Basuki akui masih ada pungli di kantor pemerintahan
Kamis, 29 Agustus 2013 - 13:10 WIB
Basuki akui masih ada pungli di kantor pemerintahan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, akan mengevaluasi pejabat eselon II dengan tolak ukur kinerja lurah dan camat. Pasalnya, berdasarkan pengaduan masyarakat, di kantor kelurahan dan kecamatan masih terdapat banyak pungutan, sedangkan pelayanan tidak optimal.
"Kita ingin evaluasi pejabat eselon II dengan tolak ukur dari kinerja lurah dan camat. Karena dari aduan masyakat masih ada pungutan, pelayanan tidak cepat," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Meski demikian, kata Ahok, di lapangan juga masih ada sejumlah lurah dan camat yang menunjukan kinerja baik dengan membuka pelayanan sampai malam. Bahkan, adapula dari mereka yang membuka pelayanan pada Sabtu-Minggu.
"Kita bisa tahu pelayanan itu, yang penting tidak ada pungutan. Sebab, masih ada beberapa orang yang belum dapat KJS di tempatnya. Kalau sampai lurah dan camat tidak tahu, kan jadi masalah. Itu yang lagi diperhatikan," terangnya.
Menurut Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga telah mengetahui masih banyak warganya yang terlunta-lunta hingga putus sekolah. Maka dari itu, para pejabat eselon II akan dievaluasi apakah menyadari kondisi ini.
"Ada yang putus sekolah masa mereka tidak tahu, seperti kemarin orang yang tinggal di jembatan tidak tahu. Masa mesti saya yang cari tahu," tegasnya.
Ia menilai, evaluasi pejabat yang dilakukan setiap enam bulan sudah sesuai dan tidak terlalu cepat. Dalam evaluasi itu nantinya akan ada pejabat yang dicopot karena kinerjanya buruk.
"Tapi yang jelas kita tidak rotasi atau copot orang karena didemo. Apalagi demo primordial, kita cuma taat konstitusi kok," pungkasnya.
"Kita ingin evaluasi pejabat eselon II dengan tolak ukur dari kinerja lurah dan camat. Karena dari aduan masyakat masih ada pungutan, pelayanan tidak cepat," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Meski demikian, kata Ahok, di lapangan juga masih ada sejumlah lurah dan camat yang menunjukan kinerja baik dengan membuka pelayanan sampai malam. Bahkan, adapula dari mereka yang membuka pelayanan pada Sabtu-Minggu.
"Kita bisa tahu pelayanan itu, yang penting tidak ada pungutan. Sebab, masih ada beberapa orang yang belum dapat KJS di tempatnya. Kalau sampai lurah dan camat tidak tahu, kan jadi masalah. Itu yang lagi diperhatikan," terangnya.
Menurut Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga telah mengetahui masih banyak warganya yang terlunta-lunta hingga putus sekolah. Maka dari itu, para pejabat eselon II akan dievaluasi apakah menyadari kondisi ini.
"Ada yang putus sekolah masa mereka tidak tahu, seperti kemarin orang yang tinggal di jembatan tidak tahu. Masa mesti saya yang cari tahu," tegasnya.
Ia menilai, evaluasi pejabat yang dilakukan setiap enam bulan sudah sesuai dan tidak terlalu cepat. Dalam evaluasi itu nantinya akan ada pejabat yang dicopot karena kinerjanya buruk.
"Tapi yang jelas kita tidak rotasi atau copot orang karena didemo. Apalagi demo primordial, kita cuma taat konstitusi kok," pungkasnya.
(ysw)
