Usai verifikasi, DPS Depok menyusut jadi 1.278.484 pemilih
Jum'at, 30 Agustus 2013 - 21:26 WIB
Usai verifikasi, DPS Depok menyusut jadi 1.278.484 pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok telah melakukan tahapan verifikasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan (DPS HB). Setelah melakukan verifikasi, akhirnya jumlah pemilih menyusut menjadi 1.278.484 pemilih.
Ketua KPU Depok Raden Salamun mengungkapkan, jumlah tersebut sudah mengalami penyusutan dari jumlah DPS sebanyak 1.306.920
pemilih.
"DPS HB ini sudah mengalami penyusutan setelah verifikasi menjadi 1.278.484 pemilih. Banyak hal yang menjadi penyebabnya," terangnya kepada wartawan, Jumat (30/8/2013).
Di antaranya masih ditemukan pemilih ganda, warga yang tidak mempunyai NIK (Nomor Induk kepedudukan), menjadi TNI atau Polri. Akibatnya, setelah data diketahui harus dihapus.
"Penyusutan ini kan adanya pemilih ganda, ada warga yang dulunya sipil kini telah menjadi tentara atau sebaliknya. Jadinya, namanya harus dihapus dari daftar pemilih," paparnya.
Salamun menegaskan, satu langkah lagi data itu akan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan kata lain, imbuhnya, perbaikan data sampai dengan 20 September 2013. Untuk itu, ia meminta agar seluruh parpol mengkritisi hasil DPS HB.
"Jangan sampai, para kader, pendukung, simpatisan partai tidak masuk dalam daftar pemilih. Sampai kita sosialisasi dengan mengundang parpol dan ormas, ternyata tak ada tanggapan yang berarti. Memang, ada yang minta foto copy," ujarnya.
Ketua KPU Depok Raden Salamun mengungkapkan, jumlah tersebut sudah mengalami penyusutan dari jumlah DPS sebanyak 1.306.920
pemilih.
"DPS HB ini sudah mengalami penyusutan setelah verifikasi menjadi 1.278.484 pemilih. Banyak hal yang menjadi penyebabnya," terangnya kepada wartawan, Jumat (30/8/2013).
Di antaranya masih ditemukan pemilih ganda, warga yang tidak mempunyai NIK (Nomor Induk kepedudukan), menjadi TNI atau Polri. Akibatnya, setelah data diketahui harus dihapus.
"Penyusutan ini kan adanya pemilih ganda, ada warga yang dulunya sipil kini telah menjadi tentara atau sebaliknya. Jadinya, namanya harus dihapus dari daftar pemilih," paparnya.
Salamun menegaskan, satu langkah lagi data itu akan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan kata lain, imbuhnya, perbaikan data sampai dengan 20 September 2013. Untuk itu, ia meminta agar seluruh parpol mengkritisi hasil DPS HB.
"Jangan sampai, para kader, pendukung, simpatisan partai tidak masuk dalam daftar pemilih. Sampai kita sosialisasi dengan mengundang parpol dan ormas, ternyata tak ada tanggapan yang berarti. Memang, ada yang minta foto copy," ujarnya.
(mhd)
