Rawan, Polda Jatim harus amankan Pilgub Jatim
Rabu, 28 Agustus 2013 - 12:29 WIB
Rawan, Polda Jatim harus amankan Pilgub Jatim
A
A
A
Sindonews.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur akan digelar besok, 29 Agustus 2013. Diharapkan Pilkada diikuti empat kandidat dapat berjalan aman dan lancar.
Ind Police Watch (IPW) mengimbau agar Polda Jatim mengerahkan seluruh jajarannya, mulai tingkat pospol, polsek, polres, dan polda untuk memantau kemungkinan kecurangan maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pilgub itu.
"Jika ada kecurangan dan pelanggaran hukum, Polda Jatim perlu bertindak cepat, tegas, dan konsisten agar pelaksanaan pilgub tidak menimbulkan konflik dan kerusuhan," tukas Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (28/8/2013).
Menurut Neta, berdasar data yang dimiliki IPW, hingga H-1 pelaksanaan Pilgub Jatim ada empat masalah yang bisa memicu konflik.
Pertama, atribut dan alat peraga kampanye masih bertebaran di mana-mana. Kedua, surat suara yang bergambar empat pasangan cagub-cawagub sudah didistribusikan tapi sejumlah daerah masih kekurangan surat suara.
Ketiga, masih ada daerah yang belum menerima kebutuhan logistik lainnya, seperti formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (formulir DA), formulir penghitungan di tingkat KPUD (formulir DB) serta Formulir C dan D.
Keempat, penempelan stiker nama pasangan calon Khofifah-Herman di kolom kosong Formulir C belum dilakukan dan menunggu saat penghitungan suara.
"Selain itu, situasi mulai memanas terlihat di Madura, kawasan Tapal Kuda, dan Madiun. Pilgub tahun 2008 lalu warga merasa jagoannya dicurangi dan kali ini mereka tidak rela jika jagoannya dicurangi, sehingga aksi memantau proses pilgub akan mereka lakukan secara ketat," ungkap Neta.
Situasi ini, lanjut Neta bukan mustahil menimbulkan konflik, jika tidak diantisipasi Polri.
IPW berharap, polisi yang bertugas menjaga TPS harus mau mengingatkan pihak KPPS agar menempel stiker Kofifah-Herman di Formulir C1 sebelum proses penghitungan suara dilakukan.
Jika hal itu tidak dilakukan dikhawatirkan terjadi gelombang protes dari para pendukung Kofifah-Herman di TPS.
"Kapolda Jatim harus mau menyadari bahwa pilgub di daerah itu adalah tolok ukur bagi kamtibmas di negeri ini. Situasi kamtibmas Jatim bisa kondusif jika pihak kepolisian bersikap tegas, cepat, dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum di sepanjang proses pilgub," imbaunya.
Ind Police Watch (IPW) mengimbau agar Polda Jatim mengerahkan seluruh jajarannya, mulai tingkat pospol, polsek, polres, dan polda untuk memantau kemungkinan kecurangan maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pilgub itu.
"Jika ada kecurangan dan pelanggaran hukum, Polda Jatim perlu bertindak cepat, tegas, dan konsisten agar pelaksanaan pilgub tidak menimbulkan konflik dan kerusuhan," tukas Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (28/8/2013).
Menurut Neta, berdasar data yang dimiliki IPW, hingga H-1 pelaksanaan Pilgub Jatim ada empat masalah yang bisa memicu konflik.
Pertama, atribut dan alat peraga kampanye masih bertebaran di mana-mana. Kedua, surat suara yang bergambar empat pasangan cagub-cawagub sudah didistribusikan tapi sejumlah daerah masih kekurangan surat suara.
Ketiga, masih ada daerah yang belum menerima kebutuhan logistik lainnya, seperti formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (formulir DA), formulir penghitungan di tingkat KPUD (formulir DB) serta Formulir C dan D.
Keempat, penempelan stiker nama pasangan calon Khofifah-Herman di kolom kosong Formulir C belum dilakukan dan menunggu saat penghitungan suara.
"Selain itu, situasi mulai memanas terlihat di Madura, kawasan Tapal Kuda, dan Madiun. Pilgub tahun 2008 lalu warga merasa jagoannya dicurangi dan kali ini mereka tidak rela jika jagoannya dicurangi, sehingga aksi memantau proses pilgub akan mereka lakukan secara ketat," ungkap Neta.
Situasi ini, lanjut Neta bukan mustahil menimbulkan konflik, jika tidak diantisipasi Polri.
IPW berharap, polisi yang bertugas menjaga TPS harus mau mengingatkan pihak KPPS agar menempel stiker Kofifah-Herman di Formulir C1 sebelum proses penghitungan suara dilakukan.
Jika hal itu tidak dilakukan dikhawatirkan terjadi gelombang protes dari para pendukung Kofifah-Herman di TPS.
"Kapolda Jatim harus mau menyadari bahwa pilgub di daerah itu adalah tolok ukur bagi kamtibmas di negeri ini. Situasi kamtibmas Jatim bisa kondusif jika pihak kepolisian bersikap tegas, cepat, dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum di sepanjang proses pilgub," imbaunya.
(lns)
