Pengelolaan keuangan Pemrov Malut bermasalah
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 21:47 WIB
Pengelolaan keuangan Pemrov Malut bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara (Malut) mengakui jika pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Malut bermasalah. Hal itu, tergambar melalui pertanggungjawaban keuangan di masing-masing unit SKPD lingkup Pemprov Malut yang terlambat atau bahkan belum menyerahkan bukti pelaporannya.
Kepala Biro (Karo) Keuangan Setda Provinsi Malut, Karim Do Soleman, saat dikonfirmasi Jumat (23/08/2013), mengakui keterlambatan tersebut berdampak pada merembetnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2012 yang sampai sekarang belum dapat dilaksanakan.
“Jadi keterlambatan itu karena masalah pertanggungjawaban. Hampir di semua SKPD hanya saja yang beratnya itu ada di Setwan (Sekretariat Deprov Malut) yang sampai sekarang belum kami terima pelaporannya,” ujar Karim Do Soleman.
Keterlambatan itu, akunya, telah diupayakan Biro Pemerintahan bahkan oleh Inspektorat Provinsi Malut telah dilakukan audit. Sambung Karim, guna pertanggungjawaban, keuangan tersebut akan segera dimasukkan.
“Saya sudah kejar mereka tapi belum dapat. Tapi jelasnya saya sudah minta tolong ke Sekwan (Abubakar Abdullah) supaya bisa hubungi Otes (Bendahara Deprov sebelumnya) karena mereka sudah janji untuk sampaikan. Karena yang kami tunggu-tunggu sampai sekarang belum diserahkan."
“Kalau masalah infrastruktur semuanya sudah jelas. Terkait angka-angkanya itu pun sudah jelas, terkait berapa keuangan yang kami alokasikan dengan pekerjaannya sudah kami terima laporannya. Tapi dari Setwan ini yang belum terutama (SPPD) itu. Sehingga untuk pertanggungjawaban Silpa itu belum ada. Karena itu akan diangkat nanti pada pelaporan. Juga menjadi bahan penyusunan APBD Perubahan 2013,” terangnya.
Karim juga belum dapat memastikan terselenggaranya penyampaian LKPJ Gubernur Malut, Thaib Armaiyn. Karena, hal itu masih bergantung dari LKPJ SKPD ini.
“Untuk kepastian kapan itu bagusnya dengan Pak Sekda, dengan Pak Gub juga. Karena kondisi ini saya sendiri tidak enak. Jadi pertanggungjawaban itulah yang sampai sekarang mempengaruhi semua. Semua beres baru LKPJ itu bisa jalan,” ungkapnya.
Kepala Biro (Karo) Keuangan Setda Provinsi Malut, Karim Do Soleman, saat dikonfirmasi Jumat (23/08/2013), mengakui keterlambatan tersebut berdampak pada merembetnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2012 yang sampai sekarang belum dapat dilaksanakan.
“Jadi keterlambatan itu karena masalah pertanggungjawaban. Hampir di semua SKPD hanya saja yang beratnya itu ada di Setwan (Sekretariat Deprov Malut) yang sampai sekarang belum kami terima pelaporannya,” ujar Karim Do Soleman.
Keterlambatan itu, akunya, telah diupayakan Biro Pemerintahan bahkan oleh Inspektorat Provinsi Malut telah dilakukan audit. Sambung Karim, guna pertanggungjawaban, keuangan tersebut akan segera dimasukkan.
“Saya sudah kejar mereka tapi belum dapat. Tapi jelasnya saya sudah minta tolong ke Sekwan (Abubakar Abdullah) supaya bisa hubungi Otes (Bendahara Deprov sebelumnya) karena mereka sudah janji untuk sampaikan. Karena yang kami tunggu-tunggu sampai sekarang belum diserahkan."
“Kalau masalah infrastruktur semuanya sudah jelas. Terkait angka-angkanya itu pun sudah jelas, terkait berapa keuangan yang kami alokasikan dengan pekerjaannya sudah kami terima laporannya. Tapi dari Setwan ini yang belum terutama (SPPD) itu. Sehingga untuk pertanggungjawaban Silpa itu belum ada. Karena itu akan diangkat nanti pada pelaporan. Juga menjadi bahan penyusunan APBD Perubahan 2013,” terangnya.
Karim juga belum dapat memastikan terselenggaranya penyampaian LKPJ Gubernur Malut, Thaib Armaiyn. Karena, hal itu masih bergantung dari LKPJ SKPD ini.
“Untuk kepastian kapan itu bagusnya dengan Pak Sekda, dengan Pak Gub juga. Karena kondisi ini saya sendiri tidak enak. Jadi pertanggungjawaban itulah yang sampai sekarang mempengaruhi semua. Semua beres baru LKPJ itu bisa jalan,” ungkapnya.
(rsa)
