiliki kedekatan terhadap seluruh pasangan calon. Sehingga, mereka enggan berpartisipasi dalam kegiatan itu.
Sebelumnya, Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (Link) Aan Anshori mendesak DPRD Jombang membentuk tim khusus untuk mengaudit kinerja KPUD yang dinilai tidak maksimal dalam menyelenggarakan pilkada yang sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
Namun saat ditanya mengenai hal ini, Mahwal Huda enggan memberi tanggapan.
Dalam penghitungan manual ini, pasangan Khofifah Indarparawansah-Herman Sumawireja, harus mengakui keunggulan incumben Soekarwo-Saefulloh Yusuf yang menang telak atas dirinya.
Ironisnya, angka golput di Kabupaten Jombang, ternyata sangat tinggi mencapai hampir setengah juta orang atau justru menjadi jawara mengalahkan empat pasangan cagub-cawagub.
Penghitungan secara manual ini dihadiri para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan saksi dari masing-masing pasangan cagub-cawagub.
Ketua KPUD Jombang Mahwal Huda mengungkapkan, pasangan incumben Karsa berhasil meraih 25.0234 suara atau 45,55 persen. Kemudian, pasangan nomor urut dua Eggy-Sihat 11.662 suara atau 2,12 persen.
Pasangan nomor urut tiga Bambang-Said memperoleh 52.137 suara atau 9,52 persen. Terakhir, pasangan nomor urut empat Khofifah-Herman memperoleh 235.203 suara atau 42,81 persen.
Dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.001.953 orang, jumlah warga yang tidak hadir alias golput dalam pemilihan sebanyak 429.400 orang.
"Dengan demikian, pemenang dalam Pilgub Jatim di Jombang berdasarkan hasil penghitungan manual KPUD sebenarnya bukanlah pasangan incumben atau Karsa, tetapi golput," ujar Mahwal, kepada wartawan, Selasa (3/9/2013).
Kendati begitu, pihaknya tidak mau disalahkan. Dia membahkan tingginya angka golput, karena pihaknya yang tidak maksimal dalam bekerja dan memberikan informasi yang benar kepada warga. Sebaliknya, dia mengaku sudah bekerja maksimal agar tingkat partisipasi warga tinggi.
Lebih lanjut, dia berdalih, faktor kedekatan menjadi pemicu tingkat partisipasi warga yang rendah. Dia membandingkan pada pemilihan bupati dan kepala desa, warga lebih terlihat antusias memilih.
Hal itu, dikarenakan hubungan yang sangat dekat antara warga dengan orang yang mencalonkan diri. Namun dalam Pilgub Jatim, warga tidak memiliki kedekatan terhadap seluruh pasangan calon. Sehingga, mereka enggan berpartisipasi dalam kegiatan itu.
Sebelumnya, Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (Link) Aan Anshori mendesak DPRD Jombang membentuk tim khusus untuk mengaudit kinerja KPUD yang dinilai tidak maksimal dalam menyelenggarakan pilkada yang sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
Namun saat ditanya mengenai hal ini, Mahwal Huda enggan memberi tanggapan.
(san)