Disdik Empatlawang diminta transparan soal beasiswa mahasiswa
Selasa, 20 Agustus 2013 - 09:46 WIB
Disdik Empatlawang diminta transparan soal beasiswa mahasiswa
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupten (Pemkab) Empatlawang melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Empatlawang diminta untuk transparan dalam hal perekrutan dan sistem penganggaran untuk mahasiswa asal Empatlawang yang mendapatkan beasiswa baik di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Manajemen Sains University (MSU) Malaysia.
Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Empatlawang, Dedi Herianto. Menurutnya, saat ini pihak Pemkab Empatlawang selalu membangga-banggakan telah memberikan beasiswa bagi anak-anak muda Empatlawang di UPI dan MSU.
Namun menurutnya, apakah mereka yang menerima beasiswa tersebut adalah orang yang tepat, dalam hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarganya.
“Anak-anak yang kondisi ekonominya yang bagaimana yang diberangkatkan dan dibiayai dengan APBD tersebut, apakah mereka sekedar memenuhi syarat dalam rekrutmen atau diprioritaskan kepada yang kurang mampu,” ujarnya, Selasa (20/8/2013).
Apalagi menurutnya anggaran yang dialokasikan jelas tidak sedikit. Mengingat segala hal yang berkaitan dengan studi mahasiswa tersebut, termasuk biaya hidup selama masa pendidikan di tanggung oleh Pemkab Empatlawang.
Sehingga menurutnya, sangat disayangkan jika hal itu diberikan kepada orang yang kurang tepat. Karena menurutnya, selama ini seleksi dilakukan terbatas, termasuk oleh pihak perguruan tinggi tersebut. Akibatnya, transparansi dalam perekrutan itupun diragukan.
“Semestinya sosialisasinya harus menyeluruh, sehingga masyarakat yang anaknya tergolong cerdas tapi tidak mampu juga memiliki kesempatan ikut,” jelasnya.
Bahkan menurutnya, berubahnya jumlah mahasiswa yang diberangkatkan antara tahun lalu dan tahun ini juga menimbulkan pertanyaan. Apalagi target jumlah yang akan diberangkatkan diawal perekrutan dan yang berangkat mengalami perubahan. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan.
“Alasanya mengapa, itu harus dijelaskan, sehingga dari sisi anggaran juga ada transparansi,” ujarnya.
Senada, anggota DPRD Empatlawang, Veri Martaviansyah, juga mengatakan semestinya Pemkab Empatlawang melalui pihak Disdik harus konsisten. Berapa jumlah awal yang diberangkatkan juga harus sama dengan berikutnya.
Kalaupun ada perubahan, alasanya juga harus jelas. Apalagi menurutnya tahun lalu 40 orang yang diberangkatkan, dengan masing-masing 20 ke UPI dan 20 ke MSU. Sementara untuk tahun ini baru diberangkatkan ke MSU sebanyak 20 orang.
“Mengapa ada perubahan baik dari jumlah tahun lalu dan dari rencana tahun ini, itu juga harus dijelaskan,” tandasnya.
Apalagi menurutnya diketahui, mahasiswa yang diberangkatkan tahun lalu sudah ada yang mengundurkan diri. Terkait hal tersebut menurutnya, juga harus ada informasi yang jelas, termasuk soal anggaran yang sudah dialokasikan bagi mahasiswa yang berhenti tersebut.
“Sehingg kedepan semuanya menjadi jelas, serta manfaat dari memberikan beasiswa tersebut dapat dilihat di Empatlawang,” jelasnya.
Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Empatlawang, Dedi Herianto. Menurutnya, saat ini pihak Pemkab Empatlawang selalu membangga-banggakan telah memberikan beasiswa bagi anak-anak muda Empatlawang di UPI dan MSU.
Namun menurutnya, apakah mereka yang menerima beasiswa tersebut adalah orang yang tepat, dalam hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarganya.
“Anak-anak yang kondisi ekonominya yang bagaimana yang diberangkatkan dan dibiayai dengan APBD tersebut, apakah mereka sekedar memenuhi syarat dalam rekrutmen atau diprioritaskan kepada yang kurang mampu,” ujarnya, Selasa (20/8/2013).
Apalagi menurutnya anggaran yang dialokasikan jelas tidak sedikit. Mengingat segala hal yang berkaitan dengan studi mahasiswa tersebut, termasuk biaya hidup selama masa pendidikan di tanggung oleh Pemkab Empatlawang.
Sehingga menurutnya, sangat disayangkan jika hal itu diberikan kepada orang yang kurang tepat. Karena menurutnya, selama ini seleksi dilakukan terbatas, termasuk oleh pihak perguruan tinggi tersebut. Akibatnya, transparansi dalam perekrutan itupun diragukan.
“Semestinya sosialisasinya harus menyeluruh, sehingga masyarakat yang anaknya tergolong cerdas tapi tidak mampu juga memiliki kesempatan ikut,” jelasnya.
Bahkan menurutnya, berubahnya jumlah mahasiswa yang diberangkatkan antara tahun lalu dan tahun ini juga menimbulkan pertanyaan. Apalagi target jumlah yang akan diberangkatkan diawal perekrutan dan yang berangkat mengalami perubahan. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan.
“Alasanya mengapa, itu harus dijelaskan, sehingga dari sisi anggaran juga ada transparansi,” ujarnya.
Senada, anggota DPRD Empatlawang, Veri Martaviansyah, juga mengatakan semestinya Pemkab Empatlawang melalui pihak Disdik harus konsisten. Berapa jumlah awal yang diberangkatkan juga harus sama dengan berikutnya.
Kalaupun ada perubahan, alasanya juga harus jelas. Apalagi menurutnya tahun lalu 40 orang yang diberangkatkan, dengan masing-masing 20 ke UPI dan 20 ke MSU. Sementara untuk tahun ini baru diberangkatkan ke MSU sebanyak 20 orang.
“Mengapa ada perubahan baik dari jumlah tahun lalu dan dari rencana tahun ini, itu juga harus dijelaskan,” tandasnya.
Apalagi menurutnya diketahui, mahasiswa yang diberangkatkan tahun lalu sudah ada yang mengundurkan diri. Terkait hal tersebut menurutnya, juga harus ada informasi yang jelas, termasuk soal anggaran yang sudah dialokasikan bagi mahasiswa yang berhenti tersebut.
“Sehingg kedepan semuanya menjadi jelas, serta manfaat dari memberikan beasiswa tersebut dapat dilihat di Empatlawang,” jelasnya.
(rsa)
