DPRD pertanyakan kinerja Pemkot di Saritem
Minggu, 01 September 2013 - 14:16 WIB
DPRD pertanyakan kinerja Pemkot di Saritem
A
A
A
Sindonews.com - Masih adanya aktivitas prostitusi di bekas lokalisasi Saritem Kecamatan Andir, sangat disayangkan, karena beberapa tahun terakhir tempat tersebut diklaim sudah ditutup.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha, dalam menanggapi adanya pertikaian berujung penembakan di lokalisasi tersebut, Sabtu (31/8/2013). Ahmad pun lantas mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Bandung, dalam menangani prostitusi.
"Kalau ada pertikaian berarti menunjukkan masih adanya indikasi transaksi komersial seks. Pemkot Bandung katanya komitmen membebaskan kota agamis dari prostitusi," ujar Ahmad saat dihubungi, Minggu (1/9/2013).
Dia menegaskan, jika Pemkot mau menutup lokalisasi maka harus ada sanksi, dan jangan ada lagi pekerja seks yang turun ke jalan. "Kedua, kalau mau buka, kendalikan lokalisasinya agar hanya beroperasi di situ. Dan kalau ada yang terkena AIDS, dijaga penyebarannya dari lokalisasi," kata Ahmad.
Dia memandang bahwa klaim Saritem sudah dialihkan jadi ruang terbuka hijau (RTH) dan pesantren, justru masih dalam proses yang alot. "Maka harus dikembalikan ke bagian operasional di lapangan. Bagaimana pengawasan dan pengamanannya. Persoalan ini sudah berjalan bagai tidak ada pengawasan dan tindakan tegas," ucap Ahmad.
Menurutnya, Pemkot sudah menginformasikan sejak lama bahwa Saritem sudah tutup melayani transaksi seks komersial. "Tapi, kenyataannya masih ada lagi dan penembakan juga. Ini harus ditelusuri juga kenapa bisa begitu, siapa tahu penembakan dipicu adanya minuman keras," katanya.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha, dalam menanggapi adanya pertikaian berujung penembakan di lokalisasi tersebut, Sabtu (31/8/2013). Ahmad pun lantas mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Bandung, dalam menangani prostitusi.
"Kalau ada pertikaian berarti menunjukkan masih adanya indikasi transaksi komersial seks. Pemkot Bandung katanya komitmen membebaskan kota agamis dari prostitusi," ujar Ahmad saat dihubungi, Minggu (1/9/2013).
Dia menegaskan, jika Pemkot mau menutup lokalisasi maka harus ada sanksi, dan jangan ada lagi pekerja seks yang turun ke jalan. "Kedua, kalau mau buka, kendalikan lokalisasinya agar hanya beroperasi di situ. Dan kalau ada yang terkena AIDS, dijaga penyebarannya dari lokalisasi," kata Ahmad.
Dia memandang bahwa klaim Saritem sudah dialihkan jadi ruang terbuka hijau (RTH) dan pesantren, justru masih dalam proses yang alot. "Maka harus dikembalikan ke bagian operasional di lapangan. Bagaimana pengawasan dan pengamanannya. Persoalan ini sudah berjalan bagai tidak ada pengawasan dan tindakan tegas," ucap Ahmad.
Menurutnya, Pemkot sudah menginformasikan sejak lama bahwa Saritem sudah tutup melayani transaksi seks komersial. "Tapi, kenyataannya masih ada lagi dan penembakan juga. Ini harus ditelusuri juga kenapa bisa begitu, siapa tahu penembakan dipicu adanya minuman keras," katanya.
(ysw)
