Brawijaya tak percaya mahasiswanya jual ginjal
Selasa, 20 Agustus 2013 - 15:05 WIB
Brawijaya tak percaya mahasiswanya jual ginjal
A
A
A
Sindonews.com - Universitas Brawijaya tidak percaya mahasiswanya nekat menjual ginjal hanya untuk membayar uang kuliah. Menurut pihak kampus, aksi jual ginjal merupakan strategi yang digunakan dalam aksi demonstrasi.
"Boleh percaya, tapi tidak seratus persen, kayak tidak tau orang demo saja," ujar Kabag Humas Universitas Brawijaya Malang Susantinah Rahayu, kepada wartawan, Selasa (20/8/2013).
Ditambahkan dia, saat ini pihak kampus tidak bisa memberikan jawaban atas tuntutan mereka. Sebab, para petinggi kampus sedang keluar dan berada di Jakarta. "Tidak bisa diputuskan, kita harus koordinasi dengan pimpinan dan yang berwenang terkait kebijakan ini," terangnya.
Lebih jauh, Susanti yakin, mahasiswa tidak akan mau menerima jika ditemui bukan pimpinannya. Masalahanya, kalau yang menemui dan menjawab bukan pimpinan tertinggi akan tidak diperhatikan sama mahasiswa. Sebenarnya, ada tunggakan SPP dan SPFP mahasiswa UB yang mencapai Rp12 miliar.
"Mereka sudah diberi surat pemberitahuan, tapi rata-rata tidak mengindahkan surat itu. Sebenarnya bisa diurus penundaan pembayaran tapi harus ada persetujuan dari PD II," terangnya.
Sementara itu, Galih Putra dan teman-temannya menyatakan, pihaknya sudah menghadap dekan dan mendapat persetujuan. Namun, tidak disetujui oleh bagian keuangan, karena ada surat keputusan dari Rektor yang menghentikan penundaan pembayaran biaya kuliah.
Koordinator Aksi Mahasiswa Luthfi hakim mengatakan, kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan buah inisiasi kebijakan pemerintah pusat untuk meringankan beban mahasiswa tidak mampu, ternyata malah membebani mahasiswa.
Sebab, di Brawijaya, kebijakan itu memberatkan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. "Karena itu, salah satu tuntutan kita adalah pihak rektorat membahas kembali atau menganulir kebijakan UKT," kata Luthfi.
"Boleh percaya, tapi tidak seratus persen, kayak tidak tau orang demo saja," ujar Kabag Humas Universitas Brawijaya Malang Susantinah Rahayu, kepada wartawan, Selasa (20/8/2013).
Ditambahkan dia, saat ini pihak kampus tidak bisa memberikan jawaban atas tuntutan mereka. Sebab, para petinggi kampus sedang keluar dan berada di Jakarta. "Tidak bisa diputuskan, kita harus koordinasi dengan pimpinan dan yang berwenang terkait kebijakan ini," terangnya.
Lebih jauh, Susanti yakin, mahasiswa tidak akan mau menerima jika ditemui bukan pimpinannya. Masalahanya, kalau yang menemui dan menjawab bukan pimpinan tertinggi akan tidak diperhatikan sama mahasiswa. Sebenarnya, ada tunggakan SPP dan SPFP mahasiswa UB yang mencapai Rp12 miliar.
"Mereka sudah diberi surat pemberitahuan, tapi rata-rata tidak mengindahkan surat itu. Sebenarnya bisa diurus penundaan pembayaran tapi harus ada persetujuan dari PD II," terangnya.
Sementara itu, Galih Putra dan teman-temannya menyatakan, pihaknya sudah menghadap dekan dan mendapat persetujuan. Namun, tidak disetujui oleh bagian keuangan, karena ada surat keputusan dari Rektor yang menghentikan penundaan pembayaran biaya kuliah.
Koordinator Aksi Mahasiswa Luthfi hakim mengatakan, kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan buah inisiasi kebijakan pemerintah pusat untuk meringankan beban mahasiswa tidak mampu, ternyata malah membebani mahasiswa.
Sebab, di Brawijaya, kebijakan itu memberatkan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. "Karena itu, salah satu tuntutan kita adalah pihak rektorat membahas kembali atau menganulir kebijakan UKT," kata Luthfi.
(san)
