Persiapan kota layak anak di Batu tidak maksimal
Rabu, 14 Agustus 2013 - 14:59 WIB
Persiapan kota layak anak di Batu tidak maksimal
A
A
A
Sindonews.com - Persiapan Kota Batu agar bisa disebut kota layak anak ternyata hingga saat ini tidak maksimal. Masih banyak fasilitas umum yang belum dibangun dan disediakan oleh pemerintah. Padahal pencanangan kota layak anak dilakukan sejak awal tahun 2013 kemarin.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Perempuan (BPMKBP) Kota Batu, Maulidiono menyatakan, ada beberapa indikator agar Kota Batu bisa disebut kota layak anak.
Indikatornya antara lain, pelayanan pendidikan dan kesehatan harus maksimal. Termasuk fasilitas umumnya seperti pedestarian atau trotoar, zebra crossnya harus tertata dengan baik.
Agar bisa memberikan kenyamanan untuk anak-anak yang memanfaatkan fasum yang harus dipersiapkan oleh pemerintah.
"Soal pelayanan pendidikan dan kesehatan Kota Batu sudah memberikan pelayanan gratis. Obyek wisata dan taman bermainnya sudah memenuhi standart kenyamanan bagi anak-anak," terang dia, Rabu (14/8/2013).
Menurut Maulidiono, mulai Bupati/Wali Kota, Gubernur dan Menteri Pemberdayaan Perempuan boleh mengukuhkan sebuah kota menjadi kota layak anak.
Untuk Kota Batu, sebenarnya sudah bisa ditetapkan menjadi kota layak anak. Tapi syaratnya infra strukturnya harus dilengkapi dulu.
Mantan Ketua PGRI, Kota Batu ini mencontohkan pembuatan zebra cross di perempatan dan di depan sekolah, sampai saat ini belum dibangun oleh Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu.
Demikian halnya dengan pembangunan trotoarnya masih belum merata dan desain serta kontruksi bangunannya masih kurang nyaman dan belum bisa memberikan rasa aman bagi anak-anak.
"Idealnya Kota Batu sejak awal harus mengikarkan diri sebagai kota layak anak. Pertimbangannya luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan Kota Malang dan Kabupaten Malang," bebernya.
Sejak tahun 2012, Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu sudah mengecat zebra cross di depan pintu masuk sekolah-sekolah. Pembangunan trotoarnya sudah disesuaikan denga kebutuhan anak. Termasuk bagi kalangan defabel atau penyandang cacat fisik.
"Pemkot Batu juga sudah menyusun Perda tentang perlindungan anak dan perempuan. Artinya tinggal menunggu perbaikan fasumnya. Setelah itu Wali Kota Batu akan menetapkan kalau wilayah Kota Batu sebagai kota layak anak," beber dia.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler, Kota Batu, Ismail A Gani menambahkan, sebenarnya sejak akhir tahun 2012, pemerintah sudah menyusun rencana kegiatan untuk melengkapi berbagai fasum agar Kota Batu bisa segera disebut kota layak anak.
Tapi persoalannya, rencana kerja yang disusun pemerintah belum searah dengan pemikiran anggota dewan. Selain itu kurang cakapnya beberapa Kepala Dinas untuk memenuhi berbegai fasum yang dibutuhkan anak-anak.
"Kalau hanya untuk membuat zebra cross tidak butuh biaya ratusan juta. Dengan anggaran Rp25 juta, zebra cross di depan sekolah sudah bisa dicat semua. Entalah kenapa program kota layak anak itu belum sukses hingga saat ini," ucap Ismail.
Di lain pihak, Anggota F PDIP, Simon Purwoali, mendesak pemerintah segera membangun fasum yang dibutuhkan anak-anak. Termasuk melengkapi semua kebutuhan yang diperlukan anak-anak.
"Kota Malang wilayahnya lebih luas dan lebih majemuk persoalan sosialnya sudah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung kota layak anak. Mestinya Kota Batu, sebagai kota tujuan wisata harusnya lebih siap menjadi kawasan kota layak anak," tegasnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Perempuan (BPMKBP) Kota Batu, Maulidiono menyatakan, ada beberapa indikator agar Kota Batu bisa disebut kota layak anak.
Indikatornya antara lain, pelayanan pendidikan dan kesehatan harus maksimal. Termasuk fasilitas umumnya seperti pedestarian atau trotoar, zebra crossnya harus tertata dengan baik.
Agar bisa memberikan kenyamanan untuk anak-anak yang memanfaatkan fasum yang harus dipersiapkan oleh pemerintah.
"Soal pelayanan pendidikan dan kesehatan Kota Batu sudah memberikan pelayanan gratis. Obyek wisata dan taman bermainnya sudah memenuhi standart kenyamanan bagi anak-anak," terang dia, Rabu (14/8/2013).
Menurut Maulidiono, mulai Bupati/Wali Kota, Gubernur dan Menteri Pemberdayaan Perempuan boleh mengukuhkan sebuah kota menjadi kota layak anak.
Untuk Kota Batu, sebenarnya sudah bisa ditetapkan menjadi kota layak anak. Tapi syaratnya infra strukturnya harus dilengkapi dulu.
Mantan Ketua PGRI, Kota Batu ini mencontohkan pembuatan zebra cross di perempatan dan di depan sekolah, sampai saat ini belum dibangun oleh Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu.
Demikian halnya dengan pembangunan trotoarnya masih belum merata dan desain serta kontruksi bangunannya masih kurang nyaman dan belum bisa memberikan rasa aman bagi anak-anak.
"Idealnya Kota Batu sejak awal harus mengikarkan diri sebagai kota layak anak. Pertimbangannya luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan Kota Malang dan Kabupaten Malang," bebernya.
Sejak tahun 2012, Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu sudah mengecat zebra cross di depan pintu masuk sekolah-sekolah. Pembangunan trotoarnya sudah disesuaikan denga kebutuhan anak. Termasuk bagi kalangan defabel atau penyandang cacat fisik.
"Pemkot Batu juga sudah menyusun Perda tentang perlindungan anak dan perempuan. Artinya tinggal menunggu perbaikan fasumnya. Setelah itu Wali Kota Batu akan menetapkan kalau wilayah Kota Batu sebagai kota layak anak," beber dia.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler, Kota Batu, Ismail A Gani menambahkan, sebenarnya sejak akhir tahun 2012, pemerintah sudah menyusun rencana kegiatan untuk melengkapi berbagai fasum agar Kota Batu bisa segera disebut kota layak anak.
Tapi persoalannya, rencana kerja yang disusun pemerintah belum searah dengan pemikiran anggota dewan. Selain itu kurang cakapnya beberapa Kepala Dinas untuk memenuhi berbegai fasum yang dibutuhkan anak-anak.
"Kalau hanya untuk membuat zebra cross tidak butuh biaya ratusan juta. Dengan anggaran Rp25 juta, zebra cross di depan sekolah sudah bisa dicat semua. Entalah kenapa program kota layak anak itu belum sukses hingga saat ini," ucap Ismail.
Di lain pihak, Anggota F PDIP, Simon Purwoali, mendesak pemerintah segera membangun fasum yang dibutuhkan anak-anak. Termasuk melengkapi semua kebutuhan yang diperlukan anak-anak.
"Kota Malang wilayahnya lebih luas dan lebih majemuk persoalan sosialnya sudah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung kota layak anak. Mestinya Kota Batu, sebagai kota tujuan wisata harusnya lebih siap menjadi kawasan kota layak anak," tegasnya.
(rsa)
