Hanya 3.420 warga urus Kipem
Selasa, 27 Agustus 2013 - 23:36 WIB
Hanya 3.420 warga urus Kipem
A
A
A
Sindonews.com - Kesadaran warga pendatang untuk mengurus Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) ternyata masih masih rendah. Berdasarkan data yang ada di dinas kependudukan dan catata sipil (Dispendukcapil), Sampai saat ini dari 12.000 target pemilik Kipem, ternyata baru tercapai sekira 3.420.
“Target kami, hingga akhir Agustus ada sekitar empat ribu warga pendatang yang mengurus Kipem,” kata Kepala Dispendukcapil Suharto Wardoyo, Selasa (27/8/2013).
Anang, panggilan akrabnya mengatakan, guna menjaring warga pendatang untuk memiliki kartu identitas penduduk musiman pihaknya telah melakukan berbagai cara. Di antaranya, dengan mendatangi sejumlah kost yang ada di Surabaya. Namun langkah tersebut, juga terbukti kurang maksimal. “Makanya, saat ini kita telah menyiapkan strategi baru,” sambungnya.
Selain mendatangi wilayah kost yang ada di sekitar pabrik, menurutnya Dispendukcapil juga telah berkoordinasi dengan Dinas tenaga kerja (Disnaker) kota Surabaya. Dari kerja sama itu, diharapkan pihaknya menargetkan memperoleh data yang valid soal jumlah karyawan luar daerah yang ada di Surabaya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya juga telah menggandeng pihak kecamatan serta Satpol PP setempat dalam mendata warga serta karyawan pendatang yang ada di wilayah itu. “Saya optimis, dengan cara seperti itu nanti akan banyak warga pendatang yang mengurus Kipem,” ujar Anang.
Anang menyebutkan, proses pengurusan Kipem sebenarnya cukup mudah. Dimana pemohon cukup mengajukan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat pernyataan jaminan tempat tinggal yang diketahui RT dan RW, surat keterangan jaminan pekerjaan atau studi, dan membayar retribusi Rp10.000.
“Hal ini tidaklah berat jika didasari ingin disiplin dalam administrasi kependudukan. Bahkan sekarang juga dibuka pengurusan lewat jalur online,” ungkap Anang.
Sementara saat ditanya bagaimana dengan waga yang telah memiliki Kipem, menurutnya, warga tersebut tinggal melakukan perpanjangan setiap tahunnya. Apalagi, persyaratan memperpanjang juga cukup mudah.
“Bagi warga yang ingin memperpanjang Kipem, syaratnya cukup mudah. Karena tidak perlu disertai dengan surat pernyataan pindah sementara,” jelas mantan Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya ini.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD Masduki Toha mendukung rencana Dispendukcapil yang berencana berkerjasama dengan Disnaker, dalam mendata warga yang belum memiliki Kipem.
“Langkah tersebut cukup tepat. Sebab hal itu akan mempermudah pengawasan dan pengendalian jika seluruh warga pendatang telah memegang kartu penduduk musiman,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
“Target kami, hingga akhir Agustus ada sekitar empat ribu warga pendatang yang mengurus Kipem,” kata Kepala Dispendukcapil Suharto Wardoyo, Selasa (27/8/2013).
Anang, panggilan akrabnya mengatakan, guna menjaring warga pendatang untuk memiliki kartu identitas penduduk musiman pihaknya telah melakukan berbagai cara. Di antaranya, dengan mendatangi sejumlah kost yang ada di Surabaya. Namun langkah tersebut, juga terbukti kurang maksimal. “Makanya, saat ini kita telah menyiapkan strategi baru,” sambungnya.
Selain mendatangi wilayah kost yang ada di sekitar pabrik, menurutnya Dispendukcapil juga telah berkoordinasi dengan Dinas tenaga kerja (Disnaker) kota Surabaya. Dari kerja sama itu, diharapkan pihaknya menargetkan memperoleh data yang valid soal jumlah karyawan luar daerah yang ada di Surabaya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya juga telah menggandeng pihak kecamatan serta Satpol PP setempat dalam mendata warga serta karyawan pendatang yang ada di wilayah itu. “Saya optimis, dengan cara seperti itu nanti akan banyak warga pendatang yang mengurus Kipem,” ujar Anang.
Anang menyebutkan, proses pengurusan Kipem sebenarnya cukup mudah. Dimana pemohon cukup mengajukan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat pernyataan jaminan tempat tinggal yang diketahui RT dan RW, surat keterangan jaminan pekerjaan atau studi, dan membayar retribusi Rp10.000.
“Hal ini tidaklah berat jika didasari ingin disiplin dalam administrasi kependudukan. Bahkan sekarang juga dibuka pengurusan lewat jalur online,” ungkap Anang.
Sementara saat ditanya bagaimana dengan waga yang telah memiliki Kipem, menurutnya, warga tersebut tinggal melakukan perpanjangan setiap tahunnya. Apalagi, persyaratan memperpanjang juga cukup mudah.
“Bagi warga yang ingin memperpanjang Kipem, syaratnya cukup mudah. Karena tidak perlu disertai dengan surat pernyataan pindah sementara,” jelas mantan Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya ini.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD Masduki Toha mendukung rencana Dispendukcapil yang berencana berkerjasama dengan Disnaker, dalam mendata warga yang belum memiliki Kipem.
“Langkah tersebut cukup tepat. Sebab hal itu akan mempermudah pengawasan dan pengendalian jika seluruh warga pendatang telah memegang kartu penduduk musiman,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
(maf)
