Polres Cirebon tempatkan personel di lapas dan rutan
Kamis, 22 Agustus 2013 - 15:24 WIB
Polres Cirebon tempatkan personel di lapas dan rutan
A
A
A
Sindonews.com - Polres Cirebon Kota mengerahkan petugas quick respon sebagai upaya mengantisipasi kerusuhan di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah Kota Cirebon.
Kapolres Cirebon Kota, AKBP Dani Kustoni, tak menyangkal telah mendeteksi potensi kericuhan pasca tawuran antar napi di Lapas Klas 1 Cirebon yang menimbulkan satu napi tewas pada 20 Januari lalu. Pihaknya tak menghendaki kerusuhan terjadi pada rutan maupun lapas di Cirebon, sebagaimana yang menimpa Lapas Tanjung Gusta Medan dan Labuhan Ruku belum lama ini.
Kejadian itu sendiri membuat pihak Criminal Justice System yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lapas dan Rutan Cirebon melakukan pembenahan diri melalui rapat di aula Mapolres Cirebon Kota, Kamis (22/8/2013). Petugas quick respon sendiri mengaku akan menggelar pengecekan rutin di sekitar lapas maupun rutan.
"Mereka akan mengecek situasi terakhir dengan berkomunikasi setiap tiga jam sekali," terang dia usai rapat.
Selain petugas quick respon yang mengecek lapas maupun rutan, pihaknya juga akan menempatkan dua personel. Keduanya bakal ditempatkan di depan lapas, bukan di dalam karena bagian itu ditegaskan dia tetap merupakan kewenangan petugas keamanan lapas.
Dia membeberkan, berdasarkan hasil rapat dengan pihak rutan dan lapas itu sendiri diketahuinya jumlah pengaman di rutan maupun lapas rata-rata tak sebanding dengan jumlah napi serta tahanan yang tinggal di dalamnya.
Sementara disinggung ketersediaan air maupun makanan yang berpotensi sebagai penyebab kerusuhan yang pernah terjadi di dalam lapas, dia menyatakan pasokan kedua kebutuhan tersebut saat ini aman.
"Bibit kerusuhan berpotensi masih ada, apalagi karena pernah ada kericuhan di Lapas Kesambi (Lapas Klas 1 Kota Cirebon). Tapi kami berharap, peristiwa itu tak terulang," tandas dia.
Secara keseluruhan, pembenahan itu sendiri meliputi kebutuhan dasar warga binaan, sarana prasarana, hingga dan infrastruktur lapas. Selain untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang menimbulkan kerusuhan antar penghuni lapas, hal ini dilakukan pula untuk melengkapi dan memperbaiki sarana prasarananya.
Kepala Seksi Pelayanan Rutan Klas 1 Cirebon, Ratri Handoyo Eko Saputro menyebutkan, saat ini fasilitas kebutuhan dasar seperti Makan, Cuci, Kakus (MCK) di rutan tidak berfungsi optimal akibat kelebihan jumlah penghuni. Kondisi itu menjadi potensi rawan benturan dan gesekan, baik antara sesama penghuni rutan maupun dengan petugas.
Kapasitas rutan sendiri 166 orang, tapi saat ini dihuni 440 orang warga binaan. Dengan kata lain, over capacity 265 persen, sementara petugas hanya berjumlah enam orang.
"Ini memang masalah klasik yang sudah lama terjadi sehingga lapas menjadi api dalam sekam. Kami berharap ada solusi cerdas dari pemerintah," tegas dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Yuliarso menekankan, masalah kepuasan warga binaan merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan cepat, terutama mengenai kebutuhan hak dasar warga binaan.
"Pelayanan tidak optimal karena satu petugas mengawasi 50 warga binaan. Maka dari itu, sumber daya lapas dan rutan harus ditingkatkan," kata dia ditemui di tempat yang sama.
Kapolres Cirebon Kota, AKBP Dani Kustoni, tak menyangkal telah mendeteksi potensi kericuhan pasca tawuran antar napi di Lapas Klas 1 Cirebon yang menimbulkan satu napi tewas pada 20 Januari lalu. Pihaknya tak menghendaki kerusuhan terjadi pada rutan maupun lapas di Cirebon, sebagaimana yang menimpa Lapas Tanjung Gusta Medan dan Labuhan Ruku belum lama ini.
Kejadian itu sendiri membuat pihak Criminal Justice System yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lapas dan Rutan Cirebon melakukan pembenahan diri melalui rapat di aula Mapolres Cirebon Kota, Kamis (22/8/2013). Petugas quick respon sendiri mengaku akan menggelar pengecekan rutin di sekitar lapas maupun rutan.
"Mereka akan mengecek situasi terakhir dengan berkomunikasi setiap tiga jam sekali," terang dia usai rapat.
Selain petugas quick respon yang mengecek lapas maupun rutan, pihaknya juga akan menempatkan dua personel. Keduanya bakal ditempatkan di depan lapas, bukan di dalam karena bagian itu ditegaskan dia tetap merupakan kewenangan petugas keamanan lapas.
Dia membeberkan, berdasarkan hasil rapat dengan pihak rutan dan lapas itu sendiri diketahuinya jumlah pengaman di rutan maupun lapas rata-rata tak sebanding dengan jumlah napi serta tahanan yang tinggal di dalamnya.
Sementara disinggung ketersediaan air maupun makanan yang berpotensi sebagai penyebab kerusuhan yang pernah terjadi di dalam lapas, dia menyatakan pasokan kedua kebutuhan tersebut saat ini aman.
"Bibit kerusuhan berpotensi masih ada, apalagi karena pernah ada kericuhan di Lapas Kesambi (Lapas Klas 1 Kota Cirebon). Tapi kami berharap, peristiwa itu tak terulang," tandas dia.
Secara keseluruhan, pembenahan itu sendiri meliputi kebutuhan dasar warga binaan, sarana prasarana, hingga dan infrastruktur lapas. Selain untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang menimbulkan kerusuhan antar penghuni lapas, hal ini dilakukan pula untuk melengkapi dan memperbaiki sarana prasarananya.
Kepala Seksi Pelayanan Rutan Klas 1 Cirebon, Ratri Handoyo Eko Saputro menyebutkan, saat ini fasilitas kebutuhan dasar seperti Makan, Cuci, Kakus (MCK) di rutan tidak berfungsi optimal akibat kelebihan jumlah penghuni. Kondisi itu menjadi potensi rawan benturan dan gesekan, baik antara sesama penghuni rutan maupun dengan petugas.
Kapasitas rutan sendiri 166 orang, tapi saat ini dihuni 440 orang warga binaan. Dengan kata lain, over capacity 265 persen, sementara petugas hanya berjumlah enam orang.
"Ini memang masalah klasik yang sudah lama terjadi sehingga lapas menjadi api dalam sekam. Kami berharap ada solusi cerdas dari pemerintah," tegas dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Yuliarso menekankan, masalah kepuasan warga binaan merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan cepat, terutama mengenai kebutuhan hak dasar warga binaan.
"Pelayanan tidak optimal karena satu petugas mengawasi 50 warga binaan. Maka dari itu, sumber daya lapas dan rutan harus ditingkatkan," kata dia ditemui di tempat yang sama.
(rsa)
