IDI Karawang dukung pelaksanaan BPJS
Sabtu, 31 Agustus 2013 - 16:50 WIB
IDI Karawang dukung pelaksanaan BPJS
A
A
A
Sindonews.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karawang mendukung pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014 mendatang.
Pasalnya, jika BPJS Kesehatan ini tidak dilaksanakan, maka Indonesia dinilai akan semakin tertinggal dibanding negara lain yang sudah menjalankan kebijakan itu. Hal itu terungkap dalam pelantikan pengurus IDI Cabang Karawang.
"Secara organisasi kami mendukung sepenuhnya program BPJS Kesehatan yang dilaksanakan pada 1 Januari 2014 mendatang. Sebab sudah jadi amanat dari undang-undang," ujar Ketua IDI Cabang Karawang, Dwi Susilo yang di temui di Indo Alam Sari, Jalan Interchange, Kabupaten Karawang, Sabtu (31/8/2013).
Menurutnya, dalam pelaksanaannya, Askes akan dibubarkan dan dilebur untuk dijadikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika kebijakan itu sudah terlaksana maka seluruh masyarakat akan memiliki asuransi kesehatan.
Dwi mengaku kebijakan BPJS tersebut akan berdampak kepada pribadi dokter, sebab selama ini para dokter berkompetensi untuk mendapatkan pasien. Jika kebiajakan BPJS sudah diterapkan maka secara otomatis tidak akan berkompetisi lagi mendapatkan pasien karena semuanya dibayar oleh pemerintah.
"Nantinya setiap dokter akan diberi jatah berapa banyak menangani pasien perbulannya," katanya.
Dikatakan, sebenarnya kebijakan BPJS kesehatan ini sudah diterapkan oleh negara lain khususnya di Eropa seperti Belanda pada tahun 70an, di Malaysia sendiri sudah dari tahun 80an, bahkan di Timorleste yang baru merdeka dari Indonesia sudah menjalankan kebijakan BPJS Kesehatan.
"Pelaksanaan BPJS itu secara bertahap dari 2014 dan harus sudah selesai pada tahun 2020 mendatang," tukasnya.
Dwi menilai jika sosialisasi BPJS itu masih kurang sehingga tidak banyak yang tahu tentang sistem BPJS kesehatan itu.
"Saat ini masyarakat masih banyak yang tidak tahu BPJS, kami berharap sosialisasi itu bisa dilakukan dengan intens. Jangan sampai masyarakat tidak tahu kebiajakan ini," ungkapnya.
Pasalnya, jika BPJS Kesehatan ini tidak dilaksanakan, maka Indonesia dinilai akan semakin tertinggal dibanding negara lain yang sudah menjalankan kebijakan itu. Hal itu terungkap dalam pelantikan pengurus IDI Cabang Karawang.
"Secara organisasi kami mendukung sepenuhnya program BPJS Kesehatan yang dilaksanakan pada 1 Januari 2014 mendatang. Sebab sudah jadi amanat dari undang-undang," ujar Ketua IDI Cabang Karawang, Dwi Susilo yang di temui di Indo Alam Sari, Jalan Interchange, Kabupaten Karawang, Sabtu (31/8/2013).
Menurutnya, dalam pelaksanaannya, Askes akan dibubarkan dan dilebur untuk dijadikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika kebijakan itu sudah terlaksana maka seluruh masyarakat akan memiliki asuransi kesehatan.
Dwi mengaku kebijakan BPJS tersebut akan berdampak kepada pribadi dokter, sebab selama ini para dokter berkompetensi untuk mendapatkan pasien. Jika kebiajakan BPJS sudah diterapkan maka secara otomatis tidak akan berkompetisi lagi mendapatkan pasien karena semuanya dibayar oleh pemerintah.
"Nantinya setiap dokter akan diberi jatah berapa banyak menangani pasien perbulannya," katanya.
Dikatakan, sebenarnya kebijakan BPJS kesehatan ini sudah diterapkan oleh negara lain khususnya di Eropa seperti Belanda pada tahun 70an, di Malaysia sendiri sudah dari tahun 80an, bahkan di Timorleste yang baru merdeka dari Indonesia sudah menjalankan kebijakan BPJS Kesehatan.
"Pelaksanaan BPJS itu secara bertahap dari 2014 dan harus sudah selesai pada tahun 2020 mendatang," tukasnya.
Dwi menilai jika sosialisasi BPJS itu masih kurang sehingga tidak banyak yang tahu tentang sistem BPJS kesehatan itu.
"Saat ini masyarakat masih banyak yang tidak tahu BPJS, kami berharap sosialisasi itu bisa dilakukan dengan intens. Jangan sampai masyarakat tidak tahu kebiajakan ini," ungkapnya.
(rsa)
